Muslihat Parpol Jegal Kandidat Populer Non-Partai di Pilgub Jabar

0
193

Nusantara.news, Jawa Barat – Masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tinggal menyisakan hitungan hari. Namun, komposisi pasangan calon yang akan diusung partai politik atau gabungan partai politik masih bongkar pasang. Teranyar, Partai Golkar membatalkan dukungannya ke calon gubernur Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) lewat surat bernomor R-552/Golkar/XII/2017 yang ditekan Ketum Airlangga dan Sekjen Idrus Marham.

Langkah Golkar ini tampaknya akan diikuti PPP dan PKB. Kedua partai itu, di hari yang sama, mengancam akan mencabut dukungan politik terhadap Wali Kota Bandung tersebut. Alasannya seragam: hal ihwal penetapan cawagub yang tak menemukan kata sepakat.

Dalih tersebut memang sah saja dimunculkan. Namun di balik itu, disinyalir terselip agenda partai politik (parpol) untuk “menjebak RK” agar posisinya terkunci: popularitasnya dirontokkan, tak bisa maju lewat jalur independen sebab pendaftaran telah ditutup, dan ujungnya nasib RK berbalik tak lagi menjadi magnet bagi parpol tetapi akan sangat bergantung pada parpol. Inilah barangkali yang disebut dengan tipu daya politik.

Muslihat serupa juga bisa menimpa Deddy Mizwar (Demiz). Potensi tersebut berawal ketika Partai Gerindra yang muncul dengan sosok Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai bakal calon gubernurnya, berencana menarik PKS dan PAN dari koalisi bersama Partai Demokrat yang sudah mengikat Demiz sebagai kader untuk dimajukan sebagai gubernur. Kabarnya, koalisi Gerindra akan meracik ulang pasangan cagub-cawagub yang akan dimajukan, di antaranya Ahmad Syaikhu, Netty Prasetyiani Heryawan, Presiden PKS Sohibul Imam, dan Mayjen TNI (Purn) Sudrajat.

Jika PKS dan PAN akhirnya pindah ke koalisi Gerindra, Demiz tak lagi punya kendaraan. Tentu saja bagi Demiz itu kekalahan telak. Demokrat sendiri akan susah masuk ke calon lain. Dan, jika hanya Demokrat yang mengusung Demiz, sebagaimana hanya NasDem yang mendukung RK, suara minimal kedua partai itu tak cukup untuk mencalonkan kandidat. Kursi Demokrat di DPRD Jabar hanya 12, sedangkan NasDem 5 kursi. Tak memenuhi syarat minimal 20 kursi.

Keduanya bahkan berpeluang dicampakan parpol. Dukungan Nasdem terhadap RK pun amat rentan. Sebab, tak menutup kemungkinan, NasDem bisa jadi mengikuti jejak rekan-rekan sekoalisinya di pemerintahan pusat dan bergabung dengan koalisi besar PDIP-Golkar-PPP-PKB-Hanura. Begitu pula dengan Demokrat, di tengah langkahnya yang sulit, mustahil tetap mempertahankan Demiz. Kemungkinannya Demokrat akan bergabung ke koalisi PDIP atau koalisi Gerindra, bisa juga abstain dari percaturan Pilgub Jabar.

Situasi ini menjadikan para calon popular, baik Demiz, RK, juga sebelumnya Dedi Mulyadi (Demul), menjadi terkatung-katung nasibnya. Padahal, awalnya ketiga nama inilah yang menjadi calon kuat yang akan bertarung memperebutkan kursi Jabar Satu.

Ketiganya yang notabene petahana dan punya elektabilitas tinggi, kalaupun maju melalui jalur independen, sebenarnya peluangnya besar. Namun dengan manuver partai-partai pendukung yang menarik diri di masa injury time pendaftaran, memaksa mereka untuk ‘serah bongkokan’ pada kuasa parpol. Itu artinya, saham transaksi akan lebih ditentukan oleh telunjuk parpol. Sampai di sini, muslihat parpol menunjukkan kelasnya. Sedangkan RK, Demiz, dan Demul berada di posisi yang terjepit.

