Modus Korupsi dan Imbas Pilkada Langsung

0
36
Beberapa calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK

Nusantara.news, Jakarta – pilkada Pada kasus terakhir sejak ditangkapnya Bupati Purbalingga oleh KPK, hingga kini sudah 401 kepala daerah terjerat perkara korupsi. Penyebabnya gara-gara Pilkada langsung berbiaya tinggi yang diadopsi sejak reformasi. Jumlah sebanyak itu tercatat sejak dilaksanakannya Pilkada langsung pada tahun 2005.

Imbasnya tidak hanya itu. Penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda) jauh dari kinerja yang efektif. Bupati dan Walikota tidak mau disupervisi dan dikoordinasi gubernur gara-gara punya konstituen sendiri.

Akibat lainnya, para bupati dan walikota jarang menghadiri rapat di provinsi. Bahkan diundang presiden pun enggan datang. Alhasil, uang triliunan rakyat yang dipakai KPU/Bawaslu/polisi untuk hajatan Pilkada hanya sia-sia saja.

Nusantara.News pernah menulis, data Litbang Kementerian Dalam Negeri tentang pendanaan pilkada serentak 2015, biaya yang dikeluarkan pasangan calon untuk pilkada tingkat kota/kabupaten bisa mencapai Rp30 miliar. Sementara uang yang dikeluarkan pasangan calon untuk pemilihan gubernur berkisar Rp20 miliar-Rp100 miliar.

Biaya Pilkada serentak 2017 diperkirakan lebih besar lagi mengingat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menjadi pedoman pelaksanaan Pilkada 2017 menyebutkan, pasangan calon kepala daerah diizinkan menambah bahan dan alat peraga kampanye, selain alat peraga yang ditanggung negara. Ini akan menambah lagi biaya pilkada.

Katakanlah biaya yang dikeluarkan pasangan calon pada Pilkada 2017 sebesar Rp40 miliar. Masa jabatan 5 tahun. Untuk mengembalikan uang Rp40 miliar itu saja, maka seorang kepala daerah terpilih harus menargetkan pendapatan Rp8 miliar per tahun. Padahal bila melihat gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seperti yang diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2000, adalah Rp 2,1 juta per bulan dan Wakilnya Rp 1,8 juta per bulan. Gaji kepala daerah per tahun bulatkan saja menjadi Rp25 juta. Apakah cukup untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan untuk Pilkada langsung?

Sedikitnya ada tiga dampak besar pemilihan kepala daerah secara langsung yang membuat banyak pihak prihatin. Ketiganya adalah penggunaan uang yang semakin marak dari waktu ke waktu untuk membeli suara konstituen, tidak adanya jaminan pasangan calon terbaik akan menang dan akibat biaya kampanye yang besar maka hasil Pilkada sulit dipisahkan dari perilaku koruptif kepala daerah terpilih. Tiga dampak besar Pilkada langsung itu secara kumulatif mematikan ekspektasi publik akan hadirnya pemerintahan yang baik di Indonesia.

Mengutip pakar Otonomi Daerah, Ryaas Rasyid, dirinya pesimistis sistem pemilihan umum langsung dapat menghasilkan sosok pemimpin ideal. Otonomi daerah digagas pada 1999 dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Ratusan triliun duit rakyat hanya habis untuk pesta politik elite daerah. Pasalnya rakyat tidak memiliki kapasitas untuk menilai sebuah program yang disuguhkan dan integritas kandidat yang maju.

“Harapan untuk percepatan kesejahteraan rakyat telah didistorsi oleh sistem Pilkada langsung,” ujar Guru Besar Institut Ilmu Pemerintahan yang juga mantan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ini.

Sementara modus-modus kepala daerah berani bertindak melakukan korupsi, catatan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan berdasarkan diskusi dengan tim peneliti KPK, Pertama, korupsi paling banyak dilakukan kepala daerah dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN atau APBD. Kedua, kepala daerah banyak melakukan penyalahgunaan anggaran. Ketiga, korupsi dilakukan dalam perijinan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan. Keempat, penerimaan suap atau gratifikasi.

Untuk faktor-faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi, karena monopoli kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabat daerah, pemberian izin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa dan pembuatan peraturan kepala daerah, dan adanya dinasti kekuasaan. Hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi.

Adanya diskresi kebijakan juga menjadi faktor budaya korupsi merajalela. Hak diskresi yang melekat pada pejabat publik, khususnya kepala daerah, dilakukan karena tidak semua tercakup dalam peraturan sehingga diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu. Sehingga apa yang ditarget itu bisa terpenuhi tanpa harus menunggu adanya aturan yang tersedia. Masalahnya diskresi ini dipahami secara sangat luas, padahal diskresi itu sangat terbatas. Kepala daerah hanya bisa diberi ruang ketika tidak ada aturan main dan itu dalam situasi yang sangat mendesak.

Dalam hal ini APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang merupakan rencana pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Demikian pula pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Dalam pelaksanaannya kepala daerah sering dihadapkan pada kenyataan untuk membiayai suatu kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD. Adanya situasi di mana seorang kepala daerah mengeluarkan biaya yang tidak ada dalam APBD, di sini menjadi celah bagi kepala daerah untuk menciptakan pengeluaran fiktif untuk menutupi biaya tersebut sehingga mereka cenderung melakukan korupsi untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi.

Contoh kasus soal tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan Indonesia masih amatiran walau sudah 73 tahun merdeka. Kebijakan mendadak meminta Pemda memasukkan ke APBD pada injury time menunjukkan sama sekali tidak ada analisis kebijakan di balik kebijakan tersebut. Padahal pemberian THR bukan suatu kejadian mendadak dan tak terduga. Harus masuk dalam perencanaan anggaran. Tapi di sini kepala daerah seperti ‘dipaksa’ untuk bertindak koruptif.

Lemahnya akuntabilitas dan kurang transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan asset dan dalam pengadaan barang dan jasa, juga menjadi faktor penyebab kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

Wajar-wajar saja pemerintah saat ini mengklaim sudah berupaya menekan angka korupsi dengan melakukan berbagai akselerasi. Namun kenyataannya perilaku korup di daerah seperti memberikan gambaran bahwa korupsi dan suap sudah menjadi darah daging dan sulit diatasi. Sejauh ini budaya korupsi memang tidak lepas dari mahalnya biaya politik. Jadi sistemnya yang harus diperbaiki.

Hal itu bisa dimulai dengan jalan membiayai partai politik oleh negara.  Dengan berjalannya sistem pembiayaan partai politik, maka demokrasi tidak lagi menjadi demokrasi kriminal. Akan muncul anak-anak muda yang berkualtas, memiliki integritas, rekam jejak yang baik dari sebuah demokrasi. Tidak diperlukan lagi kader berduit untuk dijadikan pimpinan partai, tapi yang diperlukan adalah sosok yang idealis, seperti para cendekia dari kampus. Partai tidak lagi dikuasai oleh para pemilik modal. Oligarki politik akan bubar. Selain itu, dengan negara ikut membiayai partai politik, maka partai-partai dapat fokus memikirkan masalah ideologi dan kenegaraan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here