Modus Korupsi, Muluskan Pembahasan APBD Perubahan

0
26
Rapat Paripurna di DPRD Kota Malang

Nusantara.news, Surabaya – Sepanjang tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menoreh catatan terbanyak melakukan penangkapan, yakni 19 kali melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Capaian itu kembali terulang, yakni menangkap 41 orang dari jumlah keseluruhan 45 orang anggota DPRD Malang periode jabatan 2014-2019. Mereka digelandang ke Gedung KPK lantaran diduga menerima suap dari mantan Wali Kota Malang, Mochamad Anton dalam pembahasan APBD Perubahan 2015.

Dari fakta dan sejumlah dokumen yang dikumpulkan KPK, mereka diduga menerima komisi hingga mencapai Rp50 juta per orang. Modusnya, memuluskan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2015 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2015.

Sungguh ini sangat memprihatinkan, sedemikian buruk perilaku para wakil rakyat di DPRD Malang. Seharusnya mereka bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan tetap melakukan penghematan keuangan APBD, bukan sebaliknya menghamburkan APBD untuk dikorupsi.

Entah apa yang melatar belakangi mereka tergiur melakukan korupsi. Padahal, sejak September 2017 lalu, gaji mereka juga telah ditambah. Jumlah rupiah yang mereka terima setiap bulan menjadi lebih tinggi lantaran ada tambahan tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

Sekedar tahu, di dalam Perubahan APBD Kota Malang 2017 dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp5 miliar. Tidak tanggung-tanggung, nilai sebanyak itu teralokasi untuk penerimaan empat bulan gaji para wakil rakyat mulai September hingga Desember. Fantastis, kenaikan gaji yang mereka terima hingga 100 persen, ada kenaikan antara Rp4 juta hingga Rp13 juta per bulan hingga mencapai Rp27 juta per orang.

Sementara, terkait penangkapan maraton anggota DPRD Malang, penyidik KPK, Basaria Panjaitan menyebut penindakan dilakukan setelah KPK mendapat fakta, alat bukti dan keterangan saksi, surat dokumen serta barang-barang elektronik lainnya. Basaria membeber penindakan yang dilakukan KPK, lantaran ada kerugian negara yang dinikmati oleh para tersangka.

“Para tersangka diduga telah menerima fee antara Rp12,5 juta hingga Rp50 juta dari Mochamad Anton, Wali Kota Malang periode 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Kota Malang,” terang Basaria di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Anggota dewan yang terjerat korupsi itu adalah Arief Hermanto (PDI-P), Teguh Mulyono (PDI-P), Mulyanto (PKB), Choeroel Anwar (Golkar), Suparno (Gerindra), Imam Ghozali (Hanura), Moh Fadli (NasDem), Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat), Een Ambarsari (Gerindra). Bambang Triyoso (PKS), Diana Yanti (PDI-P), Sugiarto (PKS), Afdhal Fauza (Hanura), Syamsul Fajrih (PPP), Hadi Susanto (PDI-P), Erni Farida (PDI-P), Soni Yudiarto (Demokrat), Harun Prasojo (PAN), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Choirul Amri (PKS), dan Ribut Haryanto (Golkar).

Penetapan tersangka ke 22 orang wakil rakyat itu dilakukan tiga tahap.
Diawali mantan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang periode 2015, Jarot Edy Sulistiyono.

Menyusul 19 orang juga menyandang status tersangka. Yakni, Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton serta 18 orang anggota DPRD periode 2014-2019.

Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Penangkapan besar-besaran itu merupakan kelanjutan dari pengembangan operasi tangkap tangan awal Agustus 2017, silam. Guna memuluskan pembahasan APBD Perubahan, Jarot mengucurkan uang suap Rp700 juta kepada Arief Wicaksono, Ketua DPRD Malang.

Ini mengkawatirkan banyak pihak, lantaran peranan anggota legislatif yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan regulasi tidak berjalan maksimal.

Bisa dipahami jika Wali Kota Malang terpilih Sutiaji tak bisa menyembunyikan kesedihan dan kekhawatirannya, terutama soal jalannya roda pemerintahan. Itu disampaikan kepada penyidik KPK, di sela pemeriksaan dirinya di Mapolres Kota Malang, Jumat (31/8/2018). “Ini bagaimana kalau tidak ada DPRD, saya bekerja dengan model apa,” kata Sutiaji.

Suka tidak suka, ini merupakan tamparan termasuk untuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang berwenang menjaga stabilitas jalannya roda pemerintahan. Menyikapi itu, Tjahjo akan menempuh diskresi guna menjamin jalannya roda pemerintahan Kota Malang. “Untuk menjaga tetap berjalannya roda pemerintahan (Kota Malang), akan ada diskresi,” ujar Tjahjo.

Dia menyebut, kewenangan Mendagri menerapkan diskresi diatur dalam UU No 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan .

Kemiskinan Masih Tinggi

Sungguh, perbuatan para wakil rakyat di DPRD Malang itu sangat tidak patut. Karena, tidak bisa dipungkiri angka kemiskinan di daerah itu masih tinggi dan perlu mendapat perhatian serius baik Pemerintah Kota Malang juga oleh DPRD.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, di 2016 masih ada 37,03 ribu jiwa warga miskin. Sebelumnya, di tahun 2015 tercatat ada 4,6 persen masyarakatnya masih menyandang sebagai penduduk miskin.

Tahun 2018, di daerah itu inflasi tercatat 0,05 persen dan capaian indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 133,64. Itu seharusnya menjadi catatan termasuk bagi para wakil rakyat yang harus ikut memikirkan perbaikan nasib rakyatnya.

Padahal, sebelumnya dalam sebuah rapat koordinasi mereka (antara Pemkot Malang dan DPRD) siap menggenjot pertumbuhan ekonomi, dengan cita-cita ada kenaikan hingga 6 persen di 2019. Dengan mengoptimalkan peran pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai penggerak ekonomi dengan model ‘Trisula Pembangunan Berimbang, yakni peningkatan produksi, pembiayaan kompetitif, serta pengembangan perdagangan.

Namun, dengan mendekamnya para wakil rakyat di tahanan KPK, cita-cita itu terancam kandas dan dibayangi kegagalan lantaran perilaku wakil rakyatnya yang terjerat korupsi. Termasuk fungsi pelayanan di pemerintahan kota itu akan terganggu. Ini pekerjaan rumah yang cukup besar untuk segera dicarikan jalan keluarnya, baik oleh pemerintah daerah setempat dan pemerintah pusat. Semoga berkaca dari ditangkapnya para wakil rakyat di Kota Malang ini, tidak ditiru oleh daerah lainnya. Hindari korupsi, hemat APBD untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here