Mungkinkah Jokowi Me-reshuffle Kabinet Pasca Pilpres?

0
77
Presiden Jokowi diperkirakan akan melakukan reshuffle kabinet pasca Pilpres 2019.

Nusantara.news, Jakarta – Buruknya kinerja ekonomi nasional sepanjang 2014-2019 diperkirakan mendorong Presiden Jokowi untuk mengganti tim ekonomi. Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap reshuffle kabinet akan menggenjot akselerasi perekonomian.

Meskipun hasil itung cepat (quick count) beberapa lembaga survei menunjukkan kemenangan Jokowi di level 54%, namun memang hal itu belum menjamin Jokowi akan menjadi presiden Indonesia untuk kedua kalinya. Namun demikian, Jokowi perlu merombak kabinet agar perekonomian lebih baik.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengaku pilihan perombakan kabinet khususnya para menteri ekonomi adalah pilihan yang pas saat Jokowi berbincang-bincang dengan para pengusaha. Jokowi diperkirakan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat setelah pengumuman resmi hasil pilpres 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi mungkin nanti Bapak Presiden akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat setelah KPU mengumumkan resmi, saya yakin Presiden akan melakukan perombakan kabinet dan itu sebagai test case juga, sebagai percobaan untuk si Menteri yang baru itu apakah dia perform nanti sampai tanggal 20 Oktober 2019,” demikian pendapat Haryadi belum lama ini.

 Hariyadi berpendapat perombakan kabinet tersebut akan menjadi penentuan dalam menyusun kabinet baru untuk periode selanjutnya.

Hariyadi sendiri tak mempersoalkan latar belakang pilihan menteri yang akan ditunjuk Jokowi nantinya. Yang pasti, menteri yang ditunjuk harus kompeten dan benar-benar ahli di bidangnya.

Adapun perkiraan para menteri yang berpeluang untuk diganti dalam waktu dekat adalah, pertama, Menko Perekonomian Darmin Nasution. Peran dan tugas Darmiin sebenarnya sudah banyak diambil alih oleh Luhut Binsar Pandjaitan, terutama saat pertemuan akbar IMF dan Bank Dunia.

Forum ekonomi bergengsi itu harusnya ditangani oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tapi pada Annual Meeting IMF-Bank Dunia 2018 di  bali, yang paling berperan adalah Luhut.

Adapun isu yang berkembang menggantikan posisi Darmin adalah Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. Lelaki bertangan dingin yang malang melintang di indstri keuangan dan sektor riil ini dipercaya memiliki kapasitas mikro yang lebih aplikatif. Meskipun ia mengerti soal detil perkembangan makro ekonomi, tapi Roslan lebih diharapkan membenahi mikro ekonomi.

Kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Meskipun Sri Mulyani mendapat tiga kali penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia, tapi sesungguhnya ia gagal dalam menggenjot peneriimaan pajak berbanding produk domestik bruto (tax ratio).

Dalam berbagai kesempatan Menkeu mengaku berhasil menggenjot penerimaan negara pada Desember 2018 hingga menembus 102,5% atau setara Rp1.942,3 triliun atau 102,5% dari target APBN yang sebesar Rp1.894,7 triliun. Tapi peningkatan penerimaan negara itu bukan dari hasil menggenjot penerimaan pajak, melainkan dari hasil windfall profit sebagai ekses kenaikan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level US$80 per dolar AS pada 2018.

Sementara secara riil penerimaan pajak sepanjang 2018 hanyalah Rp1.315,9 triliun, sementara PDB pada 2018 sebesar Rp1.483,7 triliun, sehingga tax ratio pada 2018 hanya 8,87%. Padahal Jokowi menargetkan tax ratio 16% per tahun, kegagalan ini adalah kegagalan Sri Mulyani.

Lantas siapa yang pantas menggantikan peran Sri Mulyani? Dalam dunia finance banyak akademisi dan praktisi yang cukup mumpuni untuk ditempatkan sebagai Menteri Keuangan. Seperti Dirjen Anggaran Askolani, atau Rektor Paramadina Graduate School Firmanzah, Mantan Ketua Komisioner OJK Muliaman Hadad, dan Ketua Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Oleh karena Menkeu satu paket dengan Dirjen Pajak, maka perlu juga kiranya mengganti Dirjen Pajak Robert Pakpahan yang dianggap gagal mencapai tax ratio 16%. Ada beberapa nama orang pajak yang dianggap mampu mengatrol tax ratio hingga 16% seperti Agung Budi Wibowo (Direktur BIN, eks Kepala KPP Bekasi), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto.

Ketiga, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Enggar dianggap gagal menggarap kinerja perdagangan Indonesia, sehingga defisit transaksi perdagangan Indonesia pada 2018 sebesar US$8,57 miliar adalah yang tertinggi sepanjang Indonesia merdeka 73 tahun lalu.

Enggar dianggap terlalu getol mengeluarkan kebijakan impor pangan seperti beras, cabaik, bawang, terigu, gula, dan lainnya. Celakanya, impor dilakukan menjelang atau di tengah panen berlangsung, hal ini juga yang menyebabkan dukungan suara petani dan nelayan terhadap Jokowi mengecil.

Adapun kandidat yang bisa menggantikan posisi Enggar seperti Franky Wellirang (Direktur PT Indofood Sukese Makmur Tbk), Chairul Tanjung (owner CT Corp), M. Lutfi (mantan Kepala BKPM), Chatib Basri (Mantan Menkeu), Hariyadi Sukamdani (CEO Sahid Group).

Keempat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong. Lembong dianggap gagal karena realisasi kinerja investasi masih di bawah target.

Sebenarnya realisasi Indonesia sepanjang 2018 tumbuh 4,1% menjadi Rp721,3 triliun dibanding tahun sebelumnya. Namun, jumlah tersebut hanya mencapai 94,3% dari yang ditargetkan sebesar Rp765 triliun.

Adapun penanaman modal dalam negeri (PMDN) sepanjang tahun lalu tumbuh 25,3% menjadi Rp328,6 triliun dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut mencapai 114% dari yang ditargetkan Rp287 triliun. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) 2018 turun 8,8% menjadi Rp392,7 triliun dari tahun sebelumnya. Angka tersebut hanya 82,3% dari target Rp477,4 triliun.

Itu sebabnya, Jokowi membutuhkan sosok Kepala BKPM yang memiliki kemampuan menembus investasi asing lebih banyak, mampu menggenjot kinerja investasi dan memperlancar laju investasi nasional.

Kelima, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo dianggap gagal memaksimalkan suara Jokowi di Jawa Timur, kantung suara Jokowi di Jawa Timur banyak disedot oleh Prabowo-Sandi. Akibatnya perolehan suara Jokowi menurut data quick count lembaga-lembaga survei menang tipis atas Prabowo. Tapi menurut data real count Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jokowi Kalah di Jawa Timur.

Adapun kandidat yang dianggap mampu menggantikan posisi Tjahjo adalah mantan Gubernur Jawa Timur Sukarwo. Sukarwo dianggap mampu mengamankan jalannya pemerintahan Jokowi di paruh kedua.

Itu sebabnya reshuffle kabinet tetap diperlukan Jokowi, khususnya untuk tim ekonomi, lepas apakah ia menang atau kalah dalam Pilpres 2019 nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here