Musuh Jokowi Sesungguhnya Ambisi yang Berlebihan

0
271
Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri ESDM menaikkan harga premium, namun belakangan minta untuk dibatalkan.

Nusantara.news, Jakarta – Kemarin saat menghadiri penutupan Rakornas Kadin 2017 di Ballroom Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Presiden Jokowi melontarkan pernyataan yang tak bersahabat. Dikatakan bahwa isu penurunan daya beli sengaja ditiupkan oleh musuh politik Jokowi.

Karuan saja, pernyataan Presiden itu mendapat respon yang luas, terutama dari kalangan ekonom, politisi maupun para pengkritiknya selama ini. Jokowi sendiri berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan daya beli.

Jokowi memaparkan data nilai pertanian naik 23% dibanding tahun lalu. Entah nilai hasil pertanian, hasil nilai ekspor, atau nilai spesifik lainnya, Jokowi tidak menjabarkan lebih rinci. Nilai konstruksi terbilang turun dibanding tahun lalu soalnya Jokowi memang menurunkan pajak final.

“Angka-angka seperti ini gimana? Masak angka-angka ini (Anda) nggak percaya?” ujar Jokowi, Selasa (3/10).

Angka-angka tersebut menunjukkan isu daya beli turun sebenarnya kurang tepat. Di sinilah Jokowi menyatakan sebenarnya membuat isu ini sebenarnya adalah ‘orang politik’.

“Angka-angka seperti ini kalau nggak saya sampaikan nanti isunya hanya daya beli turun-daya beli turun. Saya lihat yang ngomong siapa tho? Oh, orang politik. Ya sudah nggak apa-apa,” kata Jokowi disambut tawa seisi ruangan.

Bila saja yang mengembuskan isu itu adalah pebisnis, Jokowi tak akan keberatan untuk mengajak berdiskusi. Tapi karena yang mengembuskan isu itu adalah orang politik, Jokowi memaklumi dan membiarkan saja.

“Orang politik tugasnya seperti itu kok, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah, kita blak-blakan saja. Orang 2019 tinggal setahun,” kata Jokowi santai, semua tertawa.

Apa kata mereka

Kalau Presiden Jokowi punya sedikit waktu men-searching Google soal penurunan daya beli itu ternyata memang terjadi. Dan celakanya yang menyatakan adanya penurunan daya beli itu justru para pembantu dan pimpinan lembaga-lembaga resmi pemerintah.

Walaupun tidak tegas, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan seputar isu penurunan daya beli masyarakat yang menjadi perhatian para anggota Komisi XI DPR RI saat Rapat Kerja (Raker) Asumsi Makro di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Dia mengakui, terjadi perlambatan konsumsi rumah tangga di kelompok menengah, tapi daya beli tetap terjaga. “Di 2017, pertumbuhan konsumsi untuk desil 0-4 (kelompok bawah) lebih tinggi dibanding tahun lalu, yakni sebesar 4%, bahkan ada yang 8%,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9).

Namun demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, untuk desil 4-9 yang merupakan kelompok masyarakat kelas menengah, pertumbuhan konsumsinya masih tetap tinggi 6% sampai 8%.

“Tapi dibanding tahun lalu, pertumbuhan konsumsi desil 4-9 lebih rendah karena tahun lalu pertumbuhannya bisa mencapai 10%. Ini menggambarkan persepsi seolah-olah daya beli melambat atau turun, padahal kalau lihat pertumbuhan konsumsi per kelompok rumah tangga masih tumbuh cukup tinggi,” terang Sri Mulyani.

Penyebabnya, diakui Sri Mulyani, karena terpengaruh kenaikan tarif listrik 900 VA dan ekspektasi inflasi yang tinggi di awal kebijakan tersebut berjalan. “Mereka (kelompok menengah) terkena kenaikan tarif listrik 900 VA, sehingga mengalami pelemahan. Tapi tidak dikatakan negatif karena pertumbuhan konsumsi masih 6% hingga 8%,” jelas dia.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengakui memang adanya perlambatan daya beli masyarakat pada kuartal II 2017. Namun, dia menolak jika indikator itu disimpulkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

“Pertumbuhan konsumsi rumah tangga memang melambat, tapi nominalnya sebetulnya naik. Saya gambarkan pada triwulan I 2016 rata-rata konsumsi per kapita 4,8 juta. Tapi triwulan II ini hanya 5,07 juta. Ada kenaikan nominal, tapi perlambatan agak turun,” kata Suhariyanto dalam acara diskusi ‘Indonesia di antara Pertumbuhan Ekonomi dan Anjloknya Daya Beli’ di Gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Senin (14/8).

Perlambatan tersebut juga terlihat dari konsumsi rumah tangga pada kuartal II tahun lalu yang mencapai 5,07%. Namun jika melihat indikator konsumsi makanan, Suhariyanto mengatakan terjadi pertumbuhan terutama yang bentuk restoran.

Kita ketahui pada fase berikutnya, baik Menkeu maupun Kepala BPS secara tegas menyebutkan tidak ada penurunan daya beli.

Fenomena ritel anjlog

Indikator penurunan daya beli juga diungkapkan oleh Bank Indonesia (BI), terutama ditandai dengan penurunan industri ritel.

Adalah Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Dodi Budi Waluyo yang memaparkan. Ia mengakui angka penjualan industri ritel mengalami pelemahan hingga Juni 2017. Hal ini menandai adanya penurunan daya beli masyarakat.

