Mungkinkah Setnov Divonis Mati?

0
196

SOAL paling ditunggu orang dari persidangan kasus korupsi KTP Elektronik dengan terdakwa Setya Novanto, tentu saja, apa tuntutan yang akan diajukan Jaksa KPK dan apa vonis yang akan diputuskan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam Surat Dakwaan, Jaksa KPK mendakwa Setya Novanto telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp2,3 triliun. Karena itu Setnov diancam dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31/1999 yang telah diubah dengan UU No. 20/200, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam model dakwaan alternatif itu, Setnov juga didakwa melanggar Pasal 3 UU yang sama.

Mana pun dari kedua alternatif dakwaan itu yang terbukti, ancaman hukumannya sama, yakni pidana penjara seumur hidup,  atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20  tahun penjara. Bedanya, jika Pasal 2 yang terbukti, terpidana yang memperkaya diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum itu bisa dijatuhi hukuman mati.

Proses persidangan memang masih panjang. Hari ini baru memasuki sidang kedua. Kita tidak bisa menerka-nerka seperti apa bunyi surat tuntutan Jaksa KPK dan seperti apa putusan majelis hakim. Apakah akan berakhir menjengkelkan, sama seperti drama menghadirkan Setya Novanto ke meja hijau yang juga menjengkelkan itu? Atau, ini akan menjadi sejarah baru dalam vonis terhadap koruptor di negeri ini?

Kemungkinan untuk berakhir antiklimaks memang bisa jadi. Sebab, berdasarkan penelitian ICW yang pernah kita kutip, sepanjang 2016, vonis rata-rata pengadilan tipikor hanya 26 bulan. Itu disimpulkan dari 573 putusan kasus korupsi yang dikeluarkan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Apakah vonis Setnov akan memperpanjang daftar vonis minimal para koruptor ini, belum dapat diperkirakan.

Dalam sejarah kasus korupsi yang dilakukan pemimpin lembaga tinggi negara, vonis pidana penjara seumur hidup untuk Ketua Mahkamah Konsitusi Akil Mochtar adalah yang paling tinggi. Ini sekaligus vonis terberat yang pernah dijatuhkan terhadap koruptor di Indonesia. Sementara ketua lembaga tinggi negara lain, Ketua DPD Irman Gusman, divonis 4,5 tahun penjara.

Majelis hakim di ketiga perkara itu tentu punya dasar pertimbangannya. Secara teknis, faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah aspek yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan hukum), dan filosofis (keadilan). Setelah ketiga aspek teknis tersebut terpenuhi, tentu ada faktor lain yang ikut mempengaruhi keyakinan hakim. Misalnya, dampak perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Jika dibandingkan spektrum kerusakan akibat korupsi dilakukan Irman Gusman, Akil Mochtar dan Setnov memang berbeda. Irman divonis ringan, karena dia hanya menerima suap Rp100 juta untuk mengurus alokasi gula. Dampak perbuatannya, bisalah dikatakan, tidak signifikan. Akil dinilai hakim telah mencoreng nama baik lembaga peradilan, baik MK dan seluruh hakimnya serta lembaga peradilan lain. Selain itu, yang juga memberatkan, Akil dianggap terlalu nekat dalam melakukan kejahatannya karena aktif berhubungan langsung dengan pihak yang menyuapnya.

Kalau pertimbangan “mencoreng nama baik MK” itu ditarik perbandingan lurus, Novanto juga bisa dianggap mencemarkan nama baik DPR. Sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif anjlok ke titik nadir. Bahkan, jika dilihat posisi lembaganya,  skala kerusakannya lebih besar. Sebab, negara ini tak akan cacat sekiranya MK tak dipercaya rakyat atau bahkan bubar sekalipun. Tapi, yang pasti, negara ini akan invalid kalau DPR tidak lagi dipandang rakyat sebagai wadah konstitusional penyaluran aspirasi.

Nilai kerugian negara dalam kasus Akil bisa diperdebatkan, karena dia hanya meminta suap dari orang yang berperkara dalam gugatan hasil pilkada. Sementara Setnov didakwa merugikan negara Rp2,3 triliun, atau hampir separuh dari nilai proyek e-KTP yang Rp5,9 triliun. Tidak soal jumlah itu saja, program e-KTP dan pembangunan sistem data kependudukan yang terintegrasi juga terhambat. Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan kekesalannya  karena pengadaan e-KTP tak berjalan maksimal akibat korupsi.

Dampaknya ke masyarakat sungguh luar biasa, karena untuk mendapatkan pelayanan publik masyarakat harus menggunakan e-KTP. Untuk Pilkada saja, misalnya, e-KTP adalah syarat mutlak. Dalam UU Nomor 10/ 2016 tentang Pilkada, setidaknya ada tiga hal yang memerlukan e-KTP, yakni  untuk tercantum dalam daftar pemilih, ikut mendukung calon independen, dan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah.

Belum lagi jika majelis hakim juga mempertimbangan faktor-faktor lain seperti perilaku Setnov selama ini yang oleh publik dianggap menghambat penegakan hukum (obstruction of justice).

Jika semua aspek itu mempengaruhi keyakinan hakim, bukan tidak mungkin majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Hakim Yanto itu akan menorehkan catatan baru dalam khasanah vonis korupsi di Indonesia: Hukuman mati.

Toh pasal yang membolehkan hukuman  mati untuk koruptor itu ada dalam UU. Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor menyebutkan, dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu itu adalah apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Ini bukan soal keberanian hakim. Sebab toh sudah banyak vonis mati dalam kasus narkoba. Tapi soal progresifitas menafsirkan syarat “keadaan tertentu” tersebut. Sebab, jangan lupa, Pengadilan Tipikor didirikan di setiap ibukota kabupaten/kota di seluruh Indonesia berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 berada dalam semangat pemberantasan korupsi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here