Sampai di Mana Poros Maritim (3)

Mulailah Menata dari Hulu

0
230
Penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Desa Morela, Pulau Ambon.

Nusantara.news, Jakarta – Pertanyaan selanjutnya, setelah ada kebijakan Pemerintah Joko Widodo untuk berorientasi ke laut, sudahkah ada strategi-strategi untuk mewujudkan kebijakan itu? Sudah adakah strategi jalan pintas untuk membangun budaya maritim dalam bangsa Indonesia?

Tanpa membangun budaya maritim, tak akan mampu bangsa ini hidup sejahtera mengelola kekayaan lautnya. Budaya itu adalah jiwa bangsa. Dari kesadaran atas budaya itulah suatu bangsa bisa berinteraksi secara produktif dengan kehidupannya. Bukankah tata urutnya sudah jelas, seperti digambarkan W.R. Soepratman dalam lagu kebangsaan “Indonesia Raya”: Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.

Jiwa dulu yang harus dibangun. Supaya badan mempunyai roh yang menggerakkan akal dan pikirannya.

Strategi yang tepat membangun budaya itu adalah melalui pendidikan. Sekarang coba diamati satu persatu. Sudahkah lembaga pendidikan Indonesia yang ada saat ini compatible dengan target pembangunan “badan” maritim? Belum!

Untuk lembaga pendidikan formal saja, saat ini di seluruh Indonesia hanya terdapat sekitar 32 lembaga pendidikan tinggi yang khusus di bidang maritim. Namun hampir semuanya baru sampai  tingkat Diploma-III (D-III), dan hanya satu-dua yang c setingkat Strata-1 (S-1). Selain itu baru setingkat SMTA. Lha, bagaimana negara ini dapat menyiapkan SDM yang cakap untuk hidup dalam pembangunan maritim?

Artinya, untuk mewujudkan strategi ini, langkah taktisnya adalah pemerintah mesti membangun lembaga dan fasilitas pendidikan kemaritiman yang sesuai dengan kebutuhan.

Itu baru dari sisi lembaga formalnya. Belum lagi dari konsep dan arah pendidikannya. Semuanya harus ditata ulang. Sebab, sekarang memang belum dimulai sama sekali!

Kalau budaya maritim sudah terbentuk, SDM yang mempunyai kecakapan di bidang kemaritiman sudah dilahirkan dalam jumlah yang memadai, pemerintah harus segera masuk ke tahap berikutnya, yakni merumuskan strategi politik, strategi anggaran, strategi perbankan dan sebagainya, agar apa yang sudah tercapai tidak kembali memasuki ruang hampa.

Coba kita telisik lagi. Dukungan perbankan saja misalnya. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang 2016, hanya 3% dari total kredit perbankan sebesar Rp5.000 triliun yang masuk ke sektor kelautan dan perikanan. Apakah itu berkesesuaian dengan orientasi pembangunan maritim?

Artinya, harus pula ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi hal ini.

Hal-hal seperti inilah yang harus terlebih dahulu dibenahi. Kebijakan yang baik, kalau tidak didukung dengan strategi pelaksanaan yang tepat, jelas tidak akan mencapai target dengan sempurna.

Pembangunan tidak bisa dilakukan dengan slogan belaka. Kebijakan untuk melaksanakan suatu program pembangunan harus berpijak pada kondisi riil, dirumuskan dengan pendekatan komprehensif-integralistik serta dijalankan dengan cara berpikir sistematis.

Jadi, tidak ada salahnya, kebijakan pembangunan berorientasi maritim yang dicanangkan Pemerintah Joko Widodo ini dievaluasi kembali penerapannya. Tidak untuk membatalkan, melainkan untuk mendudukkannya dengan tepat.

Terus terang kenyataan ini  sangat mengkhawatirkan. Ketersediaan peluang dan infrastruktur kemaritiman itu justru akan dimanfaatkan dan dinikmati oleh bangsa dan negara lain yang berinteraksi dengan Indonesia dalam kancah perdagangan global dan regional. Bangsa Indonesia, lagi-lagi, akan kembali menjadi penonton, akan kembali menjadi tamu yang terasing di rumahnya sendiri.

Mumpung belum terlambat, dan bangsa ini tidak tersesat di tengah perjalanan, cobalah menatanya dari hulu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here