MK Larang Batalkan Perda, Kepala Daerah Berpeluang Lahirkan Perda Baru Hasil Permufakatan Jahat

0
60

 

NUSANTARA.NEWS, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mencabut kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan peraturan daerah atau perda. Keputusan MK tersebut disambut baik oleh pemerintah daerah tetapi disesalkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo. Lepas dari pro-kontra, satu hal pasti bahwa aparat pemerintah di tiga lini penting (eksekutif, yudikatif dan legislatif) belum memiliki satu patokan nilai/konsep dalam menyikapi berbagai persoalan pembangunan.  Persoalan krusialnya adalah, aset pemerintah yang berada di tangan pemerintah daerah terancam hilang, karena sejak keputusan MK tersebut,  maka kepala derah berpeluang melahirkan perda baru hasil permufakatan jahat dengan pihak lain, tanpa bisa dibatalkan lagi oleh Kemendagri.

MK dan Kepala Daerah Korup

Tidak baik berburuk sangka. Tetapi adalah fakta bahwa sampai tahun 2016,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sebanyak 361 kepala daerah di Indonesia terlibat kasus korupsi.

Data sama dikeluarkan oleh Kemendagri. Dari sebanyak 361 kepala daerah yang terlibat korupsi, sebanyak 343 bupati/walikota dan 18 gubernur. Sebanyak 343 kasus yang menjerat bupati/walikota, 50 kasus di antaranya ditangani KPK, sisanya ditangani oleh aparat penegak hukum yakni kejaksaan dan kepolisian.

Fakta ini memperlihatkan bahwa, ada masalah terkait integritas kepala daerah. Masalah itu tidak sederhana karena terkait dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pilkada untuk dapat meraih kursi kepala daerah.

Masalah itu bahkan harus diamini sebagai masalah mendasar, karena bagaimana mungkin seorang kepala daerah tidak berniat atau malah nekat melakukan korupsi dalam berbagai bentuk, mengingat mereka sudah mengeluarkan modal besar dalam pilkada?

Cobalah sesekali menguping kepada kepala dinas. Tidak sedikit  yang dipalaki oleh kepala daerah dengan alasan kursi kepala daerah tidak diperoleh dengan gratis, tetapi “dibeli” dengan uang dalam jumlah besar.

Tidak berlebihan kalau disebut bahwa antara pilkada, kepala daerah dan korupsi merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan satu sama lain, setali tiga uang.

Lalu apa kaitannya dengan peraturan daerah atau perda yang menjadi inti permasalahan. Sangat jelas, karena banyak perda yang dijadikan alat berlindung oleh kepala daerah untuk melakukan korupsi atau alat merekayasa prosedur untuk mendapat suap.

Selama ini kepala daerah merasa tidak memiliki kepastian melakukan korupsi dengan mengandalkan perda, karena ada pasal  Pasal 251 UU Pemda yang menyatakan:
Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.

Nah, apabila sekarang, MK mencabut kewenangan Kemendagri membatalkan perda, maka semakin bebaslah kepala daerah melakukan aksi korupnya. Mereka juga semakin percaya diri meyakinkan pihak ketiga, misalnya untuk menjalin permufakatan jahat, karena sudah memiliki jaminan atau kepastian hukum bahwa perda tidak akan dibatalkan.

Sensitifitas MK

Seharusnya MK lebih awas terhadap permohonan pencabutan kewenangan kemendagri mencabut perda, mengingat jumlah perda bermasalah yang sudah dibatalkan sudah mencapai 3.143 peraturan

Menurut Mendagri Tjahyo Kumolo, tak satu pun perda yang dibatalkan bernuansa Islami seperti Perda Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang diturunkan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota yang sempat bikin heboh beberapa waktu lalu.

Ribuan perda yang dibatalkan itu adalah perda yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha.

MK juga seharusnya lebih sensitif, karena yang mengajukan permohonan pencabutan kewenangan kemendagri itu adalah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang isinya adalah kepala daerah.

MK memang tidak memenuhi seluruh permohonan Apkasi , karena sebagian lainnya merupakan kewenangan MA.

Namun demikian pencabutan kewenangan Kemendagri membatalkan perda itu berpotensi menimbulkan masalah besar, karena kepala daerah menjadi berpeluang melahirkan berbagai perda baru yang seolah-olah untuk mempercepat pembangunan di daerah, tetapi pada dasarnya merupakan hasil permufakatan jahat dengan pengusaha, baik terkait tata ruang atau perubahan perda tata ruang, penyelewengan aset pemerintah seperti lahan fasos atau fasum dan lain sebagainya.

Ingat, UU Penanaman Modal Asing tahun 1967, yang dijadikan landasan pendirian PT Freeport Indonesia dibuat di Amerika Serikat. Dalam hal daerah, dengan anggota dewan yang hanya puluhan, sangat mudah bagi kepala daerah merekayasa perda baru untuk melancarkan aksi korup melalui berbagai bentuk permufakatan jahat. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here