Bursa Calon Gubernur pada Pilgub Jawa Barat 2018

Lebih jauh, khusus RK dan Demiz yang noabene tokoh nonpartai, tampaknya memang dijegal agar mereka tak bisa berkontetasi. Sebaliknya, parpol akan leluasa membuka peluang bagi kader partainya sendiri untuk maju. Mengapa Demiz disebut tokoh non-partai? Sebab, status sebagai kader Demokrat hanyalah stempel untuk kepentingan dukungan politik. Sehingga, ia tak masuk katogeri kader tulen. Langkah RK dan Demiz,  diprediksi akan lebih berat ketimbang calon lain.

Pun begitu, keberuntungan masih dimiliki Demul: semula digusur kini dirangkul kembali. Sebab, Golkar di bawah Airlangga Hartarto hampir dipastikan akan menyodorkan Demul sebagai kandidat yang akan dipasangkan dalam koalisi besar PDIPP. Terlebih, selama ini Demul dianggap tokoh yang sejak lama diunggulkan untuk maju, dan turut berjasa mengantarkan Airlangga menjadi ketua umum Golkar yang baru. Sementara PDIP sendiri masih belum menentukan jagoan yang akan berlaga di ‘bumi Pasundan’ tersebut. Bursa calon yang mengemuka di antaranya Mantan Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan, Puti Guntur Soekarnoputra, dan TB Hasannudin.

Namun bagi RK, nasibnya berkebalikan dengan Demul: semula dirangkul kini dipukul. Sedangkan Demiz bisa jadi akan mengulang kisah lama: dirangkul kemudian ditinggalkan, dirangkul kembali lalu ditinggalkan lagi. Tentu saja drama mereka masih menyisakan cerita lanjutan, dan peta koalisi akan terus berubah hingga masa pendaftaran dibuka 8 Januari 2018. Semua tergantung pada “fulus” dan “akal bulus” yang akan dimainkan aktor-aktor parpol.

Dari drama  tersebut, sejatinya publik bisa memetik gambaran, bahwa kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan bagi parpol dalam meraih kekuasaan. Di atas semua itu, ada begitu banyak pertimbangan dan kepentingan yang melingkup semuanya. Seberapapun tingginya popularitas dan elektabilitas sang kandidat, betapapun hebat kinerja dan reputasinya, belum menjamin parpol mau mengusung mereka bila tidak mampu berkompromi dan bertransaksi dengan parpol.

Pilgub Jabar, Laboratorium Politik Bagi Pilpres 2019

Mengapa peta politik dan bongkar pasang koalisi di Pilgub Jabar begitu cepat berubah? Juga, mengapa parpol amat hati-hati sekaligus habis-habisan bertempur di pulau paling barat Jawa tersebut? Bagi parpol, Jabar merupakan wilayah yang sangat memesona. Bisa dikatakan, posisi Jabar hampir sama pentingnya dengan DKI Jakarta: sebagai laboratorium politik untuk mengukur keberhasilan pada Pilpres 2019.

Apa sebab? Sebagai provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia, Jabar menawarkan suara terbanyak bagi setiap pemilihan presiden (Pilpres). Sehingga tak berlebihan jika parpol pemenang Pilkada Jabar, ada kemungkinan juga menjadi pemenang di Pilpres selanjutnya.

Peluang yang dijanjikan tanah Parahyangan ini, menjadi salah satu pertimbangan bagi parpol dalam menentukan siapa yang akan diusung. Terlebih bagi partai politik pro Jokowi, mengingat pada Pilpres 2014 suara Jokowi (40,22 %) kalah dari Prabowo (59,78%) di Jabar. Sementara bagi lawan politik Jokowi, Jabar merupakan pondasi besar mereka yang patut dipertahankan mati-matian.

Sebab itu, rival mereka tak boleh memenangkan di “daerah basah” tersebut. Mereka akan mengadu taktik terbaik, muslihat paling jitu, termasuk menempatkan pasangan kandidat superloyal sekaligus berasal dari kader sendiri. Posisi mengambang RK dan Demiz diperkirakan terjadi atas alasan ini. Sebagai kandidat non partisan, mereka dikenal sebagai orang yang punya misi. Sikap ini, kemungkinan besar menyulitkannya dalam berkompromi dengan kepentingan parpol.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here