Maju Tak Gentar Melawan Freeport

0
675
foto : istimewa

Nusantara.news, Jakarta, – Apa yang terpikir oleh Anda jika Freeport menang di Mahkamah Arbitrase Internasional? yang pasti, Pemerintah Indonesia harus membayar kerugian kepada PTHI. Asumsi Besarannya berkisar Rp 500 triliun. Dari mana Pemerintah mendapatkan dana sejumlah itu?

Namun, jika Freeport kalah, Pemerintah Amerika Serikat tak akan tinggal diam. Bukan apa-apa. AS dipastikan akan memperjuangkan mati-matian terhadap gunung emas Grasberg, Papua, yang sejak 1976 jadi tumpuan devisa negaranya. Tidak menutup kemungkinan AS akan menggelar militernya di kawasan tersebut. Apalagi mengingat Grasberg lumbung emasnya orang-orang “Republik” di mana saat ini pemegang saham terbesar Freeport menjadi penasehat khusus Presiden Donald Trump yang notabene dari Partai Republik.

Kita ketahui, belakangan ini kasus Freeport mengalami jalan buntu, terjepit dan kisruh.  Masalahnya malah melebar ke mana-mana setelah operasional pertambangan terhenti, harga saham perusahaannya “rontok” di bursa Amerika Serikat. Harga saham Freeport McMoran Inc, perusahaan induk PT Freeport Indonesia ditutup melemah pada akhir perdagangan di bursa AS pada 22 Februari sebesar 5,23 persen di posisi 14,13 dollar AS per lembar. Penurunan itu cukup dalam dari harga tertingginya pada awal bulan yang sempat nangkring di angka 16,89 dollar AS. Turunnya saham tersebut tentu tak lepas dari alotnya negosiasi dengan pemerintah mengenai kepastian usaha dan investasi.

Seberapa besar kesiapan Pemerintah Indonesia menghadapi tuntutan Freeport di Arbitrase internasional?  Ini bukan tuntutan yang biasa karena menyangkut pertikaian tentang dana yang sangat besar. Untuk itu, sangatlah penting melakukan persiapan dokumen dan argumen hukum di dalam menghadapi gugatan arbitrase internasional.

Jangan sampai pemerintah kalah. Freeport sebagai perusahaan multinasional pasti tak main-main dalam menyiapkan tim hukum. Karena itu, pemerintah Indonesia harus pula mempersiapkan pengacara yang handal di bidang hukum yang mampu memahami, mengimbangi dan memenangi peradilan yang akan digelar nanti. Pemerintah jangan sampai terlambat mempersiapkan segalanya mengingat  rumit dan kompleksnya kasus Freeport.

Dalam kasus seperti ini, Indonesia punya pengalaman pahit di pengadilan arbitrase internasional, di antaranya adalah kasus Pertamina versus Karaha Bodas Company (KBC) pada 2007. Kasus itu adalah buntut pecah kongsinya antara  Pertamina dengan KBC yang telanjur teken kerja sama investasi senilai USD 264 juta pada 1994. Arbitrase internasional di Swiss tak peduli bahwa pembatalan proyek tersebut terkait dengan krisis dan saran IMF. Akibatnya, Pertamina diwajibkan membayar ganti rugi USD 261 juta atau aset-aset Pertamina di AS akan dibekukan.

Posisi Indonesia bisa tergolong rawan jika melawan Freeport tidak dipersiapkan dengan matang. Contohnya, kekalahan Pertamina dalam kasus KBC, selain kalah di arbitrase, juga kalah di pengadilan AS. Perihal inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah agar problema dalam kasus Freeport tuntas selama-lamanya. Selain itu, pemerintah harus menghadapinya secara terbuka agar tidak lagi terjerumus ke jaringan mafia tambang.

Mungkin, hal yang perlu diwaspadai ialah, persiapan China yang standby mengambil alih tambang Grasberg jika Freeport benar-benar tuntas bisa disingkirkan oleh Pemerintah. Sebenarnya, hal ini pula yang sudah tercium oleh Freeport dan pemerintah AS.

Beberapa waktu lalu tersiar kabar Freeport McMoran telah menjual saham mayoritasnya di tambang perunggu Tenke Fungurume di Republik Demokratik Kongo kepada Molybdenum Tiongkok senilai 2,65 miliar dolar Amerika (sekitar Rp35,35 triliun). Selain itu, konsorsium China juga telah berinvestasi  untuk memurnikan limbah tailing PT Freeport Indonesia. Dalam hal ini, konsorsium China seakan maju selangkah sehubungan dengan operasional yang dilakukan oleh PTHI melalui pengelolaan limbah yang dikeluarkan atas penambangan Freeport selama ini.

