Motif Politik Di Balik Kasus Novel Baswedan

0
173

Nusantara.news, Jakarta – Sudah tiga bulan lebih kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan belum terungkap. Sejauh ini, pihak kepolisian baru bisa menunjukkan sketsa wajah dan ciri orang yang diduga pelaku.

Bagi Novel yang merupakan mantan perwira polisi, kasusnya tidak begitu sulit untuk dipecahkan. Apalagi sudah ada rekaman kamera pengintai Closed Circuit Television (CCTV) yang merekam detik-detik pelaku yang mengendarai sepeda motor menyiram wajahnya.

Dalam rekaman CCTV itu, Novel yang baru pulang shalat subuh di masjid dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara tiba-tiba didekati dua orang berboncengan sepeda motor. Novel yang sedang berjalan kaki pun berhenti dan seketika wajahnya disiram air keras. Dua wanita mengenakan mukena yang berada di depannya sempat menoleh mendengar teriakan Novel yang kesakitan, tapi para pelaku langsung tancap gas.

Akibatnya, mata kiri Novel harus dioperasi di Singapore General Hospital, Singapura. Sampai saat ini, Novel masih dalam tahap pemulihan.

Namun, polisi mengaku kesulitan mengusutnya lantaran tak ada sidik jari pelaku di tempat kejadian perkara (TKP) dan di cangkir yang digunakan pelaku.

Kapolri Jendral Tito Karnavian bahkan tak bisa menjawab keinginan Presiden Jokowi agar kasusnya segera diungkap.

Kegeraman Novel atas kelambanan pihak kepolisian dalam mengungkap kasusnya pun tak bisa ditahan lagi. Novel lantas ‘’bernyanyi’’ kepada media massa bahwa kemungkinan besar ada perwira tinggi kepolisian yang terlibat dalam kasusnya.

Dari tempatnya di rawat di Singapura, Novel membeberkan kepada media asing, Time dan terakhir kepada media televisi swasta nasional tentang adanya “orang kuat”’ di balik kasusnya. Meskipun pihak kepolisian sempat mengancam akan menggugat balik atas tuduhan tak berdasar itu, namun Novel tetap pada keyakinannya tentang adanya keterlibatan perwira tinggi kepolisian.

Novel mengaku telah dibesuk seorang perwira tinggi kepolisian. Kesempatan bertemu mantan seniornya di kepolisian itu tidak disia-siakan untuk curhat seputar kasusnya.

Sepeninggal sang perwira itulah, Novel diwawancarai televisi swasta nasional. Selanjutnya, pernyataan Novel membuat panik Istana. Pada Senin (31/7/2017) Presiden Jokowi memanggil Kapolri Tito Karnaviuan menanyakan perkembangan kasus yang menjadi sorotan publik itu. Tak hanya pertemuannya yang tertutup, tapi kedatangan Kapolri pun dirahasiakan oleh pihak Istana. Meskipun akhirnya Kapolri menggelar jumpa pers usai pertemuan.

Sebelum pemanggilan itu, media nasional juga sempat memuat sketsa wajah orang yang diduga pelaku. Namun, Kapolri menyatakan ciri-ciri orang yang dimuat media itu berbeda dengan temuan penyidik.

Kembali pada tuduhan Novel tentang keterlibatan jendral, sejumlah perwira tinggi di jajaran Polri dimutasi. Di antaranya, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan.

Apakah mungkin mutasi perwira tinggi itu terkait kasus Novel?

Kapolri menegaskan bahwa alasan mutasi di antaranya sebagai bentuk apresiasi kepada anak buahnya. Termasuk kepada Kapolda Metro Jaya yang berhasil menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat satu ton. Untuk itu, Irjen (Pol) M. Iriawan dipercaya menduduki jabatan baru sebagai Asisten Operasional (Asops) Kapolri.

Kapolri Gandeng KPK

Desakan publik agar kasus Novel segera dituntaskan terus bergulir. Tak urung Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) berencana membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Seolah tak mau kalah, Kapolri pun berencana menggandeng KPK untuk membentuk tim khusus mengusut kasus Novel. Masalahnya, kasus Novel adalah pidana umum dan bukan ranah korupsi sehingga mengapa harus melibatkan KPK.

Jadi, apa mungkin melibatkan KPK dalam pengusutannya. Kecuali memang ada kaitan kasus yang sedang ditangani KPK, misalnya kasus korupsi megaproyek e-KTP. Sebab, kasus tersebut memang terbilang besar bukan hanya nilainya yang mencapai Rp2,3 triliun, tapi juga menyeret sejumlah elit partai politik. Sebut saja politisi PDI-P yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Ketua Pansus Angket KPK dari Fraksi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa hingga Ketua DPR yang juga Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Setya Novanto bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka, meskipun belum ditahan.

Memang sempat beredar spekulasi bahwa kasus Novel terkait kasus besar yang ditanganinya, di antaranya kasus e-KTP. Diketahui, posisi Novel sebagai ketua tim penyidik di KPK.

Di sisi lain, KPK terkesan kurang serius mendorong penuntasan kasus Novel. Mungkin karena KPK sendiri sibuk menghadapi serangan dari Pansus KPK yang dinilai berpotensi melemahkan lembaga antirasuah itu.

Kini, publik hanya bisa berharap agar kasus tersebut segera dituntaskan. Untuk itu, kepolisian ditantang untuk membongkar sekaligus menciduk siapapun pelaku dan aktor utama di balik ini semua.

Kasus ini bukan hanya pertaruhan lembaga penegak hukum, tapi juga Pemerintahan Jokowi-JK. Bila kasus ini tak terungkap, maka spekulasi yang menyebutkan adanya motif politik di balik kasus Novel bukan isapan jempol. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here