Mungkinkah Jokowi Tanpa Oposisi?

0
64
Presiden Jokowi memastikan akan membangun lima sasaran utama dalam program kerjanya pada 2019-2024: yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, menggenjot investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN.

Nusantara.news, Jakarta – Hasil rekapitulasi yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada 21 Mei lalu menyatakan total suara PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP–partai koalisi Jokowi yang memenuhi parliamentary threshold–mencapai 54,9 persen, sementara koalisi oposisi, terdiri dari Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, hanya 35,39 persen.

Dari perolehan suara tersebut, jumlah kursi yang bakal dimiliki partai koalisi Jokowi mencapai 344 atau setara 59,83 persen. Sementara 231 atau 40,17 persen sisanya dikuasai Koalisi Adil Makmur.

Berdasarkan persentase tersebut, sebetulnya koalisi Jokowi telah menguasai parlemen dan tak perlu lagi membuka pintu bagi partai oposisi. Tapi ternyata tidak. Dalam wawancara dengan Jakarta Post, Jokowi mengatakan kalau dia "terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama" ketika ditanya kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi. Jawaban ini juga menegaskan kalau partai koalisi Jokowi membuka pintu bukan hanya untuk Gerindra, tapi juga yang lain.

Partai koalisi Prabowo sejauh ini memang masih utuh. Tapi ini hanya sampai sidang gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi selesai. Demokrat, misalnya, telah menegaskan akan memikirkan ulang posisi politiknya setelah itu. Isyarat partai besutan SBY hendak merapat ke kubu petahana ini kian kentara ketika putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan resmi mewakili partainya. Begitu pula dengan PAN, tak jauh beda.

Belakangan, parta seteru Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, Gerindra, juga dikabarkan akan bergabung ke koalisi Jokowi dalam pemerintahan nanti. Lalu bagaimana dengan PKS? Entahlah.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Arya Sinulingga mengatakan bahwa dengan komposisi sekarang, roda pemerintahan memang akan berjalan dengan mudah. Tapi dia merasa itu belum cukup. Semakin banyak yang bergabung, semakin baik. Hal serupa juga pernah diucapkan Wakil Ketua TKN, Moeldoko. Eks Panglima TNI ini mengatakan, pemerintahan yang efektif dan kuat itu perlu sebanyak mungkin teman koalisi.

Ambisi Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya dengan menarik sebanyak-banyak koalisi, memang sudah terlihat sejak dirinya terpilih sebagai presiden usai Pilpres 2014 lalu. Mula-mula ia menjinakkan partai-partai lawan di Koalisi Merah Putih hingga kekuatan politik di parlemen berada dalam dominasi para pendukungnya.

Tak hanya itu, ia juga “merangkul” sejumlah media dan kelompok kritis agar tak sampai hati memukul kekuasaannya. Seiring waktu, kekuasaan Jokowi pun segera terkonsolidasi. Hanya saja, dengan benteng kekuasaan yang kian kuat, pemerintahan Jokowi dinilai seperti antikritik dan anti oposisi. Tak jarang, para pengeritik Jokowi harus berurusan dengan polisi.

Pada Pilpres 2019 ini pun demikian: ia ingin tampil power full, kalau bisa tak ada lawan. Wacana calon tunggal pun sempat dilontarkan. Padahal di atas kertas, capres petahana begitu digdaya. Ia memiliki modal besar melenggang ke istana untuk kali kedua. Mulai dari dukungan politik koalisi jumbo, jaringan relawan dan “pasukan” sosial media yang masih aktif, elektabilitas tertinggi versi beberapa survei, hingga statusnya sebagai petahana yang membuat dirinya bahkan leluasa menggerakan infrastrutur politik. Termasuk barangkali kampanye terselubung dalam berbagai acara dan kebijakan.

Pun begitu, tampaknya itu belum cukup. Ia kemudian merekrut menteri dan para kepala daerah yang pro-petahana untuk jadi bagian dari tim kampanye. Ketika dukungan dan kekuatan Prabowo-Sandi sebagai rivalnya menguat, Jokowi tak mau kehilangan akal. Selama tahapan kampanye, sejumlah pesantren didatangi. Kiai, kalangan pers, mahasiswa, pengusaha, kaum milenial, hingga para seniman diundang ke istana. Deklarasi dari berbagai komunitas yang pro-Jokowi seolah dihadirkan silih berganti di pemberitaan media. Bahkan sejumlah tokoh yang berada di barisan Prabowo-Sandi coba ditarik-tarik ke kubu Jokowi.

Beberapa kepala daerah yang dulu mendukung Prabowo-Hatta pun pada akhirnya dibuat berbalik arah di Pilpres 2019 ini. Sebagian lainnya bahkan diklaim mendukung Jokowi meski tokoh bersangkutan membantahnya. Berubah haluan, banting stir politik, bahkan lompat pagar dalam kontestasi merupakan sesuatu yang lazim bagi elite politik. Entah karena ikut patron politik di atasnya, hasil perenungan sendiri melihat dinamika yang terjadi, atau terpaksa manut karena merasa “tersandera”. Entahlah.

Jokowi sudah merasa aman? Belum. Bahkan hingga pemungutan suara Pilpres 2019 usai dan dirinya diklaim menang versi beberapa hitung cepat, ia masih ingin merebut kekuatan politik di barisan Prabowo-Sandi. Gayung pun bersambut. Demokrat, PAN, bahkan Gerinda tampaknya ‘mengamini’ permintaan kubu 01 tersebut atas nama ‘rekonsiliasi’. Meski dalam politik di tanah air, antara rekonsiliasi dengan transaksi (jatah) bedanya sangat tipis.

Memang, tak ada yang tak mungkin dalam politik Indonesia, termasuk bergabungnya Gerindra ke petahana. Terlebih di era politik transaksional dan matinya ideologi di tubuh partai politik: gonta-ganti koalisi dan tukar posisi adalah hal biasa.

Pernyataan kubu Jokowi yang hendak mengumpulkan koalisi sebanyak-banyaknya di parlemen agar pemerintahan memang baik dan menguntungkan bagi  Jokowi. Sebab, relasi dia sebagai eksekutif dengan legislatif akan harmonis. Segala kebijakan pemerintahan yang perlu persetujuan wakil rakyat akan sesegera mungkin terealisasi. Istana berhasil dia pegang, dan parlemen pun sukses digenggam.

Hanya saja, dalam negara yang eksekutifnya terlampau kuat, selain tidak menyehatkan oposisi, juga berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter. Untuk itu, segala upaya membentuk koalisi partai pendukung pemerintah yang terlampau dominan sejak dini perlu dipersoalkan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here