Kabar mengenai pembelian kepemilikan Freeport Indonesia telah menambah data terkait kekuatan penguasa China mengambil alih kepemiikan Freeport pada tambang dunia, setelah tambang di Chili yang dibeli Barrick Gold milik Aaron Regent yang juga tangan kanan Li khai Shing dan Tambang di Tenke Fungurume di Republik Demokratik Kongo oleh Molybdenum Tiongkok.

Kita bisa melihat bahwa target para pengusaha China,  menjadikan Freport Indonesia untuk dimiliki. Namun, yang dikuatirkan,  adanya tekanan politik luar negeri antara pemerintah China kepada pemerintah Indonesia yang dapat membuat semua itu bisa terwujud.

Bagaimanapun juga, diperkirakan rencana Pemerintahan Joko Widodo mengambil alih saham  PT Freeport Indonesia sebesar 51% yang dimulai Oktober 2015 tidak akan mudah. Karena yaitu tadi, dipastikan Washington tidak akan tinggal diam. Dengan sikap Presiden Jokowi yang memaksa Freeport tunduk jelas hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memperkuat dan mempertegas pengambilalihan tersebut. Pengamat hukum sumber daya alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi pun mempertegas hal itu,” intervensi ke Istana Negara pasti akan ada,” ujarnya.

Dalam proposal tahun 2015, sudah diperkirakan, jika tidak ada kepastian perpanjangan, maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai tahun 2017, dan dipastikan bahwa pembangunan smelter akan berhenti. Hal yang paling rumit  adalah stagnannya  perekonomian masyarakat Wamena dan Papua, mengingat lebih dari 90% perekonomiannya bergantung pada Freeport.

Menurut perhitungan Rizal Ramli semasa menjadi Kemenko Maritim, pembicaraan kontrak yang hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, akan membuat posisi Freeport terjepit sehingga mau tidak mau, ia akan menerima semua syarat yang diminta Pemerintah RI. Begitu pula Presiden Jokowi yang mengamini pernyataan Rizal Ramli, mengatakan,  sesuai dengan UU, pemerintah hanya akan mulai membicarakan perpanjangan kontrak Freeport pada 2019.

Kenyataannya, memang di luar dugaan Ramli.  Karena seperti yang kita lihat akhir-akhirnya, Freeport malah menolak semua syarat yang diajukan Pemerintah RI termasuk masalah fiskal yang tidak tetap (prevailing) dan mbalelo membangun smelter yang sudah 5 tahun ini tidak ada tanda-tanda mau dikerjakan. Sebaliknya, Freeport malah mempersiapkan gugatannya ke arbitrase internasional.

Freeport ke arbitrase karena jelas tidak sanggup dengan persyaratan baru yang diajukan Pemerintah Indonesia. Jika Freeport memenangi gugatannya dan arbitrase memutuskan Indonesia harus membayar ganti rugi sekitar Rp 500 triliun, lantas pertanyaannya,  dari manakah pemerintah harus mendapatkan dana sebesar itu? Hal ini pun harus diantisipasi oleh pemerintah.

Lalu bagaimana kelanjutan perpanjangan kontrak Freeport yang diidamkan hingga sampai 2041 nanti? Ke mana Pemerintah mencari dana talangan untuk menutupi kekalahannya di arbitrase? Adakah pihak lain (negara lain) yang siap membantu Jokowi menutupi pembayaran tersebut? Bahwa Pemerintahan Jokowi belakangan ini mendapat support dari dalam negeri untuk menantang gugatan Freeport di arbitrase ya boleh-boleh saja. Itu’kan baru asumsi subyektif yang mengatakan Indonesia pasti menang. Bagaimana kalau mengalami kekalahan?

Presiden Jokowi dalam hal ini harus pula  menyadari bahwa berkonfrontasi melawan para raksasa ekonomi dunia mengandung risiko sangat besar, bahkan terlalu besar. Betapa tidak, ketergantungan Indonesia pada mereka di bidang permodalan, teknologi, dan akses ke pasar dunia masih sangat besar. Di sisi lain, sebagian besar ekspor Indonesia masih menuju Jepang, Amerika Utara, dan Eropa. Sementara itu, ketergantungan Cina pada teknologi dan modal dari negara-negara maju Barat juga besar. Hal ini tampak pada produk produk elektronik, telekomunikasi, mesin, kimia, farmasi Cina yang belum bisa lepas dari kandungan teknologi impor.

