Mungkinkah Indonesia Raksasa Ekonomi tahun 2050?

0
238
PriceWaterhouseCoopers (PWC) merilis raksasa-raksasa ekonomi 2016, 2030 dan 2050. Indonesia diprediksi PWC masuk peringkat empat besar raksasa ekonomi pada 2050

Nusantara.news, Jakarta – Pasar yang sedang berkembang akan mulai mendominasi peringkat ekonomi utama dunia pada tahun 2030, bahkan Indonesia bisa masuk peringkat 4 pada 2050. Begitu bunyi laporan PriceWaterhouseCoopers (PWC) yang yang dipublish oleh www.independent.co.uk.

Laporan PWC menunjukkan bahwa pasar negara berkembang seperti India dan Brazil akan semakin menantang dominasi ekonomi Amerika Serikat dan China, sementara yang lainnya tertinggal. Bahkan Indonesia dan Rusia disebut-sebut akan membayangi kedigdayaan Produk Domestik Bruto (PDB) China, India, dan Amerika

Laporan tersebut menempatkan negara-negara dengan memproyeksikan PDB global mereka dengan kekuatan daya beli (purchasing power parity–PPP). PPP adalah model yang menggambarkan daya beli dan karenanya nilai dari mata uang tertentu.

Lima besar

PWC dalam laporannya memfokuskan pada 21 negara yang terdaftar akan mendominasi PDB dunia. Dalam laporan yang membandingkan PDB masing-masing negara pada tahun 2016, 2030 dan 2050.

Dalam laporan itu disebutkan, PDB China perkasa sejak 2016 dengan PDB mencapai US$21,26 triliun, masuk peringkat satu. Pada 2030 masih di peringkat satu dengan PDB sebesar US$38,01 triliun, dan kembali di peringkat satu pada 2050 dengan PDB sebesar US$58,49 triliun.

Peringkat kedua diduduki Amerika pada 2016 dengan PDB sebesar US$18,56 triliun. Pada 2030, Amerika masih peringkat kedua dengan PDB naik menjadi US$23,48 triliun. Namun pada 2050 posisi Amerika disalip oleh India meskipun PDB masih naik ke level US$34,10 triliun.

PDB India pada 2016 masuk peringkat ketiga dengan jumlah US$8,72 triliun, pada 2030 masih diperingkat yang sama dengan PDB sebesar US$19,51 triliun. Pada 2050 PDB India naik peringkat kedua menyalip Amerika dengan PDB sebesar US$44,13 triliun.

Di peringkat keempat pada 2016 diduduki Jepang dengan PDB sebesar US$4,93 triliun. Pada 2040 peringkat Jepang masih sama dengan PDB sebesar US$5,61 triliun. Namun pada 2050 posisi DPB Jepang disalip Indonesia, Brazil, Russia, dan Mexico, karena hanya tercatat sebesar US$6,78 triliun.

PDB Indonesia pada 2016 masuk peringkat kedelapan yakni hanya sebesar US$3,03 triliun. Pada 2030, peringkat PDB Indonesia naik ke posisi kelima sebesar US$5,42 triliun. Bahkan pada 2050, PDB Indonesia melesat ke peringkat keempat dengan jumlah US$10,50 triliun.

Hasil pemeringkatan PWC atas 21 negara yang bakal menjadi raksasa-raksasa ekonomi pada 2030 dan 2050

Titik nadir

Jika mau jujur, terutama melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia 2017, sebenarnya sedang berada di titik nadir.

Tak bisa dipungkiri, dari postur RAPBN 2018 terlihat jelas paradigma pembangunannya ditopang oleh ketergantungan utang. Artinya, gali lubang tutup lubang melalui utang masih akan berlanjut, dalam waktu dekat mungkin akan membuka line utang kepada Bank Dunia.

Pemerintahan Jokowi masih akan banyak berutang untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang pada tahun depan. Hal itu tergambar dari adanya defisit keseimbangan primer dalam rancangan RAPBN 2018.

Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Jika berada dalam kondisi defisit, berarti pendapatan negara gagal menutupi pengeluaran sehingga membayar bunga utang dengan menggunakan pokok utang baru.

