Modus Korupsi di Situbondo, Terbitkan Surat Miskin Fiktif, DPRD Lapor BPK

0
194

Nusantara.news, Jember – Inilah potret penyelenggara Pemerintah Republik Indonesia. Mereka tega mengkapitalisai apa saja demi memeperoleh uang. Tidak ada yang besar yang kecil pun jadi. Kasusnya terjadi di Situbondo, Jawa Timur.

Penyelengara negara di sana menerbitkan surat miskin untuk pasien fiktif sebagai cara mengeruk uang negara. Sialnya, kapitaliasi surat miskin ini terendus oleh DPRD. Tak ayal, para wakil rakyat  melaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Surabaya.

Ketua DPRD Situbondo Bashori Shanhaji di Situbondo, Sabtu (4/2/2017) menyatakan, kasus surat miskin fiktif itu sudah diusut oleh DPRD dengan membentuk sebuah panitia  kerja (panja).

Hasilnya, panja yakin surat miskin fiktif itu merupakan permainan atau moxdus korupsi penyelenggara negara untuk mengerukm uang negara. “Mereka membuat surat miskin atas nama 88 pasien fiktif di rumah sakit,” kata Bashori

Tindak lanjutnya, panja merekomendasikan kepada DPRD untuk segera mengirimkan surat kepada BPK di Surabaya. “Tujuanya, untuk menguji data 88 pasien yang diduga fiktif itu,” kata Bashori.

Keseluruhan 88 pasien miskin fiktif berada di RSUD Situbondo, terdiri dari 66 pasien miskin tahun 2015, 22 tahun 2016. [] Bagus Nuari

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here