Mobil Presiden Mogok Cermin Buruknya Manajemen Istana

0
151

Nusantara.news, Jakarta – Untuk kesekian kalinya, Presiden Jokowi terjebak dalam isu salah urus administrasi terkait tugas kepresidenannya. Belakangan, berita mobil kepresidenan mogok menjadi viral dan mengundang polemik. Bahkan pihak Istana melalui Kepala Sekretariat Kepresidenan, Darmansjah Djumala, mengangkat isu mobil mogok ini dengan mengaitkan SBY yang pinjam mobil dinas dan belum mengembalikannya. Padahal jika ditelisik lebih jauh, masalah mobil mogok merupakan satu contoh buruknya manajemen istana.

Masalah mobil mogok juga ada kaitannya dengan penolakan Presiden Jokowi terhadap pembelian mobil dinas baru untuk dirinya pada tahun 2014 lalu. Tidak jelas apakah penolakan Jokowi tersebut hanya pencitraan semata, atau ada pertimbangan lain, sehingga tidak melihat bagaimana kondisi mobil.

Dari data pihak Sekretariat Kepresidenan, setidaknya ada delapan mobil VVIP. Jika dipinjam satu oleh SBY, maka ada tujuh lagi yang akan digunakan oleh Jokowi dan Jusuf Kalla. Jika satu mogok, apakah enam lagi mogok juga. Atau memang seluruh mobil sudah memasuki usia pensiun? Kalau memang iya, Jokowi seharusnya mengevaluasi para pegawainya di Istana karena manajemennya yang buruk; mulai dari koordinasi, perencanaan, pengadaan hingga perawatan fasilitas sehingga menyebabkan mobil mogok. Atau Jokowi bisa memarahi “Sang Pembisik”’ yang dulu memberikan usulan penolakan mobil baru.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara yang usia pemerintahannya sudah 71 tahun, maka sulit diterima akal sehat apabila seorang presiden di era serba modern terjebak dalam sebuah peristiwa remeh tapi memalukan akibat mal administrasi para pembantu dan orang-orang dekatnya.

Lagi pula, buruknya administrasi di Istana bukan hanya soal mobil mogok. Sebelumnya ada banyak peristiwa memalukan yang melibatkan Presiden Jokowi akibat mal-administrasi itu. Di antaranya, kesalahan penulisan kepanjangan dari singkatan BIN, tempat lahir Bung Karno, Perpres tentang tunjangan mobil dinas, Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS yang bermasalah, serta pengangkatan Archandra Tahar yang berkewarganegaraan ganda. Terjadinya rangkaian kelemahan ini pun memunculkan kesimpulan bahwa manajemen istana saat ini bermasalah.

Penilaian ini di antaranya disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi dan pakar ilmu pemerintahan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Idil Akbar yang mempunyai pandangan yang sama. Mereka pun berharap Presiden melakukan koreksi.

Adhie Massardi menilai sejak awal presiden dan pemerintahan terlihat jelas buruk dalam manajemen koordinasi. Menurutnya, hal tersebut terbukti dari banyak kesalahan yang dibuat seperti kepanjangan BIN yaitu “Badan Intelijen Nasional”, yang seharusnya “Badan Intelijen Negara”, soal tunjangan mobil untuk pejabat, juga soal mobil mogok.

“Presiden memang tidak banyak mengurusi hal detail itu, tetapi para pembantu presiden ini belum berpengalaman di administrasi pemerintahan. Seharusnya ada orang yang memahami itu sehingga tidak menimbulkan kekacauan nanti,” ucapnya kemarin

Dia melihat, dari beberapa kasus yang muncul, kesalahan terletak pada tiga bagian. Kesalahan pertama dimulai dari kepala staf kepresidenan yang melekat langsung dengan presiden dan berkewajiban menginformasikan apa pun terkait pemerintahan. Selanjutnya Seskab yang semestinya menjadi penghubung Presiden dengan kementerian, dan Setneg yang bertanggung jawab pada semua pemberkasan dan administrasi negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, Adhie pun menyarankan presiden melakukan berbagai pembenahan. “Yang harus dilakukan pembenahan adalah kapasitas mereka yang tidak mumpuni. Kalau hal sepele tidak teratasi, apalagi hal krusial lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Adil Akbar menyayangkan presiden tidak belajar dari kasus sebelumnya sehingga kesalahan tetap berulang. “Saya pikir jangan-jangan Presiden tidak punya kendali koordinasi yang kuat. Kalau memang ada kebijakan yang krusial, harusnya punya arahan yang jelas sehingga pembantunya tidak melakukan manuver sendiri,” ungkap Idil. Dia melihat fungsi menteri koordinator yang membawahi lintas menteri tidak berjalan semestinya.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here