Mustahil Revisi UU Ormas

0
169

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah polemik yang bermunculan, DPR akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyrakatan (Ormas) menjadi Undang-Undang. Namun, tiga fraksi di DPR yang ikut menyetujui, yakni Demokrat, PKB, dan PPP menuntut dilakukan revisi. Apakah revisi yang diinginkan ketiga parpol tersebut merupakan solusi?

Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 tentang Perppu Ormas di ruang Komisi II DPR, Senin (23/10/2017), Fraksi PKB, PPP, dan Demokrat menyatakan sikap agar Perppu direvisi sebelum disahkan menjadi UU.

Adalah Yakub Kholil Khaumas yang mewakili Fraksi PKB mengungkapkan dua klausul yang perlu direvisi. Yakni, terkait pembubaran ormas tanpa putusan pengadilan dan klausul yang menyebutkan ormas dilarang menodakan agama. Klausul kedua dianggap berpotensi menjadi pasal karet. Ormas yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, bisa saja dibubarkan tanpa melalui pengadilan dengan alasan menodakan agama.

Fraksi PPP yang diwakili Firmansyah Mardanoes pun mengamini PKB dan meminta agar klausul pembubaran ormas tanpa putusan pengadilan direvisi.

Sementara Fraksi Demokrat yang diwakili Fandi Utomo juga meminta agar klausul soal pembubaran ormas tanpa putusan pengadilan direvisi. Selain itu, ketentuan yang berkaitan perkara pidana harus disesuaikan dengan KUHP.

Meski ketiga fraksi tersebut berkeras agar dilakukan revisi pada perppu sebelum diundangkan, namun ketiga fraksi itu termasuk yang menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi UU.

UU Ormas disahkan setelah fraksi PDI-P, Nasdem, Golkar, Hanura, Demokrat, PKB, dan PPP menyatakan setuju berhasil mengalahkan suara Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN yang sejak awal menolak secara tegas tanpa catatan.

Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), setelah UU disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna kemudian diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani dan selanjutnya diundangkan dalam lembaran negara.

Lantas, apakah tiga fraksi bisa melanjutkan upaya melakukan revisi terhadap UU Ormas? Presiden Joko Widodo sendiri sudah mempersilakan DPR untuk melakukan revisi.

Setelah diundangkan, memang terbuka lebar bagi ketiga fraksi tersebut untuk melakukan revisi. Tapi, tentu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Hal itu juga diatur dalam  UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Jadi, tahapannya sama dengan awal pengajuan RUU Ormas menjadi UU. Untuk revisi, harus dimasukkan dulu dalam daftar prolegnas. Masalahnya, dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) masih banyak RUU yang belum disahkan DPR.

Untuk diketahui, pada Februari 2015, Pemerintah, DPR, dan DPD telah menyepakati 162 RUU yang masuk dalam prolegnas. Kesepakatan itu diambil dalam sidang pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Namun, pada masa sidang 2014-2015, jumlah RUU dalam Prolegnas yang bisa disahkan DPR hanya ada dua, yakni UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara pada masa sidang 2016 – 2017, DPR hanya mampu mengesahkan sembilan UU dalam Prolegnas. Di antaranya, UU tentang Penyandang Distabilitas, Tabungan Perumahan Rakyat, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, serta RUU tentang Pencegahan Krisis Sistem Keuangan (PPSK).

Bila dihitung, maka jumlah RUU dalam Prolegnas yang masih harus diselesaikan DPR dalam masa sidang 2017-2018 adalah 162 RUU dikurangi 11 sama dengan 151 RUU. Jika ditambah dengan revisi UU Ormas, berarti jumlah pekerjaan rumah DPR menjadi 152 daftar peraturan yang ada dalam prolegnas.

Melihat kinerja DPR sejak masa sidang 2014-2015 hingga 2016 – 2017 ini, tampaknya mustahil bila bisa menyelesaikan revisi UU Ormas. Kecuali dimasukkan dalam prolegnas prioritas.

Namun, tentu masalahnya tidak mudah. Karena, tentu dalam proses pembahasan sampai pengesahan akan memakan waktu lama. Sebab  akan ada pro kontra atau tarik menarik yang sangat kuat dan bisa jadi mentok. Fraksi pendukung pemerintah pasti akan menolak perubahan ketentuan yang memberi wewenang penuh kepada Menkumham untuk membubarkan ormas. Bila itu terjadi, maka jalan keluarnya pastilah voting.

Fraksi Demokrat dengan jumlah 61 suara, PKB 47 suara ditambah PPP 39 suara dengan total 147 suara akan kalah menghadapi fraksi pendukung pemerintah PDIP dengan 109 suara, Golkar 91 suara, Nasdem 36 suara, ditambah Hanura 16 kursi dengan total 252 suara.  Artinya, keinginan ketiga fraksi untuk melakukan revisi tamat. Kecuali, ketiga fraksi itu bisa menarik PKS, Gerindra dan PAN. Namun, bila PKS, Gerindra dan PAN ikut sama saja menjilat ludah sendiri.

Tapi, seandainya PKS, Gerindra dan PAN bersedia bergabung, maka kemungkinan dilakukan revisi jadi terbuka. PKS dengan jumlah suara 40 suara, Gerindra 73 suara, dan PAN 48 suara atau total 161 suara. Jadi, 147 suara ditambah  161 suara sama dengan 308 suara akan mengalahkan suara seluruh fraksi pendukung pemerintah yang hanya berjumlah 252 suara.

Namun, ini menjadi aneh karena kalau revisi dilakukan, maka itu berarti kembali ke UU Ormas yang lama sebelum ada Perppu. Sebab, ketiga fraksi intinya menyoal pasal pembubaran ormas tanpa putusan pengadilan. Dalam UU Ormas yang lama yaitu pada Pasal 68 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menyebutkan jika ormas masih berkegiatan padahal sudah dihentikan sementara, pemerintah bisa mencabut status badan hukumnya dengan persetujuan dari pengadilan.

Dan,  Pasal 70 juga menyatakan bahwa permohonan pembubaran ormas berbadan hukum diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

Sementara dalam UU Ormas yang baru pembubaran ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan mengancam NKRI bisa langsung dibubarkan oleh pemerintah tanpa persetujuan pengadilan.

Nah, bila harus kembali ke UU Ormas yang lama, mengapa ketiga fraksi tidak menolak Perppu Ormas sejak awal?

Kalau sudah begitu, bagaimana baiknya?

Daripada menghabiskan energi mengubah klausul atau pasal tertentu dalam UU Ormas melalui revisi di DPR, mengapa tidak menempuh jalur lain. Yakni mengajukan Pengujian Undang-Undang (PUU) atau biasa disebut judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Apalagi, kemungkinan banyak ormas yang juga akan mengajukan PUU ke MK. Kini, semua berpulang kepada ketiga partai bersangkutan. Kalau niatnya benar, tentu rakyat akan memberi penilaian positif. Tapi jika tidak dan hanya ingin menjadikan ini semua sebagai panggung pencitraan, maka rakyat juga yang akan menghukum pada Pemilu 2019 nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here