Moratorium TKI Hanya Menyuburkan Praktek Perdagangan Orang

0
332
Demonstrasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang membuat pemerintah membuat kebijakan moratorium PRT ke Timur Tengah

Nusantara.news, Jakarta – Sepanjang 2015-2016 diam-diam Migrant Care melakukan survei di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hasilnya mengejutkan. Meskipun pemerintah secara resmi telah menghentikan sementara (moratorium) pengiriman TKI namun faktanya 2.793 pekerja rumah tangga (PRT) diberangkatkan ke Timur Tengah, termasuk 2.021 PRT yang baru pertama kali berangkat menggunakan visa umrah, ziarah dan kunjungan keluarga.

Foto Anis Hidayah.Anis Hidayah di profile picture facebooknya 

Demikian pernyataan Ketua Migrant Care Anis Hidayah yang menegaskan moratorium PRT ke Timur Tengah tidak efektif. Moratorium pengiriman PRT itu berlaku setelah keluar surat keputusan Menteri Tenaga Kerja (Mennaker) nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perorangan di negara-negara Timur Tengah. SK Mennaker itu dijadikan momentum untuk merevisi undang-undang terkait perlindungan buruh migran di luar negeri.

Anis menilai moratorium benar-benar tidak efektif. Buktinya, ribuan PRT tetap berangkat ke Timur Tengah sebab sulitnya mencari sumber nafkah yang memadahi di tanah air akibat pendidikan yang rendah maupun daya tarik penghasilan bekerja di Timur-Tengah yang dinilai tinggi. Ditambah lagi praktek perdagangan manusia yang tidak bisa diselesaikan sekedar mencabut izin pengirim buruh migrant mauapun pemberian sanksi lainnya.

“Jadi desakan kami adalah moratorium ini tidak boleh dibiarkan bekerpanjangan, menjatuhkan korban lebih banyak, tetapi segera presiden memimpin evaluasi. Apa yang mau didapat dari moratorium ini karena kejahatannya makin banyak implikasi dari moratorium. Ini membuka keran luar biasa praktek-praktek perdagangan orang,” tuding Anis Hidayah.

Tidak berjalannya moratorium, timpal Direktur Migrant Institute Adi Chandra, disebabkan oleh tingginya pencari kerja lulusan SMP ke bawah yang diperkirakan 60 persennya tidak terserap ke bursa tenaga kerja.Di sisi lain permintaan tenaga kerja tak terdidik di Timur Tengah cukup tinggi. Tak mengherankan jika banyak penyalur tenaga kerja tetap tergoda untuk melanjutkan bisnis ini.

Mengutip data Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia )APJATI ), lebih dari lima ribu TKI ilegal diberangkatkan ke negara-negara di Timur Tengah setiap bulan setelah moratorium itu ditandatangani.

“Saya mengatakan tidak mungkin. Ada dua hal. Pertama, pekerja rumah tangga itu tetap dibutuhkan di manapun. Kedua, datanya tidak realisitis. Data BNP2TKI itu masih 47 persen pekerja rumah tangga. Nggak mungkin tahun ini stop. Kalau mau dijadwal ulang tapi bukan tahun ini,” tandas Muhammad Adi Chandra.

Adapun Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berkilah, pemerintah masih akan memberlakukan moratorium penempatan TKI sektor informal atau pekerja rumah tangga ke Arab Saudi karena lebih memprioritaskan penempatan tenaga kerja terlatih.

“Dalam jangka pendek kita harus menyiapkan penanganan dari mereka-mereka yang sudah bekerja di luar negeri. Yang kedua, kita juga harus melakukan evaluasi terhadap negara-negara penempatan. Jadi artinya ada pentahapan-pentahapan di dalam proses penghentian dari tenaga kerja Indonesia sektor informal,” beber Hanif Dhakiri.

Memang, TKI masih sebagai sumber devisa yang lumayan menggiurkan. Sepanjang 2016 saja para TKI mengirim uang ke tanah air sebesar Rp97 triliun. Pengiriman uang dari TKI di luar negeri, mengutip hasil penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) sepanjang 2000-2007 telah menyumbang pengurangan angka kemiskinan hingga 26,7 persen dari total angka kemiskinan di Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here