Bursa Cawapres Jokowi Nonpartai (3-habis)

Moeldoko, Cawapres ‘Kuda Hitam’ Jokowi?

0
116
Presiden Jokowi bersama Moeldoko dalam suatu acara

Nusantara.news, Jakarta – Nama Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko muncul sebagai salah satu kandidat potensial non-partai yang akan mengisi posisi cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Nama Moeldoko sendiri pertama kali muncul dalam bursa cawapres saat Jokowi tengah melakukan ‘kuis’ bersama salah satu portal berita online.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi diminta untuk memilih dengan cepat antara Prabowo Subianto dengan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Setelah tampak menimbang keras, Jokowi lalu mengeluarkan nama Moeldoko.

Hal tersebut dinilai sebagai salah satu ‘isyarat’ kemungkinan Moeldoko akan dipinang oleh Jokowi. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, hal tersebut mungkin saja terjadi. Sebab, kemungkinan Jokowi head to head dengan Prabowo atau Gatot  yang berasal dari militer masih terbuka.

“Jadi untuk mengantisipasi kekuatan dari kalangan militer, tentu saja Pak Moeldoko ini jawaban yang pas,” ujar Adi.

Jika Moeldoko dimunculkan, kekuatan militer kemungkinan akan terpecah jika lawan Jokowi adalah Prabowo atau Gatot atau jika keduanya berpasangan–dan bahkan jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga maju. Sehingga, suara dari kalangan militer tidak akan terpusat seperti yang terjadi di Pilpres 2014 lalu. Dengan menggandeng Moeldoko, suara pemilih yang menyukai figur militer diharapkan tidak terkonsolidasi ke kubu Prabowo, tetapi dapat terbagi ke kubu petahana.

Harus diakui, masyarakat memandang tentara mewakili sikap tegas. Karena itu, keberadaan lelaki berseragam untuk mendampingi Jokowi bisa mengangkat citranya. Apalagi jika ditambah dukungan elektoral dan nilai plus dari yang bersangkutan.

Jika harus berhadapan dengan cawapres Gatot, Ahmad Heryawan (Aher) atau Anies Baswedan di kubu Prabowo, sosok Moeldoko juga masih mungkin dijadikan cawapres namun perjuangan Jokowi untuk mempertahankan kursinya akan lebih berat. Sebab, Moeldoko dianggap kurang bisa menyasar pemilih Islam, jika dibandingkan Anies, Aher, atau Gatot.

Sejauh ini, framing yang terbangun adalah Gatot dekat dengan kelompok ulama dan Islam karena dia ikut 212 serta dilihat dari narasi-narasi keberpihakannya pada Islam. Anies pun demikian. Gubernur DKI Jakarta ini dianggap representasi kelompok Islam yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telanjur distigmakan “musuh Islam”. Aher juga sama, ia adalah kader partai dakwah (PKS) dan dikenal sebagai politisi muslim sebelum akhirnya menjadi Gubernur Jawa Barat selama dua periode.

Kembali ke sosok Moeldoko, secara keterpilihan memang tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan kandidat lain, penyebutan nama Moeldoko sebagai cawapres Jokowi pun tidak terlalu nyaring. Demikian juga dengan hasil survei dari sejumlah lembaga belum mampu membangun prestise Moeldoko.

Ketika diadu dengan figur berlatar belakang militer lainnya, Moeldoko “keok” dari Gatot Nurmantyo, juniornya. Bahkan jika murni ditinjau dari sisi kepangkatan, elektabilitas Moeldoko pun masih jauh di bawah mantan prajuritnya, AHY.

Tetapi Moeldoko tidak bisa disepelekan. Sebab, aspek penerimaan dari Jokowi dan partai koalisi terhadap Moeldoko cukup besar dibanding tokoh lain. Bisa jadi, Moeldoko adalah cawapres kuda hitam Jokowi. Artinya, tak diunggulkan di antara cawapres lain yang lebih dulu digadang-gadang, namun dipilih di menit-menit akhir. Serupa Budiono yang dipilih SBY sebagai cawapres di Pilpres 2009 padahal sebelumnya tak masuk hitungan.

Peluang itu makin besar setelah Moeldoko keluar dari Partai Hanura. Barangkali ini cara Jokowi: melucuti baju partai Moeldoko supaya dia bisa diajukan kepada koalisi sebagai cawapres nonpartai. Dengan begitu, lulusan Akabri terbaik 1981 ini bisa menjadi jalan keluar di tengah kebuntuan partai koalisi yang masing-masing berebut posisi cawapres.

