Mubazir Lapas Khusus Koruptor

0
112

BAGAIMANA tak dikatakan mubazir, kasus Setya Novanto di Lapas Khusus Koruptor Sukamiskin kemarin sekali lagi membuktikan bahwa lapas itu tak ada gunanya. Setya Novanto kemarin “menghilang” ketika mendapat izin berobat di sebuah rumah sakit di Bandung, 14 Juni 2019. Kini terpidana 15 tahun penjara itu dipindah ke Lapas Gunung Sindur Bogor, lapas yang untuk narapidana terorisme sehingga pengamanannya maksimum. 

Lapas Sukamiskin memang sudah berkali-kali “dijebol” napi-napi koruptor itu. Bahkan Kepala Lapasnya sendiri, Wahid Hussein, ikut pula dalam pembobolan itu karena disuap beberapa narapidana. Alhasil, Wahid Hussein kini mendekam sebagai narapidana pula di situ.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkali-kali mengingatkan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM untuk memperbaiki pengawasan di Lapas Sukamiskin. Tapi, nyatanya, “pembobolan” masih saja berulang.

Ditjen Pemasyarakatan pernah mewacanakan pemindahan narapidana korupsi ke lapas-lapas yang ada di Nusakambangan. Namun, setali tiga uang dengan aneka rencana lain, wacana ini pun seperti tertiup angin belaka.

Kemarin, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah saat ini sudah memiliki rencana membuat satu lapas khusus untuk napi korupsi, narkotika dan terorisme di suatu pulau terpencil.  

Kita tak tahu, entah kapan itu terwujud. Yang jelas, setiap ada napi yang terpergoki sedang plesiran, ada saja alasan dari instansi yang bertanggungjawab dalam soal lapas ini untuk melepaskan diri dari tanggungjawab. Mulai dari kekurangan personil, anggaran yang terbatas, daya tampung yang sudah melebihi kapasitas, dan aneka kilah lainnya yang sangat teknis. Padahal sumber masalahnya jelas: Moral petugas yang rusak dan korup!

Kalau sumber masalahnya adalah kebejatan moral, sehebat apa pun kelengkapan teknis yang disediakan, tak akan ada gunanya. Penangkapan koruptor boleh saja dilakukan dengan gencar oleh KPK, tapi kalau pencuri uang negara yang tertangkap itu akhirnya bermuara ke Lapas juga, maka lingkaran setan ini tak akan pernah berhenti.

Meminjam istilah juru bicara KPK Febri Diansyah, “jika masyarakat masih menemukan narapidana berada di luar lapas, dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.”

Jadi, masih perlukah lapas khusus koruptor, walaupun nanti dialihkan ke Nusakambangan atau dibangun di pulau-pulau terpencil?

Aneka kasus napi yang berpesiar ke luar lapas hanyalah bagian dari cerita panjang tentang aneka penyimpangan di lapas khusus narapidana korupsi itu. Sudah sejak lama menjadi rahasia umum, sebagian tahanan di sana menikmati fasilitas mewah yang tak sepantasnya dirasakan orang-orang yang menjalani hukuman pidana. Napi-napi korupsi itu yang terbiasa dengan fasilitas serba nyaman dan mewah dalam kehidupan sehari-harinya, jelas membutuhkan fasilitas yang sama ketika mereka harus diterungku di balik jeruji. Mereka tentu tak terbiasa makan dengan menu seharga Rp14 ribu sehari, seperti yang dianggarkan dalam APBN. Mata mereka tentu tak akan bisa terpejam jika harus tidur di ranjang lapas yang usang dan berbau. Belum lagi berbagai keterbatasan lain. Dari situlah muncul transaksi korup antara napi koruptor dengan petugas yang korup.

Artinya, pemasyarakatan  di lapas khusus korupsi gagal mencapai tujuan pemasyarakatan yang digariskan  UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam UU itu dikatakan, salah satu tujuan pemasyarakatan adalah agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Nyatanya, di dalam lapas pun para napi korupsi itu tetap saja melakukan tindak pidana karena ada peluang yang tercipta akibat “hukum pasar” tadi.

Ketika Lapas Sukamiskin ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai tempat khusus narapidana kasus-kasus korupsi, alasannya adalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan pelaku tindak pidana umum lainnya. Wakil Menteri Hukum dan HAM (waktu itu) Denny Indrayana mengatakan, pelaku tindak pidana korupsi mempunyai pendidikan lebih tinggi dibandingkan pelaku tindak pidana umum. Karena itu, pembinaan narapidana korupsi tak bisa disatukan dengan pembinaan terhadap narapidana kejahatan umum. Konon keputusan itu telah melalui serangkaian kajian oleh Ditjen Pemasyarakatan.

Okelah. Sebuah kebijakan tentu sudah dikaji sebelumnya. Tapi, kini sudah saatnya dikaji kembali keberadaan lapas khusus koruptor itu. Tidak terlalu tinggi urgensinya jika keberadaan lapas khusus koruptor itu hanya karena perbedaan tingkat pendidikan antara napi korupsi dengan napi umum. Toh banyak juga napi umum yang bersekolah tinggi.

Lapas khusus untuk narapidana tertentu yang memiliki urgensi tinggi hanyalah untuk narapidana narkoba dan narapidana terorisme. Lapas khusus napi narkoba yang umumnya berisi para bandar dan pengedar, memang perlu kekhususan agar agar gerak-gerik penghuninya terawasi dengan ketat. Begitu pun, mereka masih mengendalikan 50 persen peredaran narkoba di Indonesia. Napi kasus terorisme juga perlu ditempatkan secara khusus. Sebab, jika napi-napi terorisme ini digabung dengan napi umum, dikhawatirkan mereka akan menularkan virus ideologi terorismenya.

Selain dua jenis pelaku tindak pidana itu, tak ada alasan untuk mengkhususkan lapas. Napi korupsi seharusnya digabung dengan napi umum. Kalaupun ada napi korupsi yang harus dipisah dari napi umum, mestinya hanya terbatas pada napi yang pernah jadi penegak hukum, seperti polisi, jaksa atau hakim. Sebab, berbahaya bagi keselamatan mereka, jika disatukan dengan orang-orang yang dulu mereka tangkap dan penjarakan.

Sementara para koruptor yang bukan penegak hukum tidak mempunyai risiko seperti itu. Jadi, biarkan para mantan gubernur, menteri, bupati atau pejabat lain itu berjejalan satu sel dengan pembunuh, pemerkosa, atau perampok. Kalau pemasyarakatan bertujuan agar napi tidak mengulangi perbuatannya, inilah salah satu cara efektif membuat jera.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here