Naikkan Ambang Batas Parlemen

0
105

Bagaimana semestinya meletakkan perspektif perdebatan tentang presidential threshold yang tak berkesudahan itu? Pemerintah dan partai-partai pendukungnya bersikeras pada ambang batas pemilu presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Sementara  PPP, PAN, PKB, Partai Hanura, PKS dan Partai Gerindra menawar agar diturunkan ke angka 10-15 persen. Sedangkan, Partai Demokrat tak mau bergeser dari nol persen.

Pertimbangan politik mereka, di balik pernyataan resmi yang sepertinya idealistik, sesungguhnya sangat egoistik. PDIP dan Partai Golkar berani dengan angka 20 persen, karena perolehan suara mereka dalam setiap pemilu, berkisar di angka itu. Kalau pun kurang untuk mencalonkan presiden, hanya perlu tambahan 5-6 persen dari partai medioker yang digandeng sebagai mitra koalisi. Sehingga, dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden, mereka bisa mendiktekan kehendak. Sementara mitra koalisinya tidak bisa berharap banyak.

Bagi partai yang meminta 10-15 persen, pertimbangannya juga sama. Potensi perolehan suara mereka dalam pemilu juga berkisar di angka 5-10 persen. Sehingga, dalam koalisi pencapresan, mereka bisa menaikkan posisi tawar.

Sedangkan bagi Partai Demokrat yang bertahan di nol persen, mereka berharap agar terbuka pintu mengajukan capres sendiri tanpa berkoalisi. Sebab, dalam peta koalisi pada pemilu kemarin, partai ini tak mau ikut salah satu kubu, dan menyebut diri sebagai partai penyeimbang. Posisi ini berpotensi membuat mereka ditolak kiri kanan. Faktor “gengsi” juga membuat Partai Demokrat enggan melirik sekondan. Maklum, partai ini  pemenang Pemilu 2009, dan dipimpin mantan presiden dua kali. Tentu berat mulut mereka mengajak partai lain berkoalisi.

Alhasil, seperti pernah kita ulas di ruangan ini, perdebatan presidential threshold ini melulu kepentingan jangka pendek, yaksi soal peluang di 2019. Sekiranya, perolehan suara Partai Golkar atau PDIP hanya di kisaran 5-10 persen, akankah mereka tetap ngotot dengan ambang batas 20 persen? Pasti tidak.

Itu sebabnya perlu ditanya, apa perspektif perdebatan ini? Kalau hanya jangka pendek untuk 2019, alangkah miskinnya perspektif para wakil rakyat itu. Seyogianya, setiap perdebatan dalam perumusan UU tentang politik, mesti diletakkan dalam kerangka pembangunan politik. Setiap UU atau produk peraturan lain harus mengarah pada pemantapan sistem politik.

Tidak pada tempatnya, jika energi (dan uang rakyat!) dihabiskan untuk menyusun UU yang di dalamnya hanya mengatur kepentingan jangka pendek partai politik. Sebab, kalau UU berjangka pendek, maka dalam periode berikutnya, pengaturan dalam UU ini akan kembali diubah. Dan untuk mengubah itu, energi (dan sekali lagi, uang rakyat) akan kembali terkuras.

Rakyat sebetulnya menunggu, apa sebetulnya konsep pemerintah dan DPR untuk memantapkan sistem politik negara ini. Harus segera dirumuskan peta jalan (roadmap) konsolidasi sistem politik. Roadmap itu mengandung apa saja aspek-aspek yang harus ditata dalam sistem politik, baik sistem kepartaian, pemerintahan, lembaga perwakilan dan sebagainya. Berapa lama membangun itu? Apa indikator-indikator keberhasilannya? Apa peluang dan kendalanya? Dan, saat ini kita sudah di tahap apa?

Okelah, pemerintah sudah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-1019. Dalam Bab 6, dijelaskan tentang membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Salah satu poinnya adalah melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif diukur dengan angka indeks demokrasi Indonesia mencapai 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik mencapai 77,5 persen pada tahun 2019, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil dan demokratis pada tahun 2019.

Salah satu cara mencapainya adalah pemerintah memfasilitasi peningkatan peran parpol. Perundang-undangan bidang politik juga akan diperbaiki, antara lain melalui perubahan UU Pemilu dan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi.

Jika hendak meningkatkan peran parpol, semestinya selain soal presidential threshold, pemerintah juga mesti membuka wacana parliamentary threshold. Sistem multipartai tak perlu didebat, tapi sistem seleksi harus diperketat. Caranya hanya satu, tingkatkan ambang batas parlemen.

Dengan menaikkan ambang batas perlemen, partai akan terpacu meningkatkan diri, baik mengkonsolidasi kader yang ada, dan memperluas basis konstituen dengan program yang menarik. Peran-peran yang seharusnya dijalankan oleh partai politik akan terwujud dengan sendirinya.

Hemat kita, DPR dan pemerintah mestinya berpikir lebih ke depan, bukan sekadar mengamankan kepentingan jangka pendek di 2019.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here