Myanmar Minta Tolong Cina dan Rusia Tutupi “Killing Fields”

1
236
Foto: AP

Nusantara.news – Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi menuding sejumlah media internasional telah memberitakan informasi yang salah tentang krisis Rohingya. Suu Kyi menyebut tragedi kekerasan di Myanmar bagian barat itu yang saat ini telah memaksa lebih dari 140 ribu Rohingya mengungsi ke Bangladesh sebagai ‘berita palsu’ atau hoax. Pemerintah Myanmar juga saat ini tengah melobi Cina dan Rusia (dua pemegang hak veto) untuk menghindari resolusi Dewan Keamanan PBB terkait ladang pembantaian atau killing fields di Rakhine.

Ini adalah pembelaan secara terang-terangan Suu Kyi untuk pertama kalinya di hadapan media mengenai krisis Rohingya. Selama ini, penerima nobel perdamaian itu selalu bungkam.

Sebagaimana dilansir The Guardian Rabu (6/9), Aung San Suu Kyi bersikukuh menyalahkan para teroris Rakhine atau yang menamakan diri sebagai ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) sebagai penyebab krisis di wilayah Rakhine.

Saat ini Aung San Suu Kyi memang tengah berada di bawah tekanan internasional untuk menghentikan tindakan yang oleh Sekjen PBB Antonio Guterres disebut bisa mengarah pada “pembersihan etnis” atau genosida itu.

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan dalam sebuah pernyataan awal pekan ini, “Aung San Suu Kyi sebenarnya dianggap sebagai salah satu tokoh paling mengasyikkan di zaman kita, namun perlakuan terhadap Rohingya sangat menodai reputasi Burma (Myanmar).”

Sikap Suu Kyi juga malah mengkhawatirkan, bukannya meminta maaf atau mengakui kesalahan rezim pemerintahannya, tokoh yang namanya sempat harum di panggung internasional itu, justru malah mencari-cari “kambing hitam” dengan menyalahkan berita media sebagai hoax.

Sikap pembelaan diri ditunjukkan juga oleh seorang pejabat senior Myanmar yang mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya melobi sekutu kuat mereka (Cina dan Rusia) untuk menangkal resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai masalah Rohingya.

Adalah Penasihat Keamanan Nasional Myanmar Thaung Tun yang mengatakan dalam sebuah konferensi pers di ibu kota Naypyitaw, bahwa Myanmar sedang melobi Cina dan Rusia, keduanya anggota tetap Dewan Keamanan PBB, untuk memblokir potensi resolusi PBB mengenai krisis di Rakhine.

“Kami sedang bernegosiasi dengan beberapa negara sahabat agar tidak membawanya ke Dewan Keamanan,” kata Tun.

“Cina adalah teman kita dan kita memiliki hubungan persahabatan yang sama dengan Rusia sehingga tidak mungkin masalah itu berlanjut,” tambah Tun dengan percaya diri.

Kantor Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya memposting pernyataan di akun Facebook resmi mereka sejak krisis Rohingya kembali meletus sejak 25 Agustus lalu. Postingan itu menyebutkan bahwa Suu Kyi telah berbicara dengan presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tentang krisis di Rakhine.

Sebagaimana diketahui, Presiden Turki adalah pemimpin negara yang pertama kali bersuara keras mengutuk tragedi terbaru Rohingya.

“Seharusnya tidak ada informasi yang salah untuk menciptakan masalah di antara kedua negara,” kata pernyataan kantor Suu Kyi merujuk hubungan Myanmar dan Turki.

Suu Kyi merujuk pernyataannya tersebut pada “foto berita palsu” yang diposting di Twitter oleh wakil perdana menteri Turki yang menunjukkan Rohingya telah meninggal di Myanmar, padahal sebenarnya menunjukkan peristiwa di tempat lain.

“Informasi palsu semacam itu, hanyalah puncak gunung es dari ‘salah informasi’ untuk menciptakan banyak masalah di antara komunitas yang berbeda dengan tujuan mempromosikan kepentingan para teroris,” kata pernyataan tersebut.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah konferensi pers di negaranya menyatakan telah menelepon langsung Aung San Suu Kyi dan memintanya agar Myanmar membuka pintu bagi masuknya bantuan kemanusiaan dari Turki untuk Rohingya. Turki, kata Erdogan telah mengirimkan sekitar 1000 ton bantuan bahan makanan untuk Rohingya sebagai permulaan, dan berencana akan mengirim sekitar 10 ribu ton.

Krisis kemanusiaan yang kompleks

Sejumlah pengamat internasional mengatakan bahwa krisis Rohingya adalah krisis yang kompleks, melibatkan berbagai macam latar belakang, mulai dari sejarah, ketidakadilan, kemiskinan, kebencian komunitas Buddha yang ekstrem, terorisme akibat perlawanan, hingga masuknya kepentingan geopolitik dan geoekonomi negara-negara besar seperti Amerika dan Cina karena berebut jalur ekonomi strategis migas.

Upaya Myanmar melobi Cina dan Rusia untuk menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB jelas menunjukkan ada faktor geopolitik dan geoekonomi global bermain di krisis Rohingya.

Namun apapun itu, yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa masalah Rohingya adalah masalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Terpenting adalah rezim pemerintah junta militer terlebih dulu harus menunjukkan niat baik untuk segera menghentikan kekerasan yang telah memakan ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu korban di pihak Rohingya, sebuah etnis yang tinggal di negaranya sendiri, meski tidak diakui.

Sebuah rekaman video yang diselundupkan keluar dari negara bagian Rakhine, sebagaimana dilaporkan The Guardian, menunjukkan deretan desa-desa yang terbakar beberapa hari di akhir bulan Agustus lalu, kebakaran juga sering disertai suara deru tembakan di udara.

Seorang korban mengatakan, militer dan penduduk lokal yang dipersenjatai dengan pedang, tombak, tongkat dan senjata telah tiba di desanya tepat setelah salat Jumat, menembak ke udara dan membakar desa tersebut.

“Begitu mereka tiba, mereka mulai membakar rumah, dimulai dengan rumah Shukur,” katanya dalam rekaman video yang diambil di sebuah desa dimana orang-orang yang kehilangan tempat tinggalnya telah mengungsi ke tempat penampungan sementara.

“Orang-orang kehilangan nyawa mereka dalam serangan tersebut. Beberapa tenggelam saat menyeberangi sungai, beberapa tidak bisa keluar dari rumah mereka dan meninggal dalam kebakaran. Seluruh desa kami terbakar habis,” kata korban tersebut.

Rekaman video itu juga menunjukkan kuburan massal, dimana korban dimakamkan oleh keluarga, dan setidaknya ada satu jasad dibiarkan membusuk di sawah.

Pemerintah Myanmar juga dilaporkan telah meletakkan ranjau darat di bagian perbatasannya dengan Bangladesh dalam beberapa hari ini, sumber pemerintah di Dhaka mengatakan kepada Reuters. Sumber tersebut berspekulasi bahwa ranjau sengaja ditempatkan untuk mencegah pengungsi Rohingya kembali ke Rakhine.

Kini Bangladesh, negara tetangga Myanmar itu, siap mengajukan protes untuk menentang pemasangan ranjau di dekat perbatasan negaranya, tapi sumber militer Myanmar telah membantah dan mengatakan bahwa bahan peledak tersebut telah ada sejak tahun 1990-an. [ ]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here