Mungkinkah Pansus KPK Bernasib Sama Dengan Pansus Lainnya?

0
102
Ilustrasi

Nusantara.news, Jakarta – Pasca reformasi, politisi Senayan beberapa membentuk Panitis Khusus (Pansus) untuk menyelidki kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar Undang-undang. Namun, banyak rekomendasi Pansus diselesaikan secara politik dan sama sekali tidak menjawab tujuan awal pembentukannya. Alhasil, pansus hanya menjadi alat kepentingan para elit. Mungkinkah Pansus Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) yang sedang berjalan ini juga akan bernasib sama dengan pansus lain yang mengecewakan rakyat?

Dalam catatan Nusantara.news, pansus yang dibentuk DPR dan hasilnya mengecewakan publik di antaranya :

1.Pansus Pnjualan Kapal Tanker Pertamina

Pansus ini dibentuk pada tahun 2005 dan  diketua oleh Simon Patrice Morin dari Fraksi Golkar.

Awalnya, para anggota dewan begitu menggebu-gebu mengusulkan pembentukan pansus dengan tujuan untuk mengusut praktik kotor di balik penjualan dua Kapal Tanker Raksasa (very large crude carrier/VLCC) milik PT Pertamina (Persero). Kapal berkapasitas 260 ribu LT itu dijual kepada perusahaan asal Swedia, Frontline Ltd.

Pansus ini dibentuk bertolak dari temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyebutkan jumlah kerugian negara dari penjualan dua kapal itu sebesar US$ 20 juta-US$ 56 juta.

Adapun pihak yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi.

Setelah merampungkan kerjanya, Pansus merekomendasikan agar kasusnya diusut tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejagung.

Dalam perjalanan, Laksamana Sukardi justru sempat mengancam akan memidanakan anggota pansus karena dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik.

Meskipun ancaman itu tak sampai ke ranah hukum, namun akhirnya pihak Kejagung memutuskan bahwa penyidikan kasus yang direkomendasikan Pansus itu dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Alasannya, penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup serta tidak ada kerugian negara. Bahkan, Kejagung menyatakan jumlah kerugian negara yang disebut KPPU hanyalah asumsi.

Padahal, dalam penyelidikan Pansus menemukan sejumlah keganjilan, misalnya pergantian sejumlah direksi Pertamina secara mendakak. Begitupun alasan penjualan kapal tersebut, karena ternyata Pertamina masih membutuhkannya sehingga Pertamina sendiri harus menyewa kapal serupa.

Namun, Kejagung telah mengeluarkan SP3. Dengan SP3 tersebut, artinya kerja Pansus yang menemukan adanya pelanggaran hukum tidak terbukti. Para anggota Pansus kerja sia-sia, begitupun dana yang dikeluarkan negara untuk membiayai kegiatan Pansus mubazir.

  1. Pansus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Pansus yang dibentuk pada tahun 2002 ini diketuai oleh Max Moein dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Tujuan pembentukan Pansus BLBI untuk menyelidki aliran dana Pemerintah kepada 48 Bank yang diterpa masalah pada masa krisis tahun 1998.

Setelah bekerja sekian lama, akhirnya hanya menghasilkan keputusan politik. Tak ada rekomendasi soal siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum, meskipun disebutkan adanya kerugian negara.

Rekomendasi yang didasarkan pada hasil audit investigasi BPK terhadap BLBI menyebutkan bahwa total dana BLBI yang disalurkan sebesar Rp144,54 triliun. Dari jumlah itu ada potensi kerugian sebesar Rp138,44 triliun (95,78%).

Hal itu terjadi karena adanya kesalahan dalam penyaluran BLBI, sebesar Rp84,84 triliun. Sedangkan kerugian dalam settlement (penyelesaian) aset sebesar Rp52,3 T. Akibatnya, potensi kerugian yang harus ditanggung negara sebesar Rp118,02 T

Namun, hasil Pansus diserahkan melalui keputusan politik, yakni dengan mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk para penerima dana BLBI.

