MK: Mahkamah Kepepet?

0
101

BESOK Mahkamah Konstitusi akan bersidang kembali untuk mendengarkan jawaban KPU atas apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga dalam sidang pertama, Jumat 14 Juni kemarin. Dalam dua pekan ke depan, hampir seluruh rakyat Indonesia tentu akan mengikuti persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Aksi unjuk rasa, seperti yang terjadi di sidang hari pertama kemarin, kemungkinan juga akan kembali terulang.

Tingginya perhatian rakyat ini harus diapresiasi. Jika ada unjuk rasa tentunya harus diperlakukan secara terhormat dan proporsional oleh aparat keamanan, karena itu adalah bentuk perhatian publik terhadap apa yang akan diputus oleh MK.

Aktor utama dalam drama ini tentu MK –mahkamah tertinggi untuk membuktikan bahwa adagium constitutie is de hoogste wet (konstitusi adalah hukum tertinggi) itu nyata adanya dan terbukti penerapannya dalam negara hukum ini. Sejauh yang terlihat dalam sidang pertama kemarin, Hakim MK –yang menurut UU disebutkan berkualifikasi negarawan—sudah menunjukkan kelasnya. Kita berharap, itu akan bertahan sampai putusan akhir dibacakan.

Kita meyakini, Hakim MK tidak akan menciderai kenegarawanannya dengan hanya menjadi hakim kalkulasi. Hakim MK kita percayai tidak akan membatasi diri pada pengertian harfiah terhadap “perselisihan hasil pemilu”. Sebab kalau hanya “hasil pemilu”, bisa berakibat terabaikannya kemungkinan kecurangan yang terjadi selama proses dan seluruh tahapan pemilu.

Dengan menyandang nomenklatur “konstititusi” pada jabatan dan lembaganya, maka seyogianya Hakim MK bertanggungjawab untuk menguji apakah seluruh tahapan pemilu sudah sesuai dengan perintah konstitusi. Pasal 22 e ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa  pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masing-masing kata itu tentu ada penjelasan filosofisnya yang pasti sudah dipahami oleh Hakim MK.

Sebab, seperti berkali-kali kita ulas dalam Tajuk Nusantara ini, substansi pemilu sebagai pesta demokrasi tidak terletak pada siapa yang terpilih.  Presiden terpilih atau anggota parlemen terpilih itu hanyalah hasil. Sedangkan substansi pemilu sebagai momen pengejawantahan kedaulatan rakyat terletak pada proses. Apakah dalam proses itu terdapat hal-hal yang menciderai demokrasi? Apakah ada permainan curang, seperti penggelembungan suara, mencurangi hasil penghitungan, dan sebagainya?  

Jika proses dalam pesta demokrasi itu cacat, apa pun hasilnya dan siapa pun pemenangnya, niscaya pemilu ini tiada berguna.

Nah, tingginya perhatian rakyat Indonesia terhadap persidangan ini haruslah dibaca sebagai kepedulian untuk memastikan pemilu ini berguna.

Masalahnya, mungkinkan kebenaran yang substansial itu bisa dihasilkan oleh MK?

Kalau dari sisi integritas hakim, kita sepenuhnya berbaik sangka. Mudah-mudahan mereka tidak merusak persangkaan baik itu. Tapi, dari sisi teknis, perlu ada catatan, setidak-tidaknya untuk perbaikan di kemudian hari.

Soal yang krusial adalah mengenai batas waktu. Untuk pembuktian kuantitatif, misalnya. Kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam salah satu dari 15 petitum permohonannya menyatakan perolehan suara yang benar adalah Joko Widodo- Ma’ruf Amin meraih 63.573.169 suara atau 48%, dan Prabowo-Sandiaga meraih 68.650.239 suara atau 52%.  

Bagaimana membuktikan itu? Cara paling mudah tentu dengan membuktikan melalui formulir C-1 dan C-1 Plano –mungkin itulah yang diangkut dengan dua truk kontainer ke MK itu. Repotnya, bagaimana memverifikasinya satu persatu? Sementara menurut jadwal yang sudah ditetapkan MK, proses pemeriksaan dalam persidangan hanya satu pekan, mulai 17 Juni sampai 24 Juni 2019.

Menurut Hakim Konstitusi I Gede Palguna, tak ada yang perlu diragukan dari hasil verifikasi bukti dalam PHPU pilpres ini. Pemeriksaan dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat panitera hingga hakim konstitusi. Kata Palguna, sudah dibentuk satgas yang terdiri dari 700 orang.

Tapi itu baru soal verifikasi. Hasil verifikasi itu tentu harus diperdebatkan antara pemohon dengan KPU selaku termohon atau Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf selaku pihak terkait. Katakanlah waktu sepekan itu cukup untuk saling beradu data.

Tapi bagaimana dengan pembuktian di aspek kualitatif  tentang apa yang disebut Pemohon sebagai kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)?

Pembuktian di aspek yang kualitatif ini tentu tak mungkin hanya dengan beradu argumen di MK. Setidak-tidaknya orang-orang yang dianggap melakukan kecurangan TSM atau orang-orang yang menyaksikan harus diperiksa pula di muka sidang.

Cukupkah waktu sepekan itu? Kelihatannya tidak, jika memang ingin mendapatkan pembuktian yang sempurna. Sebab kalau pembuktian tidak sempurna, dikhawatirkan keputusan juga tidak sempurna. Keputusan yang tidak berpijak pada bukti-bukti yang sempurna, rasanya sulit mendapatkan penerimaan yang sempurna oleh semua pihak.

Tapi, apa boleh buat, UU Pemilu dan UU Mahkamah Konstitusi  sudah terlanjur mengatur bahwa MK harus memutus perselisihan dalam waktu paling lama 14 hari.

Mungkin ini adalah “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan oleh DPR baru nanti. Perlu revisi kedua UU tadi agar ada batas waktu yang cukup dan masuk akal bagi penyelesaian sengketa pemilu. Jika kepepet waktu yang terlalu pendek, rasanya sukar bagi MK untuk tidak sekadar menjadi mahkamah kalkulator.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here