Musuh Pemberantasan Korupsi adalah Kekuatan Politik

0
268

Nusantara.news, Jaarta – Persoalan memberantas korupsi nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah, sejak zaman Bung Karno hingga pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Berbagai lembaga pun didirikan untuk memberantas korupsi. Sebagian diseret ke pengadilan. Namun, tak jarang usaha itu gagal justru karena dijegal oleh penguasa sendiri. Dilemahkan oleh kekuaatan politik, utamanya partai politik.

Di era Orde Lama, Perdana Menteri Burhanuddin pernah mengeluarkan Undang-Undang darurat pada 1955. Peraturam itu memuat prinsip pembuktian terbalik bagi para pejabat yang diduga korupsi. Kita juga mengenal Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) pada 1959 dan Operasi Budhi.

Di masa Orde Baru, ada Tim Pemberantasan Korupsi (1967), Komite Anti Korupsi (KAK) pada 1970, Komisi Empat pada 1970, Operasi Tertib (OPSTIB) pada 1977. Di awal reformasi, dibentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) pada 1999, dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada 2000. Semua lembaga itu ompong dan rontok dengan cepat.

Selanjutnya, muncullah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan lewat Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002. Kehadirannya sejak awal didesain sebagai predator korupsi yang superbody, agar para koruptor dan segala pendukungnya tak semakin kuat. Di saat bersamaan, KPK kerap mendapat serangan dari segala arah seperti partai politik, pejabat pemerintahan, dan anggota parlemen.

Peluru-peluru pelemahan KPK pun bermacam-macam, mulai kriminalisasi pimpinan KPK, mencoba mengamputasi kewenangan dengan usulan revisi UU KPK, menyandera anggaran, hingga dibentuknya Pansus Hak Angket KPK. Di samping itu, muncul juga tuntutan sebagian politisi yang menghendaki KPK dibubarkan.

Riwayat Pemberantasan Korupsi dan Para Penentangnya

Dalam sejarahnya, selalu terjadi tarik-menarik kepentingan dalam pembentukan peraturan pemberantasan korupsi. Pada 20 Agustus 1955, sembilan hari setelah kabinet terbentuk, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap menyatakan kepada media: “Banyak orang kaya mendadak harus buktikan dia tidak korupsi.”

Upaya pemberantasan korupsi memang menjadi salah satu program Kabinet Burhanuddin yang diusung Partai Masyumi ini. Sebab, kabinet sebelumnya dikecam karena kebijakan lisensi mengakibatkan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara dan berdampak turunnya kewibawaan pemerintah. Segera setelah pemilu, Burhanuddin Harahap berencana mengeluarkan Undang-Undang darurat (sejenis Perppu) pemberantasan korupsi.

Mendengar rencana itu, partai oposisi bereaksi negatif dan berusaha menghalangi niat pemerintah. PNI dan PKI meminta pemerintah tak mengeluarkan RUU darurat tanpa persetujuan parlemen, untuk menghilangkan kecurigaan terhadap pemerintah. Siasat penentang RUU darurat dapat dibaca, bila diajukan ke parlemen, UU antikorupsi akan melewati prosedur panjang dan memakan waktu. Kabinet Burhanuddin sebentar lagi akan demisioner dan tak punya kesempatan untuk bertindak lebih agresif menindak para koruptor.

Tentangan juga datang dari Partai Nahdlatul Ulama (NU), yang beberapa anggotanya oleh pers dituduh korupsi. KH Mohammad Iljas, menteri agama dari NU di masa Kabinet Buhanuddin, keberatan karena RUU tersebut tak punya dasar keadilan hukum. Bukan hanya menolak. “NU berencana menarik menteri-menterinya dari kabinet bila Burhanuddin Harahap mempercepat usaha pemberantasan korupsi dengan mengeluarkan undang-undang darurat itu,” tulis harian Merdeka, 10 November 1955.

RUU ini diajukan ke presiden untuk ditandatangani. Akan tetapi, presiden menunda penandatanganan dan ternyata kemudian memberikan penolakan kepada kabinet. Di parlemen pun, RUU itu tak pernah dibahas. Kabinet Burhanuddin Harahap akhirnya mengembalikan mandatnya kepada presiden pada 3 Maret 1956, setelah hasil pemilu diresmikan.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Nasution mengusulkan kepada Presiden Sukarno perlunya pembentukan sebuah lembaga untuk membenahi birokrasi dan memberantas korupsi. Presiden setuju dan menunjuk Nasution untuk mengonsepnya. Maka, lahirlah Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) pada 1959. Salah satu tugas Paran, mendata kekayaan para pejabat negara. Dari laporan kekayaan itu Paran mengetahui banyaknya salah urus dan korupsi.

Namun, langkah Paran mendapat banyak rintangan. Banyak pejabat membangkang dengan tak melaporkan kekayaan. Tak sedikit dari mereka yang langsung menyerahkan daftar kekayaan kepada presiden. Dalih mereka, mereka bawahan presiden. Di luar itu, beberapa partai politik juga menolak Paran yang digerakkan oleh unsur militer tersebut.

Setelah Paran mengecil, KSAD Nasution memerintahkan Pangdam Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie membentuk Panitia Pelaksana Pendaftaran Kekayaan Para Perwira Tinggi dan Menengah. Program terbatas itu diberi nama Operasi Budhi.

