Moratorium Dana Desa

0
203

BUPATI Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, dan tiga pejabat lain di kabupaten itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Perkaranya, menyuap Kajari Pamekasan agar tidak menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi dana desa senilai Rp 100 juta.

Kasus serupa marak dalam dua tahun terakhir, semenjak disahkannya UU Nomor 6/2014 tentang Desa. Menurut UU itu, setiap desa mendapat paling sedikit 10% dari dana perimbangan, atau dana yang membiayai pelaksanaan desentralisasi. Kucuran dana akan langsung sampai kepada desa, tanpa perantara.

Tahun ini saja, pemerintah menggelontorkan dana desa Rp60 triliun. Setiap desa mendapat jatah Rp720.442.000. Penggunaannya, menurut PP Nomor 60/2014, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ini memang bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Masalahnya, guyuran mendadak itu, membuat perangkat desa gelagapan. Di sinilah terjadi kekacauan. Ada yang ketakutan, karena tak tahu uang itu hendak diapakan. Akibatnya uangnya dibiarkan menganggur. Tapi tak sedikit pula yang lupa daratan, lalu menjadikannya bancakan melalui proyek-proyek rekayasa. Inilah yang kemudian mengantarkan mereka ke penjara.

Dari sisi inilah kebijakan dana desa ini harus dikritisi. Uang dikucurkan tanpa memperhitungkan kemampuan penerima. Pemerintah begitu saja menggelontorkan uang ratusan juta ke tiap desa, tanpa terlebih dahulu membangun kapasitas kelembagaan desa untuk mengelola uang tersebut. Hal ini justru dilakukan setelah dana tersalur.

Padahal para perangkat desa harus paham benar bagaimana mekanisme mengelola dana itu berdasarkan Rencana Kerja Desa, dan harus mengerti pula bagaimana mempertanggungjawabkannya. Pemahaman dan kemampuan itulah yang tidak sama, karena edukasi penggunaan pun belum merata. Maka ketika diguyur dana ratusan juta, kemungkinannya hanya dua: Takut atau gila. Berbagai kasus korupsi dana desa yang terjadi selama ini disebabkan oleh kemungkinan kedua itu.

Seyogianya, pemerintah harus meningkatkan dulu kapasitas kelembagaan desa, baru menyalurkan dana secara bertahap dan selektif sesuai indikator kemampuan masing-masing desa. Sebab kemampuan tiap desa tidak sama. Jangankan desa, kemampuan kelembagaan provinsi saja belum merata.

Kebijakan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula, agar hasilnya sempurna. Nah, kebijakan mulia dana desa ini terkendala pada cara. Sudut pandang kita sama dengan utang luar negeri, yang diulas di ruangan ini kemarin. Berutang, karena kondisi yang sangat terpaksa, apa boleh buat harus diterima sebagai realita. Masalahnya, sama seperti dana desa, kemampuan para pemangku kepentingan mengelola dana masih tanda tanya.

Membangun kapasitas kelembagaan itu sudah mendesak dilakukan. Aspek-aspek pengembangan kapasitas dan tata kelola, seperti responsif, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, konsensus, efektif dan efisien harus dijabarkan secara rinci dan aplikatif. Indikator kemampuan pun harus jelas, dan itu menentukan realisasi dan jumlah alokasi dana.

Tanpa itu, pemerintah hanya seperti membuang garam ke laut. Sebelum pemerintah benar-benar bisa memastikan kemampuan kapasitas kelembagaan desa, tak ada salahnya melakukan moratorium pencairan dana desa.

Kaidah dalam ilmu dasar hukum Islam tepat diterapkan di sini, bahwa menghindari mudharat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kalau tidak, kasus dana desa seperti Pamekasan ini akan terus terulang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here