Musim Gugur Industri Ritel, Musim Semi Pengangguran

0
191
Ancaman pengangguran meningkat cukup tinggi, namun dengan penggunaan dana desa, maka potensi itu bisa ditekan

Nusantara.news, Jakarta – Fenomena penutupan sejumlah toko ritel modern, penurunan omzet industri ritel, pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang masif, serta penggunakan e-money di sejumlah jalan tol, diyakini bakal menambah jumlah pengangguran di tanah air.

Fenomena tutupnya sejumlah gerai bisnis ritel masih menyimpan rahasia. Seperti Lotus dan Debenhams, Ramayana, Matahari department store menutup beberapa gerai. Sebelumnya malah 7-Eleven telah menutup 166 gerainya di seluruh Indonesia pada 30 Juni 2017. Bahkan Indomart mengalami penurunan laba bersih 71,03% pada Juni 2017 menjadi Rp30,5 miliar. Sedangkan laba bersih Alfamart pada periode yang sama anjlok 16,38% menjadi Rp75,5 miliar.

Kejatuhan sejumlah bisnis peritel pakaian, termasuk peritel sembako, menggenapkan lesunya pembelian. Bahkan para pedagang di Tenabang dan Glodok, Mangga Besar, ikut mengeluh karena sepinya pembeli. Indofood dan Unilever juga melaporkan adanya penurunan penjualan sangat signifikan.

Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan sampai Agustus 2017, sektor perdagangan ritel eceran dan besar mencatat kenaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan—NPL) gross dari menjadi 4,42%. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan kondisi NPL pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,33%.

Gambaran 2016 dan 2017 memang menunjukkan bahwa kredit bermasalah sektor ritel ini cukup tinggi, mendekati batas maksimum yang diperkenankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5%. Padahal pada 2015 NPL gross sektor ritel di perbankan masih di level 3,53%.

Tingginya NPL sektor ritel beriringan dengan pertumbuhan kredit di sektor ini sebesar 4.35% di level Rp844,02 triliun, lebih rendah dari rerata kredit industri yang pada Agustus 2017 tumbuh 8,26%. Padahal porsi kredit sektor perdagangan eceran dan besar mencapai 21% dari outstanding kredit.

Tidak hanya fenomena anjloknya industri ritel, penggunakan TI yang masif di industri keuangan juga diyakini dapat menggerus perran tenaga kerja, karena peran mereka akan digantikan oleh TI. Perlahan tapi pasti para pekerja sektor keuangan, seperti perbankan, akan digantikan oleh TI.

Fenomena serupa terjadi di jalan tol, dimana fungsi pelayanan jalan tol yang tadinya dilayani oleh manusia, mulai 1 November sudah harus menggunakan uang elektronik (e-money).

Dampak pengangguran

Fenomena tersebut di atas sedikit banyak akan berpengaruh pada tambahan angka pengangguran. Walaupun belum ada data resmi soal pengangguran hingga Oktober 2016, setidaknya Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri mengakui adanya potensi tambahan pengangguran.

Menaker Hanif memprediksi bakal berdampak buruk terhadap tenaga kerja saat ini, baik di BUMN maupun perusahaan swasta.

Hal ini disebabkan tenaga kerja saat ini masih belum terlalu familiar dengan sarana IT. Sehingga tak menutup kemungkinan laju pengangguran di masa yang akan datang akan meningkat.

“Jadi perkembangan ke depan akan menuntut kita untuk menghadapi tantangan, terkait pengangguran. Perubahan teknologi informasi yang berkembang secara masif akan memengaruhi banyak hal di sisi bisnis,” jelas Hanif beberapa waktu lalu.

Terlebih lagi, kata dia, kondisi pekerja saat ini masih banyak didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD). Dan hal itu pun masih terjadi dalam kondisi angkatan kerja Indonesia. Sebanyak 131 juta orang yang masuk ke dalam kelompok angkatan kerja itu, sebesar 60% adalah lulusan SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Makanya kami mendorong adanya keterlibatan dunia usaha untuk menekan tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,” ujar Hanif.

Salah satunya dengan meningkatkan skill pekerja saat ini agar lebih familiar dengan masalah IT. Sehingga pembangunan sumber daya manusia (SDM) berbasis keahlian dan keterampilan pun penting dikedepankan.

Hanif Dhakiri menjelaskan, sampai Mei 2017, Indonesia memiliki angkatan kerja sebanyak 125 juta orang. Sementara angka pengangguran berada di level 5,33% atau sebanyak 6,66 juta.

Melihat fenomena di atas, pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah menyusul maraknya penutupan gerai ritel modern. Sebab dampaknya akan dirasakan langsung oleh karyawan ritel modern tesebut.

Ekonom Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira menilai ada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar bila kondisi ritel modern dibiarkan begitu saja oleh pemerintah.

“Kalau ritel terus melemah bisa ada PHK massal,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Bima menuturkan, PHK bisa saja terjadi kepada ribuan karyawan ritel modern. Dalam kasus 7-eleven saja ucap dia, ada sekitar 1.600 orang yang terkena PHK.

Tentunya angka tersebut akan lebih banyak bila mengacu kepada besarnya departement store yang akan tutup dalam waktu dekat yaitu Lotus Departement Store dan Debenhams.

Ia memperkirakan potensi PHK bisa lebih dari 10.000 orang. Bahkan dengan alih profesi yang sulit, para karyawan tersebut berpotensi menjadi pengangguran.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan belum memiliki data karyawan yang akan di PHK akibat tutupnya sejumlah gerai departemen store.

“Soal jumlah belum ada data, tetapi pelambatan buka toko saja pasti mempengaruhi penerimaan karyawan,” kata Tutum.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan, perlu ada upaya dari pemerintah agar persoalan tutupnya gerai ritel tidak terus berlanjut.

Menurut Hariyadi, pasca-tutupnya 7-Eleven hingga saat ini, pemerintah belum serius menghiraukan masalah daya beli. “Ini kan sekarang kementerian terkait membantahlah enggak percaya daya beli turun segala macam. Tapi kalau pemerintah sendiri tidak memahami apa yang terjadi, kan bisa memukul pemerintah itu sendiri,” tambahnya.

Tekan lewat anggaran desa

Sebenarnya potensi tambahan pengangguran itu bisa dicegah jika pemerintah segera mengambil langkah yang tepat. Salah satu modus yang paling riil adalah lewat pemberdayaan masyarakat desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes dan PDTT).

Saat ini ada 83.184 desa di seluruh Indonesia, jika Kemendes dan PDTT lewat dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat, maka diharapkan dapat menyerap 200 pekerja di tiap desa. Dengan demikian di Indonesai bisa diserap 16,64 juta. Atau dengan asumsi hanya mampu menyerap 100 pekerja, maka bisa menyerap 8,32 juta.

Dengan demikian peran Kemendes PDTT benar-benar strategis dalam rangka menekan angka pengangguran. Terutama dalam menghadapi turunnya industri ritel, pelaksanaan program IT hingga pembayaran tol lewat e-money.

Apalagi pemerintah telah menyediakan dana desa sebesar Rp60 triliun masing-masing pada 2017 dan 2018. Dengan demikian, penyerapan dana desa dapat menggerus potensi musim gugur industri ritel dan musim semi naiknya penganggura.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here