“Kenapa konsumsi rendah karena angka ritel sales hanya 6,7% tumbuh dan Juni lalu alami turun. Tahun lalu 8% pada periode yang sama tahun lalu. Bulan Juni 3% hingga 4%. Semester pertama 3,6% ingga 3,8%,” kata Dodi, Kamis (20/7) malam.

Menurutnya, ada beberapa penyebab daya beli masyarakat menurun. Di antaranya penyesuaian tarif listrik bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah, dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) yang baru cair pada bulan Juli.

Salah satu bukti turunnya kinerja industri ritel adalah dengan ditutupnya semua gerai 7-Eleven di Indonesia.

Namun asumsi Dodi tersebut ditepis Menko Perekonomian Darmin Nasution. Menurut dia, tutupnya salah satu usaha ritel seperti 7-Eleven bukan disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Penutupan gerai ini disebabkan oleh model bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tak sesuai dengan ritel.

“Kalau ada yang ngomong sampai 7-Eleven tutup, 7-Eleven itu mungkin bisnis modelnya nggak sesuai dengan bisnis model ritel,” ujar Darmin di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (6/7).

Ternyata penurunan industri ritel tak hanya dialami oleh 7-Eleven, pemilik minimarket Indomaret, PT lndoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) mencatatkan penurunan laba yang mengejutkan. Mengutip laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia, laba DNET tercatat hanya Rp30,5 miliar di semester I-2017. Angka ini turun sekitar 71% dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai Rp105,4 miliar.

Padahal, pendapatan perusahaan di semester 1-2017 naik signifikan menjadi Rp22,5 miliar atau jauh lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu yang hanya Rp9,1 miliar. Namun demikian, beban penjualan perusahaan juga naik dari Rp4,58 miliar menjadi Rp17,8 miliar. Beban umum dan administrasi juga meningkat dari Rp21,86 miliar menjadi Rp32,1 miliar.

Bagaimana industri lain?

Di industri otomotif, sampai semester I 2017 masih terjadi kenaikan tipis penjualan 0,3%. Ketua I Asosiasi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugianto, mengatakan total penjualan mobil sepanjang semester I 2017 mencapai 597 ribu unit. “Angka ini naik tipis sekitar 0,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 533 ribu unit.

Tapi khusus bulan Juni, dampak penurunan daya beli itu mulai kelihatan. Penjualan mobil domestik anjlok 29% menjadi 66.370 unit pada Juni 2017, dibandingkan Mei sebanyak 94.091 unit. Jika dibandingkan bulan sama tahun lalu, penjualan turun 27% dari 91.488 unit.

Sementara di industri properti semester I 2017 masih lesu darah. ni tercermin dari performa marketing sales atau pra penjualan sejumlah perusahaan properti. Rerata realisasi target marketing sales perusahaan properti tersebut baru sekitar 37% selama enam bulan pertama tahun ini.

Seperti PT Pakuwon Jati Tbk hanya mampu mencapai marketing sales sebesar Rp1,2 trliun (44%) pada semester I 2017 dari target Rp2,7 triliun tahun ini. Sedangkan marketing sales PT Ciputra Development Tbk baru tercapai 35% dari target Rp8,5 triliun tahun ini.

PT Summarecon Agung Tbk juga baru merealisasikan 32% dari targetnya atau turun 16% secara tahunan. Sedangkan PT Metropolitan Land Tbk telah merealisasi 42% targetnya, tetapi pencapaiannya masih turun 8%.

Sebenarnya penurunan industri lain juga terjadi, seperti penjualan PT Indosement Tbk juga turun 1,7% semester I 2017. Ini selaras dengan survei yang dilakukan BI bahwa pada kuartal II 2017 penjualan berbagai industri juga mengalami penurunan.

Bahkan yang paling sahih, penerimaan pajak sampai Agustus 2017 baru terealisasi 53%, pertengahan September 2017 sedikit naik ke posisi 56%. Artinya, memang ada semacam tunggakan setoran pajak sampai sembilan bulan tahun ini. Sehingga defisit APBN 2017 diperkirakan melebihi dari yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp330 triliun.

Penerimaan pajak yang masih di bawah target ini adalah cermin bahwa perekonomian sedang lesu. Salah satu penyebab ekonomi lesu adalah terjadinya penurunan daya beli. Bisa jadi penerimaan masyarakat turun, sementara pengeluaran tetap atau naik. Atau sebaliknya penerimaan masyarakat sedikit naik, namun pengeluaran jauh lebih besar, sehingga secara agregat memang terjadi penurunan daya beli.

Lantas siapa sebenarnya yang dimaksud lawan politik Jokowi? Bukan kah paparan penurunan daya beli itu datang dari menteri, BPS, BI, dan sejumlah pebisnis.

Kalau melihat masih rendahnya penerimaan pajak, dan berkemungkinan shortfall pajak makin melebar, maka dapat dipastikan ekonomi yang lesu. Tapi yang kurang disadari Jokowi adalah, ambisinya yang terlampau besar membangun infrastruktur, sementara kocek APBN sangat terbatas. Akibatnya penerimaan pajak lesu, industri lesu.

Dalam teori ekonomi, ketika ekonomi lesu, maka tugas pemerintah adalah memompa perekonimian dengan berbagai insentif fiskal. Karena ini tidak terjadi, maka konsekuensinya pada APBNP 2017, penerimaan pajak jauh dari harapan, shortfall terus membesar.

Jadi siapa sebenarnya musuh nyata Jokowi? Tak lain dan tak bukan adalah ambisinya sendiri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here