Money Politic dan LPPDK Jadi Atensi Khusus

0
198

Nusantara.news, Kota Batu – Empat pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota batu 2017, tinggal menghitung hari akan menentukan nasibnya. Namun masih ada aturan yang bisa menggugurkan secara otomatis, yakni jika telat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

“Penyerahan LPPDK satu hari setelah masa kampanye atau terakhir tanggal 12 Februari pukul 18.00 WIB. Jika telat, KPU berhak membatalkan pencalonannya,” kata Komisioner KPU, Saifuddin Zuhri, di sela-sela Bimtek LPPDK ke tim kampanye keempat calon, di Pendopo Kecamatan Junrejo, Kamis (2/2/2017).

Ia menyebut, pembatalan paslon tertuang dalam PKPU nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU nomor 13 Tahun 2016. Di aturan pertama disebutkan apabila paslon menerima sumbangan lebih dari ketentuan, seperti uang sumbangan parpol dan perusahaan (badan hukum) dibatasi Rp750 juta serta Rp50 juta untuk perseorangan. “Kalau lebih dan uangnya digunakan sama Paslon, bisa berakibat pada pembatalan,” ujar dia.

Sedangkan di PKPU nomor 13 Tahun 2016, bagi yang terlambat menyerahkan LPPDK ke KPU akan dikenakan sanksi pembatalan. “Jadi ada dua aturan dalam PKPU yang bisa membatalkan pencalonan. Kami tidak perlu memberi peringatan lebih dulu, karena kami sudah jauh-jauh hari sosialisasi dan menyampaikan ke paslon,” jelasnya.

Sesuai disepakati, anggaran dana kampanye dibatasi sekitar Rp14,7 miliar per paslon. Selain itu, adanya bimtek dan sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan apa saja komponen yang harus dicantumkan dalam LPPDK. Salah satunya laporan pengeluaran dan dana kampanye, seperti rapat terbatas, rapat umum serta biaya cetak Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan.

Untuk penambahan APK, setiap Paslon diperbolehkan menambah 150 persen dan bahan kampanye dibatasi 100 persen. “Kami harap tidak ada yang terlambat dalam pelaporan dana kampanye. Nanti laporan masing-masing Paslon akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang disiapkan KPU,” papar dia.

Akuntan publik yang dipasrahi memantau LPPDK, Luthfi Mohammad mengatakan, dalam laporan tersebut terdapat laporan dana kampanye mulai awal. Dilanjutkan dengan penyerahan laporan LPSDK atau laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pada 20 Desember 2016 yang lalu, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. “Penting mengingat jika dalam masa ini (batas waktu yang ditentukan) paslon belum menyerahkan laporan bisa saja pencalonannya juga dibatalkan.” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito menekankan, proses pesta demokrasi 5 tahunan mendatang harus terhindar dari praktek money politic dan kasus kasus yang menyertainya. “Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa akan ada sanksi tegas sesuai aturan hukum apabila terbukti melakukan money politik. Berikut juga  jika ada paslon yang tersandung kasus money politik, akan secara administrasi bisa dicopot haknya untuk melaju dalam perebutan kursi kepala daerah,” ujar Eko.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here