Yang perlu dicermati lagi adalah, jika status kepemilikan Freeport akhirnya jatuhnya ke BUMN. Tetapi, yang dikhawatirkan banyak orang adalah jika untuk membeli saham Freeport, BUMN ini mencari dana talangan lagi konsorsium China. Tentu saja persoalannya menjadi lain lagi, karena BUMN-BUMN tersebut tak lain adalah hanyalah perpanjangan tangan dari konsorsium China. Kalau sudah begini kenyataannya, bisa kita pastikan semua karyawan Freeport yang sekarang di PHK, semuanya akan digantikan dan diisi oleh tenaga-tenaga kerja asal China. Dan tenaga kerja kita hanya bisa gigit jari saja nanti.

Dalam hal ini, Said Didu menegaskan, Kebijakan itu kelihatannya sangat bagus karena Freeport harus melepaskan lagi sahamnya sekitar 42%, ditambah dengan 9% yang ada. Pertanyaannya lalu, siapa yang akan membeli saham tersebut? Pemerintah, perusahaan swasta nasional, ataukah perusahaan swasta dari luar negeri?

Harga 42% saham tersebut mungkin sekitar Rp. 60-70 trilyun. Jika divestasi saham Freeport akan mengambil dana APBN tidaklah mungkin, karena hal ini tidak disebutkan dalam APBN 2017. Bagaimana dengan divestasi saham melalui BUMN? Saham Freeport yang 10% saja, telah ditawarkan sejak tahun 2016, namun belum tersedia dana. Apakah akan minta Perusahaan Multi Nasional (PMN)? Sudah lewat juga. Jika divestasi saham Freeport melalui APBN dan BUMN tidak bisa dilakukan, artinya yang mungkin melakukan pembelian saham Freeport adalah pihak swasta nasional atau swasta asing. Ini adalah kebijakan “Jebakan Batman”.

Jika divestasi saham Freeport yang 51 persen harus beralih ke tangan pemerintah, bisa saja di awalnya begitu tetapi pada akhirnya saham ini akan jatuh kepada investor asing lagi. Salah satu perusahaan yang sudah mengalami hal itu adalah perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara yang telah lebih dulu jatuh ke tangan China melalui pinjaman China kepada taipan Indonesia.

Lewat tangan-tangan taipan Indonesia, sangat memungkin Freeport dikuasai China. Desas desus bakal jatuhnya Freeport ke tangan China semakin santer beredar dari lingkaran penguasa ESDM, Kementerian Maritim, Kementerian BUMN yang telah mengatur skenario untuk menyerahkan Freeport  kepada China.

Kata pengamat ekonomi dan politik Salamuddin Daeng, jika informasi yang menyebutkan Kementerian BUMN menyerahkan Freeport ke China itu benar, maka berakhir sudah dominasi perusahaan tambang AS di Indonesia. Setelah sebelumnya perusahaan perusahaan tambang minyak AS siap meninggalkan Indonesia seiring kejatuhan harga minyak.

Belakangan ini, China memang memperlihatkan kecenderungan yang besar untuk masuk sebagai penguasa ekonomi Indonesia menggantikan supremasi Amerika Serikat. Ini telah ditunjukkan oleh penguasaan mereka atas investasi tambang, perkebunan, properti dan infrastruktur. Sementara AS melepaskan satu persatu bandul- bandul ekonomi utama yang selama berpuluh puluh tahun mereka kuasai.

Kasus Freeport akan menjadi penentu arah kebijakan investasi pemerintahan Jokowi sekaligus penentu siapa sekutu pemerintahan ini. Apakah China atau Amerika Serikat? Mengapa penentu? Freeport dan juga seluruh kekayaan Papua merupakan faktor utama yang mewarnai geopolitik global sejak perang dunia II berakhir. Freeport dan Papua menentukan Indonesia berteman dengan siapa? China atau Amerika Serikat.

Adanya PP No. 1 Tahun 2017, membuat suatu perusahaan swasta harus menjual sahamnya ke swasta lain. Tetapi, bila tidak ada pihak swasta lain yang mau membeli, maka  ada pihak lain yang siap membeli. Siapa lagi kalau bukan  konsorsium China. Itu artinya, lepas dari mulut singa malah jatuh ke mulut naga. Skema sederhananya, “Naga kepung Singa, Freeport jatuh dicaplok China!”

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here