Momentum Pembersihan Parpol

0
171

DITAHANNYA Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh KPK harus dipandang dalam perspektif yang lebih luas: Bahwa ini bukan sekadar proses peradilan terhadap tersangka pelaku korupsi. Tetapi mesti diletakkan dalam konteks membersihkan praktik korupsi politik yang sedemikian massif di negara ini.

Kasus megakorupsi e-KTP yang disangkakan kepada Novanto, berdasarkan surat dakwaan jaksa KPK kepada dua pejabat Kemendagri sebelumnya, melibatkan sedemikian banyak anggota DPR dari berbagai parpol. Dari puluhan anggota DPR, baik yang masih menjabat maupun yang tidak lagi menyandang gelar wakil rakyat, proses hukum terhadap Novantolah yang paling sulit. Banyak penyebabnya memang. Selain karena kelihaian Novanto sendiri, juga karena dia adalah Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar.

Sekarang, proses tersulit itu sudah dilewati KPK. Menurut logika yang sehat, tentu proses hukum terhadap puluhan nama-nama yang disebut menerima dana korupsi e-KTP itu akan jauh lebih mudah. Sebab, tak ada di antara mereka yang jabatan politik dan jabatan kenegaraannya setinggi Setya Novanto. Jabatan tertinggi mereka saat ini hanya sebagai menteri, gubernur atau anggota DPR. Sebagian malah sudah jadi orang biasa, karena tak terpilih dalam Pemilu 2014 kemarin.

Jadi, di atas kertas tidak ada lagi tembok tinggi dan kuat yang harus ditembus KPK, jika memang serius hendak membongkar tuntas kasus korupsi yang dahsyat ini.

Dari sisi internal, KPK harus benar-benar siap dengan pembuktian untuk melakukan proses hukum terhadap mereka. Kita perlu mengingatkan soal akurasi, kualitas dan prosedur pembuktian tersebut kepada KPK. Sebab, jika nama-nama tersebut dinyatakan sebagai tersangka, reaksi klasik yang pasti akan dihadapi KPK adalah gugatan praperadilan. Kekalahan KPK terhadap gugatan praperadilan dalam kasus Budi Gunawan dan Setya Novanto tempo hari mesti jadi pembelajaran yang sesungguhnya.

KPK jangan terjerumus berkali-kali di lubang yang sama. Karena, kalau menurut peribahasa, hanya keledai yang kelakuannya seperti itu.

Kemudian yang tak kurang pentingnya aspek eksternal. Yang kita maksud adalah parpol-parpol tempat bernaungnya orang-orang yang namanya disebut itu. Respon parpol tersebut akan menentukan tingkat hambatan nonteknis KPK untuk menyelesaikan masalah ini. Jika parpol memblokade anggotanya dengan segala cara, prosesnya mungkin akan seperti yang terjadi terhadap Novanto: Sulit, berliku, dan gaduh. Tetapi, prosesnya akan menjadi mudah, apabila blokade itu tidak ada.

Oleh karena itu, peran ketua umum di masing-masing parpol sangat menentukan. Mereka, dengan kewenangan dan kewibawaan politik yang dimilikinya, harus memerintahkan partainya membuka diri serta memperlihatkan komitmen dan penghormatan terhadap penegakan hukum. Sebagai organisasi, memang ada kewajiban moral untuk membela anggota atau fungsionarisnya yang berhadapan dengan hukum. Tetapi pembelaan yang diharapkan adalah pembelaan yang proporsional, bukan pembelaan membabi buta dengan melakukan serangan balik kepada KPK.

Itu sebabnya kita mengatakan ini sebagai momentum bagi pembersihan parpol dari stigma korup yang melekat. Para pemimpin parpol itu justru harus proaktif mendesak KPK untuk memeriksa anggotanya yang diindikasikan menerima kucuran uang haram itu. Dengan demikian, tidak saja akan memperkuat efek jera bagi para politisi, tetapi juga parpol bersangkutan akan terbebas dari predikat buruk tersebut.

Hal ini juga merupakan keuntungan politis tersendiri bagi sang ketua umum dan partainya, karena akan mempengaruhi penilaian khalayak yang pada akhirnya menentukan preferensi mereka menjatuhkan pilihan di pemilu mendatang.

Tetapi, kalau pimpinan parpol ini berdiam diri, apalagi melakukan manuver untuk melindungi anggotanya, maka dampaknya akan sangat negatif. Risiko terendah, parpolnya dianggap melindungi koruptor. Resiko terburuknya, sang pemimpin akan dianggap ikut menerima bagian dari uang hasil korupsi itu.

Sebenarnya, ada atau tidak ada dukungan dari para ketua umum parpol ini, pengusutan kasus korupsi e-KTP ini akan terus berlangsung. Masalahnya, maukah mereka memanfaatkan momentum ini untuk membersihkan citra parpol.

Jika mau, para pemimpin politik itu akan berjasa menyelamatkan kepercayaan publik terhadap parpol sebagai salah satu pilar demokrasi. Tapi kalau tidak, jangan-jangan mereka setali tiga uang dengan anak buahnya yang terindikasi korupsi itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here