Selain menelusuri kekayaan para perwiranya, Siliwangi juga menarik perwira-perwiranya yang gagal menjalankan jabatan-jabatan sipil. “Adjie tak mau berkompromi dalam soal ini,” tulis Ulf Sundhaussen dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967. “Operasi Budhi bukan semata untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tapi juga memberikan jawaban yang memadai atas tuduhan korupsi yang dilancarkan PKI terhadap para perwira Siliwangi.”

Namun, ketika Operasi Budhi hendak memeriksa Pertamina, Dirut Pertamina Ibnu Sutowo dan para anggota direksinya menolak. Mereka beralasan pelaksanaan operasi belum dilengkapi surat tugas. Operasi Budhi juga tersendat karena banyak pejabat atau perwira yang berlindung di balik kuasa Sukarno –dengan membisikkan bahwa Nasution dengan Operasi Budhi-nya sedang menggalang kekuatan untuk melawan presiden. Lagi-lagi, akibat tentangan dari kekuatan politik, akhirnya Operasi Budhi dibubarkan pada Mei 1964.

Di masa Orde Baru, pada 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam pemberantasan korupsi yang diwujudkan dalam pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Tim ini diketuai Jaksa Agung Sugih Arto. Anggotanya tak hanya orang-orang Kejaksaan, tapi ada yang dari kepolisian, militer, pers, dan lain-lain.

Intervensi penguasa membuat TPK gagal. Hingga tiga tahun berjalan, pengusutan terhadap perusahaan-perusahaan negara atau institusi negara yang ditengarai menjadi sarang korupsi seperti Bulog, Pertamina, dan Departemen Kehutanan, tidak tuntas. Selama pemeriksaan, misalnya terhadap Ibnu Sutowo dan Haji Taher, anggota TPK kerap mendapatkan teror. Hambatan justru datang dari kekuatan politik di sekitar istana, di antaranya dari asisten presiden.

Setelah TPK dibubarkan, Pak Harto membentuk Komisi Empat pada 31 Januari 1970. Presiden menunjuk Moh. Hatta sebagai penasehat komisi itu dan mantan Perdana Menteri Wilopo sebagai ketua. Temuan paling fenomenal Komisi Empat adalah kasus Presiden Direktur Pertamina Ibnu Sutowo. Dia dicurigai memanfaatkan sebagian pendapatan perusahaan untuk tujuan politik dan pribadi. Alih-alih memperdalam penyelidikan, tanpa alasan jelas pemerintah malah membubarkan Komisi Empat pada 16 Juli 1970.

Memasuki awal reformasi, pemerintah membentuk KPKPN (era Presiden BJ Habibie) dan TGPTK (era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur). Namun kedua lembaga antikorupsi tersebut dipermasalahkan legalitasnya oleh pejabat dan sebagian politisi.

Di Zaman Megawati, semangat pemerintah membasmi korupsi belum luntur, ditandai dengan pembentukan KPK pada 2003. Taufiequrachman Ruki didapuk menjadi ketua KPK pertama. Sejak kepemimpinannya hingga pimpinan sekarang, KPK terus bergerak cepat membongkar kasus-kasus korupsi hingga ke pemerintah daerah.

Kini, di masa Jokowi, hambatan terhadap lembaga antirasuah ini seperti mengulang sejarah. Sebab, KPK saat ini mendapat serangan terbesar justru dari kekuatan politik pendukung pemerintahan. PDIP dan partai-partai pemerintah ini sampai perlu membentuk Pansus Hak Angket KPK di DPR.

Mengapa Pemberantasan Korupsi Selalu Gagal?

Dibanding lembaga-lembaga serupa yang pernah ada, KPK bisa dipandang berusia panjang. Paling tidak, sampai saat ini, meski serangan datang bertubi-tubi, pertahanan lembaga ini masih kuat. Kerja KPK sudah menunjukkan hasil menggembirakan walaupun masih terdapat keterbatasan. Tak heran, kepercayaan dan pembelaan rakyat amat besar.

Jika ditilik dari sejarah, dapat disimpulkan bahwa selama ini pemberantasan korupsi selalu gagal disebabkan adanya rongrongan dari kekuatan politik (baik person penguasa maupun partai politik). Kegagalan paling mengena tiada lain saat kekuatan penghambat itu bersumber dari dalam istana sendiri. Penampakan aktor penghambat di masa lalu, kini tergambar kembali dengan pola dan watak yang nyaris sama. Yang berbeda, kini tensinya lebih keras dan telanjang.

Panitia Khusus Hak Angket KPK mendatangi Markas Besar Kepolisian beberapa waktu lalu

Belakangan, hambatan juga kerap muncul dari sesama penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Konflik KPK-Kejaksaan, KPK-Polri di masa sebelumnya, dan upaya pengambilan fungsi penuntutan KPK oleh kejaksaan serta rencana pembentukan Densus Anti Korupsi oleh Polri, tak lepas dari intrik kekuatan politik yang bermain.

Karena itu, semua pihak harus melindungi KPK agar tak mengalami hal serupa dengan lembaga-lembaga terdahulu yang “mati sebelum berkembang”. Di sisi lain, upaya kritik publik tetap didengungkan manakala KPK tak berjalan di relnya, atau bahkan terpelanting ke pusaran politik praktis.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here