Jika Jokowi memilih cawapres yang berasal dari salah satu anggota koalisi, maka akan menimbulkan kecemburuan dari anggota koalisi lainnya sehingga bisa berpotensi konflik atau bahkan pecah kongsi. Karena itu, jika Jokowi memilih Moeldoko sebagai cawapres yang notabene orang luar, bisa menjadi win-win solution (jalan tengah) bagi partai-partai koalisi.

Di luar itu, Moeldoko punya hubungan istimewa dengan Jokowi. Relasi mereka tidak terbatas pada pergaulan politik, tetapi juga bersifat personal. Hal itu dibuktikan Jokowi saat memberi embel-embel ‘pihak keluarga’ kepada Moeldoko di acara pernikahan Kahiyang-Bobby.

Kepercayaan Presiden kepada pria kelahiran Kediri, 61 tahun silam ini bahkan membuat Jokowi sanggup mendepak Teten Masduki dari posisi Kepala Staf Presiden untuk diganti dengan mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Teranyar, Jokowi juga memberikan panggung baru kepada Moeldoko dengan duduk bersama beberapa menteri di Timnas Pencegahan Korupsi.

Tak hanya itu, kelebihan mantan Panglima TNI ini juga dianggap mampu merangkul banyak kalangan dan mudah beradaptasi dengan penguasa. Di zaman SBY, Moeldoko cukup diterima banyak kalangan, lalu dia masuk ke lingkungan Jokowi juga diterima. Sebagian pengamat bahkan menyebut Moeldoko masih punya akar kuat di militer sehingga akan banyak jenderal aktif yang mendukung Moeldoko (secara personal).

Nilai plus lainnya, latar belakang militer Moeldoko dibayangkan dapat dijadikan sebagai perisai untuk menepis kritik dari sebagian masyarakat yang selama ini menilai Jokowi tidak memiliki keberpihakan terhadap kedaulatan bangsa karena lebih pro kepada asing dan ‘aseng’. Dan yang tak kalah penting, jika Jokowi-Moeldoko jadi maju, ini merupakan pasangan pertama sipil-militer sepanjang sejarah pilpres Indonesia. Sebelumnya, pola yang muncul hanya militer-sipil (sipil jadi “orang kedua”).

Kendati demikian, pengamat Ray Rangkuti menilai tidak ada hal yang mendesak dan menjadi kebutuhan khusus untuk menjadikan Morldoko sebagai cawapres Jokowi. “Saya kira tak ada kebutuhan khusus Jokowi untuk menggandeng Moeldoko sebagai cawapres. Dukungan dari kelompok militer tak lagi sepengaruh dahulu,” kata pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) itu.

Menurutnya, Moeldoko juga bukan figur yang sekalipun tidak membelah partai tapi juga bukan titik temu partai. Dalam bahasa lain bukan kandidat populer di kalangan partai. “Jokowi membutuhkan figur cawapres profesional, ahli, dan independen yang membantunya dengan saksama untuk mewujudkan visi politiknya. Figur itu datangnya dari tokoh sipil, nonpartai, dan kalangan profesional,” kata Ray.

Kelemahan lainnya dari mantan Pangdam XII/Tanjungpura (2010) dan Pangdam III/Siliwangi (2010) ini sama seperti Sri Mulyani, tak punya basis massa. Pamor Moeldoko juga tak begitu terang selepas pensiun dari TNI, sebelum akhirnya kembali menanjak saat diangkat Jokowi sebagai Kepala KSP.

Kiprah di luar dunia militernya pun tak mulus. Dia aktif di HKTI, tapi tak ada gebrakan atau sesuatu yang bisa membuat publik kembali mengenangnya. Dia juga sempat masuk bursa calon Ketua PSSI, tapi dikalahkan oleh juniornya, seorang jenderal aktif yang kini menjadi gubernur terpilih di Sumatera Utara. Pernah juga mencalonkan sebagai ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), namun tersingkir.

Dengan elektabilitas rendah dan rekam jejak di luar TNI yang tak gemilang, itu artinya “nilai jual” mantan KSAD ini masih di bawah. Inilah “PR” bagi Jokowi dan tim koalisinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here