20 Tahun Reformasi

Mungkinkah Kembali ke UUD 1945 yang Asli?

0
80
Pensiunan Jenderal TNI (Purn) dan sejumlah tokoh menyerukan kembali ke UUD 1945 yang asli dalam acara seminar dan peringatan Harkitnas bertema 'Bangkit, Bergerak, Berubah, atau Punah' yang diprakarsai Rumah Kebangkitan Indonesia dan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa DPP DKI Jakarta, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (20/5/2018).

Nusantara.news, Jakarta – Gerakan reformasi 1998 dinilai telah melahirkan produk-produk gagal. Pasca tumbangnya rezim orde baru, gerakan reformasi telah meninggalkan banyak masalah. Selama ini perjuangan pasca reformasi 1998 cenderung dilakukan sporadis karena terpecah oleh kepentingan tiap-tiap golongan.

Kondisi orde reformasi ini bila dibandingkan dengan dua puluh tahun pertama kekuasaan orde baru (1966-1986), Soeharto mampu mengonsolidasikan kekuasaan secara hampir sempurna. Sebuah sistem yang mapan dibangun untuk menopang kekuasaannya. Terlepas dari betapa koruptif dan rapuh fondasi ekonomi yang dibentuk orde baru, rezim ini berhasil menjalankan program-program politik dan ekonominya dengan teratur.

Sementara para pro-reformasi berdalih selama masa itu tidak ada suksesi kekuasaan sehingga program-program pemerintah yang gagal di masa sebelumnya bisa dilanjutkan di era berikutnya.

Tapi nyatanya, dalih kaum pro-reformasi itu kehilangan relevansi bila melihat betapa gagalnya para politikus produk era reformasi menambal lubang-lubang yang ditinggalkan orde baru. Korupsi tetap merajalela, oligarki politik semakin kuat, dan perselingkuhan penguasa-pengusaha kian lazim.

Dari gerakan reformasi sebagaimana kita ketahui menghasilkan enam tuntutan. Pertama, penegakan supremasi hukum. Kedua, pemberantasan KKN. Ketiga, pengadilan mantan presiden Soeharto dan kroninya. Keempat, amandemen konstitusi. Kelima, pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/Polri). Keenam, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.

Dari keenam poin tuntutan sejak bergulirnya reformasi sampai saat ini belum satupun yang dapat disebut berhasil. Poin (1) sampai (3) jelas tidak terealisasi sama sekali. Sementara, untuk poin (4) sampai poin (6) meskipun sudah coba direalisasikan, belum sepenuhnya dikatakan berhasil.

Munculnya berbagai persoalan bangsa, disebut-sebut sumber kegaduhannya berpangkal dari diamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagaimana poin keempat: amandemen konstitusi, meskipun sudah dilakukan sebanyak empat kali tapi sama sekali tidak mengubah secara hakiki tatatan sosial dan ekonomi masyarakat. Padahal, tujuan dilakukannya perubahan konstitusi adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar penataan kelembagaan publik ataupun penataan institusi demokrasi belaka.

Dalam keadaan seperti ini, muncul kekecewaan-kekecewaan terhadap era reformasi. Beberapa pihak menyebut, reformasi biangnya makar yang merebut kekuasaan secara konstitusi. Di antaranya mengamandemen UUD 1945. Maka dari itu perlu disempurnakan dengan melakukan rekonstruksi konstitusi ‘kembali ke UUD 1945.

Wajar jika kemudian beberapa mantan Jenderal berkumpul menyerukan kembali ke UUD 1945 asli. Mereka berkumpul untuk menggelar seminar sekaligus peringatan Harkitnas, dengan mengambil tema ‘Bangkit, Bergerak, Berubah, atau Punah’ diprakarsai Rumah Kebangkitan Indonesia dan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa DPP DKI Jakarta, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (20/5/2018).

Hadir dalam acara tersebut, yakni Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo (mantan Kasad), Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno (mantan Kasal), Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat (mantan Kasau), mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, tokoh Malari Hariman Siregar, mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruky, ekonom Ichsanuddin Noorsy, dan pengamat Salamudin Daeng, Komandan Menwa Jayakarta Raden Umar, para perwakilan raja nusantara, serta sederet tokoh lainnya.

Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno menyampaikan, pihaknya ingin semua pihak ikut mendorong dikembalikannya UUD 1945 asli, seperti sebelum diamandemen. Disebutkan, ancaman dari bangsa asing yang mendikte bangsa Indonesia, salah satunya dengan amandemen UUD 45. Bagaimana di sana disebutkan presiden tidak harus orang Indonesia asli, melainkan warga Indonesia. Berarti orang asing yang sudah punya kewarganegaraan Indonesia, bisa menjadi presiden. Sebagai bangsa yang berdaulat, tidak seharusnya Indonesia didikte.

