Naikkan PPh Barang Impor, Picu Produk Black Market Melonjak

0
47
Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan PPh Pasal 22 terhadap 1.147 produk impor untuk menekan defisit transaksi perdagangan. Dengan defisit transaksi perdagangan yang menuruun, maka tekanan terhadap rupiah diharapkan berkurang.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi sudah firm akan menurunkan defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD), karena CAD inilah yang membuat rupiah tertekan terhadap dolar AS. Mampukah Tim Ekonomi Jokowi memenuhi target penurunan CAD dalam satu tahun?

Sehari setelah Presiden memerintahkan, Tim Ekonomi Jokowi pun bekerja dan rapat maraton untuk merumuska apa saja langkah yang harus ditempuh untuk menurunkan CAD. Maka keluarlah kebijakan kenaikan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor 1.147 komoditas. Impor komoditas inilah yang disinyalir menyebabkan CAD melonjak dan membuat rupiah tertekan serius.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi hingga akhir 2018 total CAD Indonesia akan mencapai US$25 miliar, saat ini kabarnya sudah menembus level US$12 miliar. Itu sebabnya memberi tekanan serius terhadap rupiah sehingga mendekati level Rp15.000.

Menyadari CAD sebagai biang keladi pelemahan rupiah, maka Presiden Jokowi menginstruksikan bagaimana caranya agar CAD ditekan dalam setahun ke depan. Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama jajarannya pun melakukan rapat maraton, hasilnya, menaikkan PPh Pasal 22 terhadap 1.147 komoditas impor.

Langkah awal itu diambil untuk menyeimbangkan neraca pembayaran Indonesia. Sebab pemerintah yakin salah yang membuat dana investor asing keluar adalah defisit transaksi berjalan yang semakin melebar.

Dengan ditambahkannya pajak impor tersebut, diharapkan impor pada pos non-migas akan menurun. Sehingga defisit transaksi berjalan mengecil, dan industri tanah air memiliki kesempatan untuk bersaing dengan produk impor.

Menkeu sendiri menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kenaikan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terkait 1.147 produk impor tersebut. Upaya ini dalam rangka menekan CAD dan pada akhirnya menekan defisit neraca pembayaran.

Sri Mulyani mengumumkan dan didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Dalam kebijakan itu ada 1.147 pos tarif yang terkena penyesuaian tarif impornya. Penyesuaian tarif impor terhadap barang-barang impor itu terbagi menjadi 3 bagian.

Pertama, untuk 210 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 7,5% menjadi 10%. Termasuk dalam kategori ini adalah barang mewah seperti mobil CBU (Completely Build Up) dan motor besar.

Kedua, ada 218 item komoditas yang tarif PPh 22 naik dari 2,5% menjadi 10%. Termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri seperti barang elektronik seperti dispenser air, pendingin mangan, lampu, keperluan sehari-hari seperti sabun, sampo, kosmetik, serta peralatan masak.

Ketiga, ada 719 item komoditas, yang tarif PPh 22 naik dari 2,5% menjadi 7,5%. Termasuk dalam kategori ini seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya. Contohnya bahan bangunan, ban, peralatan elektronik audio-visual (kabel, box speaker), produk tekstil (overcoat, polo shirt, swim wear).

Inilah rincian kebijakan kenaikan PPh Pasal 22 soal 1.147 produk impor konsumsi (Sumber: Kementerian Keuangan).

“Sementara ada 57 pos tarif yang tetap 2,5%. Post tarif ini merupakan impor bahan baku yang kami nilai penting untuk menjaga momentum ekonomi,” demikian urai Sri.

Sedangkan untuk barang-barang yang PPh impornya naik itu, ditegaskan merupakan barang konsumsi yang bersifat barang akhir. Sehingga jika dikenakan penyesuaian tarif akan mampu membantu menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia tanpa mengganggu roda perekonomian.

Dampak ke industri

Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, menilai upaya pemerintah ini akan berdampak positif bagi dunia usaha.

Pasalnya, kondisi perekonomian domestik akan lebih terjaga dan tidak lagi rentan oleh kondisi eksternal. Selain itu, kebijakan ini akan membantu untuk membangkitkan industri dalam negeri.

Sementara Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri Indonesia Johnny Darmawan meminta pemerintah fokus pada pengembangan industri substitusi.

Pasalnya, apabila tidak dibarengi dengan proses pengembangan industri domestik, hal itu akan sia-sia. ”Insentif untuk investasi industri substitusi diperlukan, supaya tidak menjadi bumerang deindustrialisasi di Tanah Air.”

Dia juga meminta agar pemerintah tetap membuka pintu diskusi di kemudian hari terkait dengan evaluasi kebijakan PPh impor itu.

Sedangkan Ketua Asosiasi Aneka Keramik Indonesia, Elisa Sinaga, berpendapat kebijakan ini adalah salah satu langkah untuk melindungi produk dalam negeri yang selama ini dirugikan oleh produk impor.

Hanya saja pengendalian impor seharusnya tidak berhenti pada kebijakan ini saja, tetapi juga melalui upaya pengamanan pasar seperti safeguard.

“Dampak dari kebijakan baru ini belum bisa banyak berpengaruh karena hanya mengena 20% saja, masih bisa naik. Masih perlu safeguard yang diterapkan berbarengan.”

Direktur Penelitian Core Mohammad Faisal mengatakan, kenaikan tarif PPh impor untuk barang mewah seharusnya lebih tinggi dari yang ditentukan pemerintah saat ini. Pasalnya, apabila dilihat dari kebutuhannya, kontribusi produk-produk itu terhadap perekonomian nasional sangat kecil.

Dia mengingatkan upaya untuk menekan impor barang konsumsi dan yang memiliki substitusi di dalam negeri ini perlu diintegrasikan dengan penguatan daya saing produk substitusi di dalam negeri.

Penguatan daya saing produk substitusi sangat penting untuk ketahanan industri dalam negeri. Pasalnya, langkah itu akan membuat produk dalam negeri lebih tahan dan berdaya saing ketika aturan PPh impor tersebut dicabut di kemudian hari.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati juga mengingatkan pemerintah akan potensi kenaikan aktivitas pasar gelap karena penyesuaian tarif PPh tersebut. Oleh karena itu, kebijakan baru ini harus diimbangi dengan penegakan hukum di lapangan.

“Mengapa barang impor itu ada? Ya karena ada permintaan. Ketika barang dikendalikan, hal itu akan memicu black market,” tegasnya.

Black market alias impor ilegal diperkirakan akan melonjak dengan kenaikan tarif PPh impor 1.147 produk. Karena itu pengawasan di pelabuhan bandara harus diperketat, termasuk kawasan pantai yang longgar penjagaannya seperti Pantai Mutiara yang dikabarkan sering dijadikan ajang penyelundupan produk-produk impor ilegal.

Termasuk pelabuhan-pelabuhan kecil yang longgar pengawasannya, pertukaran produk ilegal di tengah laut, atau pulau-pulau terpencil. Semua akan menjadi surga bagi maraknya perdagangan produk-produk black market.

Mengapa impor ilegal bakal marak? Karena biaya impor meningkat, jumlah produk yang PPh naik cukup banyak, kalau tak bisa dikatakan overdosis, termasuk lemahnya pengawasan aparat di pelabuhan kecil dan tengah laut. Itu sebabnya kebijakan ini harus dibangeri dengan penguatan aparat Bea dan Cukai dalam mengawasi tempat-tempat tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here