Momentum Situbondo untuk Keluar dari Status Daerah Tertinggal

0
54

Nusantara.news-Situbondo – Kedatangan Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke Situbondo Jumat kemarin, merupakan angin segar yang harus ditindaklanjuti Pemkab Situbondo agar bisa mengentaskan diri dari status daerah tertinggal.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015, saat ini ada 122 Kabupaten berstatus daerah tertinggal di Indonesia hingga 2019, salah satunya Kabupaten Situbondo.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Situbondo, Hadi Prianto Kemendes sudah menyatakan Situbondo layak keluar dari status daerah tetinggal, maka sesuai mekanisme yang ada, Pemkab Situbondo harus mengajukannya ke Pemerintah pusat.

Fraksi Partai Demokrat DPRD Situbondo, mendukung Pemkab Situbondo mengajukan Situbondo keluar dari predikat daerah tertinggal. Meski demikian, Fraksi Demokrat meminta Bupati Dadang Wigiarto, berkonsultasi ke Kemendes lebih dulu, agar mengetahui secara detail indikator daerah tertinggal.

Hadi Prianto yang juga Wakil Ketua Komisi II itu menambahkan, pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat sangat mendukung, Kabupaten Situbondo tak lagi menyandang berpredikat daerah tertinggal. Hal itu menunjukan pembangunan di Situbondo sudah berhasil, sehingga Kemendes menyebut Situbondo layak keluar dari status daerah tertinggal.

Lebih jauh Hadi Prianto menyatakan, jika Kabupaten Situbondo keluar dari predikat daerah tertinggal, hal itu tak akan mempengaruhi postur keuangan APBD. Sebab bantuan keuangan Pemerintah pusat sudah ada peruntukannnya melalui DAU maupun DAK. Kemungkinan, hanya program berkaitan daerah tertinggal yang akan dipangkas.

Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal Kemendes dan Transmigrasi, Abdul Wahid, menjelaskan, saat ini Kabupaten Situbondo sudah layak keluar dari predikat daerah tertinggal. Indeks kompositnya sudah mencapai 0,50 persen lebih. Sedangkan status daerah tertinggal 0,44 persen.

Kriteria lainnya kata Abdul Wahid, bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakatnya, tingkat kemiskinan, kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana dasar dan aksesibilitas serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup dan  rata-rata lama bersekolah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here