UUD 1945 asli yang dimaksud adalah UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa ajakan Kembali ke UUD 1945 telah dikumandangkan oleh banyak elemen masyarakat.

Sebagai pertanggungjawaban, ajakan “Kembali ke UUD 1945 Asli, Untuk Disempurnakan” muncul dari Mayjen TNI (Purn) Prijanto, Ketua Pantia Harkitnas, yang juga mantan Wagub DKI Jakarta, sebagai pengundang curah pendapat tersebut. Alasannya, agar tidak ada yang apriori seakan-akan ingin kembali ke era Orba. Setelah kembali ke UUD 1945 asli, memang ada yang perlu disempurnakan. Sedangkan istilah Kaji Ulang tidak dipakai, karena dalam perspektif kesisteman kegiatan kaji ulang sudah selesai. Kaji Ulang menyimpulkan, bahwa konstitusi hasil amandemen bukanlah UUD 1945 dan membawa permasalahan yang menjauh dari cita-cita bangsa.

“Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk membumikan tema ini (Kembali ke UUD 1945 Asli, Untuk Disempurnakan dengan adendum). Mari kita bangkit dan bergerak sehingga kita berubah menjadi bangsa yang tangguh dan ulet agar kita tidak punah,” tandas mantan Asisten Teritorial TNI Angkatan Darat ini. 

Imbas ‘revolusi senyap’

Terkait dengan reformasi dan amandemen UUD 1945, hal ini dianggap sebagai bagian dari ‘Revolusi Senyap’. Prijanto menyebut Jenderal Widjojo Soejono telah mengamati gelagat saat ini adanya ‘invasi senyap’. Lain lagi dengan Letjen Sayidiman Suryohadiprojo, dia menyebut dengan ‘penetrasi senyap’.

Saat reformasi, banyak orang berlomba-lomba ingin menjatuhkan Soeharto. Tapi setelah itu kita tidak tahu mau ngapain. Pasca reformasi, negara tidak memiliki blue print membangun Indonesia. NGO asing masuk dan menawarkan konsep perubahan UUD 45. Ini yang akhirnya dipakai oleh MPR untuk mengamandemen UUD 45. Masukan NGO asing sudah diterjemahkan.

Alhasil, hingga saat ini pasca amandemen UUD 45 sebanyak empat kali kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kacau. Padahal yang namanya pemerintahan dibentuk untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk bagi-bagi kartu. Namun yang ada malah sebaliknya. Maklum, semua itu disebabkan UUD 1945 yang ada saat ini sudah sangat liberal.

Banyak aktivis muda mengistilahkan ‘musuh sudah di ruang keluarga’. Berarti negeri ini sudah bukan milik kita lagi. Ini terjadi akibat abainya negara, baik kelengahan atas semua perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional serta meninggalkan nilai-niai Pancasila dalam mengelola aspek Astagatra, hanya satu kata yang pas, negara ini akan punah.

Istilah Rachmawati Soekarnoputri, putri Bung Karno, secara sosio-politik, amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 selama 4 (empat) kali pada periode tahun 1999-2002, telah mereduksi, mengubah, dan mengacaukan sistem ketatanegaraan serta menghilangkan kedaulatan rakyat.

Status dan kedudukan MPR yang semula sebagai Lembaga Tertinggi Negara menjadi Lembaga Tinggi Negara sejajar dengan DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Fungsi MPR sebagai lembaga pemegang Kedaulatan Rakyat telah hilang. MPR tidak lagi memilih dan menetapkan Presiden, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, MPR tidak lagi menetapkan GBHN, MPR nyaris tanpa kewenangan.

Nilai-nilai luhur demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 berdasarkan prinsip musyawarah-mufakat dengan sistem perwakilan, telah diganti dengan sistem voting berdasarkan rumus 50% + 1 yang merupakan prinsip dari demokrasi liberal berbasis individualism. Jelas ini tidak sesuai dengan Sila ke-empat Pancasila yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah, kekeluargaan dan gotong-royong. Sistem ini telah melahirkan antara lain:

1. Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (by election) yang menghabiskan banyak biaya, namun dengan hasil terpilihnya para pemimpin Negara yang hanya berbasis popularitas, pencitraan, kekuatan uang, namun miskin visi, inkompeten, inkonsisten dalam pengelolaan kekuasaan, tidak sesuainya antara janji dan realitas.