SKL BLBI dikeluarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Alasannya, banyak obligator yang menunggak pinjaman terjerat hukum.

SKL dikeluarkan berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. SKL itupun dipakai Kejaksaan Agung untuk SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ SP3) terhadap sejumlah kasus obligator bermasalah.

Kini, kerugian yang harus ditanggung BI sebesar Rp24,5 triliun. Jadi BI harus membayar dengan menyicil selama 10 tahun ke kas pemerintah sebesar Rp24,5 triliun dari hasil operasi moneter. Intinya, rakyat yang harus menanggung hutang para pengemplang BLBI. Dan, Pansus yang dibentuk sama sekali tak menjawab tujuan awal pembentukannya.

  1. Pansus Bank Century

Pansus ini dibentuk pada tahun 2009 dan diketuai Idrus Marham dari Fraksi Golkar.

Pansus yang sempat menyita perhatian publik ini bertujuan untuk menyelidiki kebijakan bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Melalui perdebatan alot, para anggota DPR melakukan voting akhirnya memilih Opsi C. Kesimpulan dari opsi itu adalah sejumlah pejabat termasuk mantan Gubernur BI, Boediono dan mantan Menteri Keuangan/Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati bertanggung jawab dalam pemberian FPJP dan memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Para pejabat yang terlibat harus diproses hukum oleh institusi penegak hukum.

Nyatanya, sampai saat ini baik Boediono maupun Sri Mulyani seolah tak tersentuh hukum. Bahkan, Sri Mulyani kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Jokowi.

  1. Pansus Pelindo II

Pansus yang dibentuk pada tahun 2015 ini, diketuai oleh Rieke Dial Pitaloka dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Pansus ini dibentuk berawal dari penyelidikan Mabes Polri tentang adanya  dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobile crane. Selanjutnya, DPR sepakat membentuk Pansus Pelindo II untuk menyelidiki adanya pelanggaran hukum terkait dalam pengadaan moblie crane yang berpotensi merugikan negara sedikitnya Rp7 triliun.

Hasilnya, Pansus Pelindo II diantaranya merekomendasikan agar Presiden mencopot Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Karena, Pansus menemukan bukti bahwa Rini telah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran undang-undang terkait dengan pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) dan perpanjangan kontrak pengelolaan dengan Hutchison Port Holding (HPH). Tapi, hingga saat ini, Rini masih menjabat Menteri BUMN.

Konyolnya, para anggota pansus yang diabaikan rekomendasinya oleh Pemerintah tak menindaklanjuti dengan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (MHP). Sesuai Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib DPR disebutkan, ketika rekomendasi Pansus Angket yang telah disepakati DPR dalam paripurna tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah, maka 25 orang anggota Dewan dapat mengusulkan HMP. Artinya, Pemerintah dianggap melanggar ketentuan hukum. Tatib DPR itu merupakan turunan dari UU MD3.

Pertanyaannya, untuk apa para wakil rakyat harus membuat Pansus jika rekomendasinya tak dilaksanakan Pemerintah dan akhirnya diselesaikan secara politik?

Lantara itu, banyak pihak curiga dengan pembentukan Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini sedang digulirkan DPR. Jangan-jangan tujuannya hanya untuk kepentingan elit dan sama sekali tidak terkait dengan rakyat. Apalagi, diketahui sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua Pansus KPK Agun Gunanjar, Ketua DPR Setya Novanto, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hingga Menkumham Yasonna Laoly disebut-sebut ikut menerima dana haram megaproyek E-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Bila itu benar, maka rakyat akan mencatat untuk kesekian kalinya ‘dibohongi’ melalui pansus. Sanksi sosial akan berlaku pada saat Pemilu nanti, rakyat tak akan memilih kembali wakilnya yang gemar berbohong.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here