Mungkinkah Kasus E-KTP Ikut Mati Suri di KPK?

0
53

Nusantara.news, Jakarta – Kinerja aparat KPK menjadi sorotan publik pasca hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan status tersangka Setya Novanto (Setnov), Pertanyaannya, mengapa KPK bisa teledor mentersangkakan Setnov dengan alat bukti yang kurang kuat?

Kalau itu terkait keteledoran, maka publik patut mempertanyakan lembaga antirasuah itu. Bila tak professional lagi, wajar bila ada  kekhawatiran kasus e-KTP akan bernasib sama dengan beberapa kasus tergolong besar yang ‘mati suri’ di tangan KPK. Sebut saja, kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, kasus pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) yang dikenal dengan Pelindo II, kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan,  dan kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim.

Berikut kronologi singkat kasus yang belum dituntaskan KPK tersebut :

Sumber Waras

Kasus ini mencuat sekira pertengahan 2015 saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemprov DKI Jakarta Tahun 2014 kepada DPRD DKI dan Pemprov DKI. Dalam laporan tersebut, BPK menemukan adanya pelanggaran pembelian lahan RS Sumber Waras karena tidak sesuai proses. Untuk itu, BPK rekomendasikan agar Pemprov DKI membatalkan pembelian lahan seluas 36.410 meter persegi dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

Namun, Plt Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap melanjutkan pembelian lahan seharga Rp755.689.550.000. Akibatnya, BPK menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp191.334.550.000. Kerugian itu diurai dalam enam kategori, yakni tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan pembelian lahan, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Kasus itu lalu dilaporkan elemen masyarakat ke KPK. Untuk memastikan adanya tindak pidana korupsi, KPK kemudian meminta BPK melakukan audit investigasi. Setelah melakukan investigasi, pada 7 Desember 2015 BPK menyerahkan hasilnya kepada KPK. Hasilnya, tetap sama, yakni terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara.

Namun, berdasarkan penyelidikan KPK tidak menemukan adanya pelanggaran hukum. Meskipun akhirnya,  Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku menemukan bukti baru dan akan melanjutkan penyelidikan kasusnya. Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa sedikirnya 50 orangi termasuk Ahok. Hingga kini, kasus tersebut belum tuntas.

Pelindo II

Setelah menerima laporan masyarakat, KPK melakukan penyelidikan pada 5 Maret 2014 dan meminta keterangan 18 orang termasuk Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino. Dalam proses penyelidikan, ditemukan 150 dokumen yang salah satunya adalah memo RJ Lino kepada direktur operasional dan Teknik Ferialdi Noerlan dan mantan Direktur Teknik PT Pelindo II Haryadi Budi Kuncoro serta Kepala Biro Pengadaan tertanggal 18 Januari 2010.

Selain itu, penyelidik juga meminta keterangan sejumlah ahli dari ITB dan BPKP. Ahil dari ITB juga diminta untuk cek fisik dan menaksir harga quay container crane di Pelabuhan Panjang (Lampung), Palembang, dan Pontianak (Kalimantan Barat).  Hasilnya, kontrak dari produsen yang sama ada perbedaan harga signifikan.

Selanjutnya, pada 15 Desember 2015 KPK melakukan gelar perkara dan memutuskan mengeluarkan sprindik dengan tersangka RJ Lino. KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Dan, pada 28 Desember 2015 Lino mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun, gugatan Lino ditolak karena hakim mengganggap jawaban KPK atas dalil sudah sesuai UU. Meskipun sudah ditetapkan tersangka sejak Desember 2015 lalu, namun hingga saat ini Lino masih bebas dan kasusnya pun belum tuntas.

Sebagai catatan, kasus yang hampir serupa juga ditangani Bareskrim Mabes Polri. Jika KPK menangani pengadaan GCC, sementara Polri menangani mobile crane. Dikedua kasus tersebut, Lino terseret selaku Dirut Pelindo II.

Dibandingkan KPK, Polri lebih maju dalam menangani kasus mobile crane, terbukti dua mantan anak buah Lino, yakni Ferialdi Noerlan dan mantan Direktur Teknik PT Pelindo II Haryadi Budi Kuncoro  telah divonis 16 bulan penjara. Meskipun kedua mantan anak buah Lino itu sudah divonis, namun untuk menuntaskan kasusnya pihak Bareskrim Polri menyatakan masih menunggu hasil audit investigasi BPK.

TPPU Wawan

Kasus TPPU ini merupakan pengembangan penyidikan tindak pidana korupsi yang menyeret Wawan. Yakni, pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan, suap Hakim MK Akil Muchtar terkait sengketa Pilkada Lebak, dan pengadaan alat kesehatan di Propinsi Banten. Seperti diketahui, Wawan adalah adik mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah.