2. Dihilangkannya pasal yang mengatur syarat Presiden harus orang Indonesia Asli.

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang kebablasan, diamana kepala daerah secara politik tidak lagi tunduk dan bertanggung-jawab kepada Pemerintah Pusat. Para Kepala Daerah tersebut justru lebih tunduk kepada pimpinan Partai Politik darimana dia berasal.

4. Terbentuknya lembaga Negara bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menggantikan kedudukan Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

Sementara secara sosio-ekonomi, UUD 1945 hasil Amandemen telah merubah bentuk, arah dan tujuan Revolusi Indonesia, Sosialisme Indonesia, yaitu terbentuknya susunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur tanpa exploitasi, sebagaimana amanat sila ke-lima Pancasila, menjadi kearah neo-kapitalisme berdasarkan prinsip-prinsip neo-liberalisme, free market oriented dan survival of the fittest.

Pengelolaan Negara lebih ditentukan dan dikendalikan oleh para kapitalis pemilik modal (plutokrasi), serta menghamba kepada kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar (corporatocracy), yang tidak membawa misi kepentingan nasional bagi kesejahteraan rakyat, tetapi malah menguasai dan menguras sumber daya ekonomi maupun sumber daya alam tanpa peduli dengan kepentingan ekonomi rakyat banyak.

Pengaturan ekonomi oleh negara telah dihilangkan. Diganti liberalisasi perdagangan, deregulasi, dan privatisasi. Model pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya nasional pun berorientasi keluar (asing). Tujuan kegiatan ekonomi adalah keuntungan bagi usaha perseorangan, bukan lagi kemakmuran rakyat. Kita bukan lagi warga negara, tetapi sudah menjadi warga pasar.

“Praktik-praktik neo-kapitalisme antara lain ditandai dengan, Pertama, semakin memudar dan surutnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila, baik sebagai Phillosofishe grondslag, way of life maupun sebagai ideologi bangsa, Kedua, tidak hadirnya peran Negara dalam berbagai urusan kemasyarakatan, Ketiga, hegemoni dan dominasi pasar bebas, yang menjadikan bangsa kita menjadi bangsa konsumen. Dalam kondisi demikian maka kini Negara telah berubah menjadi pasar bebas, bebas untuk menjual apa saja, tidak hanya sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, bahkan kedaulatan Negara-pun bisa dijual. Negara membiarkan rakyatnya untuk bertarung berhadapan dengan kekuatan kaum kapitalis tanpa proteksi dan keberpihakan,” mengutip Rachma.

Karena itu landasan Konstitusi Republik Indonesia yakni UUD 1945 harus dikembalikan ke aslinya, bukan UUD 1945 hasil amandemen. Jika tidak, landasan konstitusi yang telah “mati” ini akan mematikan daya cipta bangsa. Tentunya hanya akan menjadi bangsa pengekor, kehilangan martabat, bahkan bangga menjadi antek bangsa lain, bangsa yang kata Bung Karno hanya menjadi a natie van koelli, an en koelli onder de natie (suatu bangsa yang terdiri dari kuli-kuli dan menjadi kuli diantara bangsa-bangsa).

Tentu kita tak mungkin kembali ke masa sebelumnya, sebab hal positif di era reformasi yang sebagian merupakan keniscayaan zaman, perlu dipertahankan. Amandemen UUD 1945 perlu disempurnakan lewat amandemen terbatas, tidak kebablasan seperti sekarang ini. Sebab, jika kembali ke UUD 1945 asli tanpa penyempurnaan (terbatas), maka berbagai produk hukum dan kelembagaan yang dianggap positif dan sejalan dengan konteks zaman tak punya legitimimasi lagi, misalnya lembaga DPD, Mahkamah Konstitusi, KPK, pembatasan jabatan presiden 2 periode, otonomi daerah, dan lain-lain.

Namun yang terpenting dari semua itu, UUD 1945 harus dikembalikan pada jati diri dan akar bangsa yang kini tecerbut, tergantikan oleh nilai-nilai liberalisme, individualistik, dan beraroma Barat sentris. Mungkin ide untuk kembali ke UUD 1945 asli itu mengandung niat baik dan nilai-nilai kebenaran, karena UUD tersebut dibuat langsung oleh para pendiri negara, sehingga mengandung nilai-nilai luhur. Namun, UUD 1945 juga perlu mengatur dan memberi legitimasi pada tata kehidupan bernegara yang bermuatan positif selama reformasi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here