Selain defisit anggaran, defisit keseimbangan primer juga perlu diwaspadai. Sebab, struktur defisit neraca keseimbangan primer menggambarkan kemampuan anggaran untuk menutup utang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total anggaran dalam RAPBN 2018 mencapai Rp2.204 triliun hingga Rp2.349 triliun. Sementara itu, defisit anggaran diperkirakan sebesar 1,9% hingga 2,3% dari produk domestik bruto (PDB). Lalu, defisit keseimbangan primer sebesar 0,4% hingga 0,6% dari PDB atau sekitar Rp50 triliun hingga Rp99 triliun.

Menurut Sri, pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran di bawah Rp100 triliun mulai tahun depan. “Keseimbangan primer akan dikurangi makin lama dekati positif,” katanya, Senin (12/6).

Angka defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer itu hanya sedikit membaik dibanding target dalam APBN 2017 yang sebesar 2,41% dari PDB atau Rp109 triliun.

Padahal, pemerintah mentargetkan keseimbangan primer bisa diraih bahkan surplus di tahun 2019 mendatang. Saat masih menjadi menteri keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan, keseimbangan primer APBN akan mencapai surplus, asalkan defisit anggaran belanja maksimal hanya 1,1% dari PDB.

Keseimbangan primer masih akan sulit mencatat surplus dalam waktu dekat. Sebab, kebijakan fiskal pemerintah masih bersifat ekspansif. Apalagi tahun 2019 akan ada pemilihan presiden. Biasanya menjelang Pemilu fiskal lebih ekspansif.

Selain itu, pemerintah dianggap belum ada kebutuhan untuk melunasi utang dengan cepat. Rasio utang pemerintah terhadap PDB saat ini masih berada di batas yang aman.

Total utang pemerintah pusat per April 2017 mencapai Rp3.672,34 triliun, naik dari posisi akhir tahun 2016 yang sebesar Rp3.511,16 triliun. Bank Indonesia mencatat, rasio utang terhadap PDB per kuartal I-2017 sebesar 34,07%, naik tipis dari akhir 2016 yaitu 33,99%.

Sampai akhir Juli 2017, total utang pemerintah pusat tercatat telah mencapai Rp3.779,98 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp73,46 triliun, dibandingkan posisi Juni 2017 yang sebesar Rp3.706,52 triliun.

Itu artinya, setiap hari, sepanjang bulan Juli, pemerintah pusat mencetak utang sebesar Rp2,45 triliun.

Meski demikian, aspek paradigma utang dan utang masih sangat menonjol dalam RAPBN 2018. Inilah yang sangat mengkhawatirkan, karena dengan posisi defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa utang baru yang akan dibuat nantinya akan digunakan untuk menutup bunga utang lama yang jatuh tempo.

Apalagi kalau kita melihat betapa mepetnya RAPBN 2018, tercermin dari belanja negara sebesar Rp2.204,4 triliun. Dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp1.443,3 triliun menjadi alokasi belanja pemerintah pusat.

Dari jumlah belanja pemerintah pusat, sebesar Rp814,1 berupa belanja Kementerian dan Lembaga, dan Rp629,2 triliun berupa belanja non-Kementerian dan Lembaga. Rinciannya, sebesar Rp247,6 triliun untuk membayar bunga utang, Rp103,4 triliun untuk subsidi energi, dan Rp69 triliun untuk subsidi non energi.

Sementara untuk pembayaran pokok utang pada RAPBN 2018 dianggarkan sebesar Rp399,2 triliun. Sehingga,anggaran untuk pembiayaan investasi justru minus Rp65,7 triliun. Artinya pemerintah tak punya anggaran lagi untuk berinvestasi, malah defisit.

Pertanyaannya, apakah Indonesia akan benar-benar menjadi raksasa ekonomi pada 2030 dan 2050 sebagaimana ramalan PWC? Bisa ya bisa tidak, tergantung manajemen keuangan negara yang berlaku waktu itu. Saat ini pemerintah menisbahkan prioritas APBN untuk membayar utang. Jika paradigma ini yang dikembangkan, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan tersisih pada 2030 dan 2050.

Diperlukan seorang negarawan yang memiliki visi Indonesia menjadi bangsa pemenang. Visi ini yang belum nampak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here