Setelah KPK menemukan dua alat bukti, maka pada 13 Januari 2014 lalu, KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka.  Ia dijerat Pasal 3 dan 4 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah pada UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi termasuk Walikota Tangerang Selatan yang juga istri Wawan, Airin Rachmi Dani dan anggota DPR yang juga anak Atut bernama Andika Hazrumy. Selain itu, KPK juga telah menyita sekira 80 unit mobil, diantaranya mobil mewah merk Ferrari dan Lamborghini. KPK juga memeriksa sejumlah artis yang diduga menerima aliran dana dari Wawan, yakni Rebecca, Catehrine Wilson serta Jeniffer Dunn.

Meski begitu, KPK belum bisa menuntaskan kasusnya. Hingga saat ini, Wawan masih meringkuk di Lapas Sukamiskin, Bandung setelah divonis 5 tahun penjara terkait kasus suap hakim MK untuk sengketa Pilkada Lebak. Jubir KPK Febri Diansyah mengaku untuk menelusuri harta Wawan terkait TPPU memang memakan waktu lama.

Kabarnya terkait kasus TPPU itu aset Wawan disita KPK senilai Rp800 miliar. Namun, tuduhan KPK soal TPPU Wawan ternyata sulit dibuktikan karena semua aset senilai Rp800 miliar atas nama Wawas. Biasanya tindak pidana TPPU menggunakan nama pihak ketiga untuk menyembunyikan jati dirinya.

Kesulitan KPK lainnya, ternyata Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menagih pajak aset Wawan senilai Rp80 miliar (30%). Artinya aset Wawan diakui negara hanya sebesar Rp266,67 miliar. Karena itu, konsultan pajak Wawan menyarankan agar Wawan meminta DJP menagih pajak harta Wawan sampai Rp240 miliar atau 30 persen dari Rp800 miliar agar semua total aset yang disita menjadi legal.

Atas lemahnya tuduhan KPK dalam kasus tersebut, hingga kini kasus TPPU Wawan digantung. Sebab jika masuk pengadilan tipikor akan kalah, karena TPPU tak terbukti disamping juga aset Wawan diakui legal oleh negara.

Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Dalam kasus ini, pada Mei 2017 lalu KPK mengaku akan memeriksa Sjamsul Nursalim di Singapura. Rencana itu terkait dengan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kaitannya dengan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Untuk itu, kata Febri Diansyah KPK perlu meminta keterangan Sjamsul Nursalim, selaku pemilik BDNI yang memperoleh SKL dari BPPN pada April 2004, yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp3,7 triliun.

Dalam upaya mengumpulkan bukti itu, penyidik KPK sudah mencari bukti hingga ke Lampung, yakni ke alamat PT Dipasena Citra Darmaja yang merupakan tambak udang milik Sjamsul. Aset Dipasena dijadikan sebagai salah satu alat bayar oleh Syamsul Nursalim untuk menutupi BLBI yang dikucurkan kepadanya.

KPK, kata Febri, sudah ‎menyita sejumlah dokumen Dipasena dari tangan notaris yang ada di Lampung. Tujuannya, penyidik ingin memastikan langsung ke para penambak udang terkait utang mereka ke BDNI. Namun, hingga kini kelanjutan penanganan kasusnya tidak jelas.

Mencermati kasus besar yang ‘mati suri’ ditangan KPK tersebut, apakah ada ‘orang kuat’ dibaliknya sehingga KPK terkesan tak mampu menuntaskannya. Seperti yang sempat dilontarkan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dalam rapat Pansus Pelindo II di DPR pada tanggal 29 Oktober 2015 lalu.

Saat itu, anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi Gerindra M. Haikal menanyakan kepada Rizal siapa yang ‘membekingi’ Lino sampai berani melanggar aturan dengan memperpanjang kontrak konsesi Jakarta International Countainer Terminal (JICT) dengan perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH).

“Pastilah ada bekingnya. Dia sampai berani melakukan pembangkangan. Lihat saja, siapa yang dia telpon saat penggeledahan? Dan siapa yang telpon Kabareskrim (waktu itu, Komjen Pol Budi Waseso) dari Korea?,” ujar Rizal Ramli.

Bila sudah begini, maka wajarlah bila publik khawatir kasus e-KTP akan ikut ‘mati suri’. Karena kasus e-KTP juga menyeret sejumlah tokoh politik, seperti Ketua Umum DPP Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto, politikus PDIP yang juga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan lainnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here