Modus Politik Dana Kelurahan

0
85

Nusantara.news, Jakarta – Rencana pemerintah mengucurkan dana untuk kelurahan sebesar Rp3 triliun pada awal tahun 2019 patut dicurigai sebagai gula-gula menjelang pemilihan presiden. Kecurigaan ini meruap karena niat pemerintah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 itu tanpa payung hukum yang jelas.

Pemerintah pusat begitu saja menerima usul Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Juli lalu. Kementerian Keuangan lalu mengeksekusinya dalam RAPBN 2019. Agar sesuai dengan mekanisme anggaran, dana kelurahan dimasukkan ke Dana Alokasi Umum (DAU). Sumbernya adalah pemotongan Rp73 triliun Dana Desa. Jika alokasi ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan dibagi rata untuk 8.430 kelurahan, setiap lurah akan mendapat Rp 355 juta.

Cara ini terkesan legal. Tapi, jika ditinjau lebih jauh, sangat problematik. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah, lurah bukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Berbeda dengan kepala desa yang dipilih langsung masyarakat, anggaran membangun desa dikelola mandiri bersama Badan Perwakilan Desa. Karena itu, menggelontorkan dana langsung ke para lurah rawan penyelewengan.

Dengan pengaturan lengkap soal dana Desa saja, sebagian dana desa masih diselewengkan. Sepanjang 2015-2017, setidaknya terjadi 51 kasus penyalahgunaan, 32 penggelapan, dan 17 laporan fiktif. Kepala daerah juga kerap memperlambat pencairan anggaran tersebut untuk menekan kepala desa agar ikut mendukung dalam pemilihan kepala daerah.

Bukan tak mungkin modus seperti itu akan terjadi pula dalam penyaluran dana kelurahan. Bisa saja para kepala daerah—sebagian besar sudah menyatakan mendukung calon tertentu—menggunakan cara yang sama untuk memenangkan jagoannya dalam pemilihan presiden.

Pemerintah seharusnya tidak terburu-buru mengabulkan aspirasi para wali kota. Alasan mereka bahwa dana itu dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah, seperti kemacetan, kriminalitas, dan kemiskinan, tidaklah masuk akal. Justru tanggung jawab para wali kota untuk membereskan semua masalah itu dengan mengefektifkan anggaran daerah yang sudah ada.

Presiden Jokowi, yang sempat melontarkan kata “sontoloyo” gara-gara dikritik soal dana kelurahan, semestinya mengutamakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga mesti berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara. Pemerintah dan DPR bisa merevisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga memungkinkan kelurahan mengelola dana sendiri. Cara lain, Jokowi bisa menerbitkan peraturan pemerintah untuk memperkuat posisi kelurahan.

Terkait program dana kelurahan ini tanggapan negatif pun datang dari cawapres Sandiaga Uno yang menyebut “ada udang di balik batu” dalam program dana bantuan tersebut. Menurut Sandi, dengan timing penganggaran dana tersebut jelang Pilpres, tentu saja membuat masyarakat bisa menilai bahwa dana itu punya nuansa politis. Apalagi, program-program populis memang selalu punya dimensi yang menguntungkan bagi kandidat petahana yang maju lagi.

Apa yang dikatakan oleh Sandi ini diamini oleh politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade yang menyebut program ini adalah cara Jokowi untuk menarik hati pemilih. Ia menyebutnya sebagai “modus” Jokowi untuk menang kembali dengan “membagi-bagikan uang ke rakyat”.

Pemerintah Tak Peka Krisis?

Dari sisi politik elektoral 2019, pengucuran dana kelurahan memang bisa menjadi alat yang cukup efektif untuk merebut basis pemilih Prabowo yang pada 2014 lalu berpusat di wilayah perkotaan dengan kelurahan-kelurahan sebagai basisnya. Apalagi, sekitar 53,3 persen penduduk Indonesia tinggal di kota.

Tak hanya itu, program ‘bagi-bagi uang’ lainnya seperti kenaikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan, serta kenaikan tunjangan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) baru-baru ini, selain menjadi bukti kekuatan politik petahana,  juga memperlihatkan pemerintah pusat tak peka terhadap krisis: utamanya di saat defisit ABN, pelemahan rupiah, dan utang yang kian membesar.

Dalam sidang paripurna DPR pada Rabu (31/10), mereka menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) menjadi APBN dengan pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun dan anggaran belanja Rp 2.461,1 triliun. Dengan demikian defisit anggaran tahun depan sebesar Rp 296 triliun atau setara 1,84% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran tahun 2019 tersebut memang lebih rendah dibandingkan outlook tahun 2018 sebesar 2,12% terhadap PDB atau Rp314,2 triliun, namun angka itu.

Politik jor-joran di tengah krisis juga terlihat dari proyek pembangunan infrasktruktur dan penyelenggaraan event internasional yang terkesan ambisius. Dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali pada 8-14 Oktober 2018 misalnya, acara ini disokong anggaran yang tak bisa dibilang sedikit. Setidaknya, menurut klaim terakhir, uang yang dialokasikan untuk pertemuan ini mencapai Rp855,5 miliar; terdiri anggaran tahun 2017 sebesar Rp45.415.890.000 dan anggaran tahun 2018 sebesar Rp810.174.102.550.

Tak semua uang sebanyak itu berasal dari APBN. Sebesar Rp137 miliar adalah kontribusi dari Bank Indonesia. Sisanya, Rp672,59 miliar, dari saku Kemenkeu (APBN). Pagu yang ditetapkan BI berkurang setelah pada Agustus 2018 ada rencana mengalokasikan hingga Rp243 miliar. “Uang Kemenkeu dari APBN. BI ya uang BI sendiri (uang BI tidak berasal dari APBN). Tapi realisasinya tergantung harga yang dikeluarkan,” kata Peter Jacobs, Ketua Satuan Tugas Bank Indonesia untuk Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tersebut.

Rupanya, pertemuan skala internasional dengan Indonesia sebagai tuan rumah tak bakal berhenti di Bali Oktober lalu, tetapi akan terus berlanjut hingga September tahun 2019. Dikutip dari https://www.allconferencealert.com, tercatat Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam sejumlah gelaran internasional yang umumnya diadakan di Bali dan Jakarta, misalnya, International Conference on Business Management and Social Innovation (ICBMSI), International Conference on Management, Economics & Social Science – ICMESS 2018, dan lain-lain.

Dengan politik joro-joran di tengah ekonomi nasional yang sedang sulit di satu sisi, dan kebutuhan kebijakan populis sang petahana guna meraup “untung” Pilpres 2019 di sisi yang lain, membuat pemerintah Jokowi diniali tak tak peka pada krisis. Sementara di lingkup daerah, seperti di Provinsi Riau, dan Kota Surabaya, para kepala daerahnya mengisntruksikan jajarannya agar berhemat dalam penyusunan dan penggunaan anggaran daerah mengingat kondisis ekonomi daerah sedang sulit.

Berbeda, pemerintah pusat seakan tak menghentikan politik jor-joran dengan kebijakan-kebijakan populisnya itu. Tampaknya, kepentingan politik elektoral jelang Pilpres 2019 lebih utama bagi petahana meski dengan itu harus ‘menutup mata’ terhadap keuangan negara yang paceklik. Jokowi dan jajaran di pemerintah pusat mungki perlu belajar dari pemerintah daerah soal pentingnya efisiensi anggaran.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here