Mogok Kerja, PT Freeport Pecat 840 Karyawan

1
110

Nusantara.news, Jakarta – Akhirnya, sebanyak 840 karyawan Freeport yang ikut mogok kerja di Timika, di PHK oleh manajemen PT Freeport Indonesia.  Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika Papua Septinus Soumilena mengakui telah menerima laporan dari PT Freeport mengenai adanya PHK terhadap karyawan tersebut.

“Terhitung dari kemarin sudah ada 840 orang karyawan permanen PT Freeport yang telah di PHK. Hal ini tentu saja membuat kita semua menjadi prihatin,” kata Septinus.

Septinus mengatakan, pihaknya selama ini sudah berusaha keras  agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap  karyawan PT Freeport yang melakukan aksi mogok kerja  dengan mengirim surat ke manajemen PTFI sejak 12 April 2017. Ternyata, katanya, surat yang dikirim sudah terlambat karena saat surat dikirim telah ada 430 karyawan yang kena PHK.

“Hari ini pun kami mengirimkan surat kepada Freeport agar PHK ditangguhkan dahulu. Tetapi, kenyataannya, karyawan yang di PHK malah bertambah menjadi 840 orang,” ujar Septinus.

Menurut Septinus, Pemkab Mimika berupaya secepat mungkin untuk memfasilitasi kembali pertemuan antara pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI dengan PT Freeport agar tidak terjadi PHK dalam skala besar-besaran pada karyawan Freeport dan para karyawan perusahaan subkontraktor yang selama ini ikut dalam aksi mogok kerja.

“Sekalipun masalah ini akhirnya akan menambah keresahan sosial baru di Mimika, tetapi, kami tidak bisa intervensi manajemen perusahaan untuk menghentikan PHK,” kata Septinus.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng sendiri telah menandatangani surat undangan pertemuan kepada manajemen PT Freeport dan PUK Serikat Pekerja PT Freeport. Pada dasarnya, tambah Septinus, pertemuan itu untuk meminta kepada karyawan agar segera kembali bekerja. Jika tidak kembali bekerja, maka PHK akan berlanjut terus.

Sebelumnya, pihak manajemen PT Freeport sejak kemarin telah mengedarkan interoffice memo di Mimika. dalam surat itu, pihak manajemen memberikan opsi kepada karyawan untuk kembali bekerja dengan konsekuensi masing-masing atau berpartisipasi dalam aksi mogok kerja tidak sah.

Septinus memaparkan, pengunduran diri secara sukarela merupakan konsekuensi bagi karyawan yang terlibat aksi mogok kerja tidak sah yang tidak menghubungi perusahaan untuk mengonfirmasikan kesempatan mereka dalam kembali bekerja.

Bagi karyawan lainnya yang masih mogok kerja akan mengalami konsekuensi yang sama apabila mereka tidak segera menghubungi perusahaan. “Jika tidak melapor ke perusahaan mungkin bakal lebih banyak dari yang di PHK sejumlah 840 orang,” kata Septinus.

Para karyawan PT Freeport yang ikut melakukan aksi mogok kerja ini dimulai aksinya pada 1 Mei 2017, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Dalam aksinya, di balik aksi mogok tersebut, para karyawan PT Freeport meminta manajemen menghentikan program fourlough, mendesak manajemen untuk segera mempekerjakan kembali seluruh karyawan yang terkena fourlough, dan menghentikan tindakan kriminalisasi kepada para pengurus serikat pekerja.

Pihak Freeport menyatakan, tindakan PHK bagi 840 karyawan yang memilih mogok kerja tersebut bukan tindakan sewenang-wenang, namun mengacu pada ketentuan Pasal 27.10 Pedoman Hubungan Industrial dan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Indonesia.

Mereka yang terkena PHK itu hanya menerima imbalan satu kali gaji pokok dengan kisaran Rp6 juta hingga Rp16 juta. Yang lebih miris lagi ada di antara mereka yang sama sekali tidak menerima imbalan apapun lantaran gaji mereka habis dipotong karena harus melunasi pinjaman bank dan koperasi karyawan Freeport (Kokarfi).

Serikat Pekerja PT Freeport terus melakukan aksi kecamannya pada Keputusan manajemen PT Freeport yang terus melakukan PHK massal karyawan karena dinilai telah melanggar surat rekomendasi yang diterbitkan Pemkab Mimika pada 29 April 2015.

Aksi PHK massal ini jelas berdampak buruk bagi perbankan di Mimika karena sebagian besar karyawan PT Freeport dan perusahaan subkontraktor rata-rata memiliki angsuran kredit di bank-bank tersebut.

Menurut Exeutive Vice President Human Resource PT Freeport Indonesia, Achmad Didi Ardianto, mengatakan, karyawan yang mangkir dari tempat kerja selama lima hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan menolak kembali bekerja setelah menerima dua surat panggilan akan dianggap mengundurkan diri secara sukarela dari perusahaan.

“Itu artinya, mereka tidak lagi menjadi karyawan PT Freeport Indonesia dan akan menerima pembayaran akhir. Kami ingin karyawan kami kembali. Tetapi, itu akan menjadi keputusan mereka sendiri apakah mereka ingin bergabung kembali dengan karyawan yang saat ini terus bekerja atau meninggalkan perusahaan dan menghadapi masa depan yang tak pasti,” ujar Achmad.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here