Nasib 14 Bank Yang Dibobol Sunprima

0
104
Bareskrim Polri mendalami kelalaian dalam kasus pembobolan 14 bank dengan total kerugian mencapai Rp14 triliun.

Nusantara.news, Jakarta – Perkembangan terbaru kasus pembobolan 14 bank oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), Bareskrim Mabes Polri melakukan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigasi.

Selain itu, pihak Polri juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengungkap dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dugaan tindak pidana PT SNP ini dilakukan dengan cara mengajukan pinjaman pada 14 Bank dengan menyerahkan jaminan berupa list kontrak piutang pembiayaan konsumen (end user). Tindakan tersebut diduga menimbulkan kerugian pada 14 bank. Di antaranya, Bank Panin, Bank Mandiri, PT Bank Central Asia (BCA), Bank Jabar Banten, Bank Sinar Mas, Bank Ganesa, Bank Capital Indonesia, Bank Nasional NOBU, Bank Victoria, Bank JTrust, Bank Resona Perdania, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Woori, dan Bank CTBC.

Sejauh ini audit investigasi bersama masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi terhadap PT Bank Mandiri (persero) TBK sebagai kreditur yang telah memberikan limit fasilitas kredit kepada PT SNP dari tahun 2004 sampai 2015 sebesar Rp10,525 triliun.

Diduga outstanding macet PT SNP di Bank Mandiri sebesar Rp1.403.833.000.000 dari total fasilitas kredit yang diterima sebesar Rp10,52 triliun.

Hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi salah satu langkah untuk menyelidiki dugaan korupsi PT Bank Mandiri Tbk dalam pemberian kredit kepada PT SNP Finance.

Ya, kredit macet ini ditemukan sejak tahun 2010 dimana PT SNP telah bermasalah dengan keuangannya. Itu artinya, sejak 2010 terjadi real outstanding. Sejak awal, cara PT SNP mencari pinjaman dan mendapat fasilitas kredit sudah tak beres.

Ketika diminta komentarnya, Kasubdit II Ditipideksus Bareskrim, Kombes Pol Golkar Pangarso mengatakan, pihaknya terus mendalami proses pemberian kredit terhadap PT SNP, terutama prinsip kehati-hatian.

“Yang mereka gunakan sebagai jaminan adalah piutang fiktif, artinya ada prinsip kehati-hatian yang tidak diterapkan bank,” kata Golkar Pangarso, Jumat (9/11).

Tentu, tidak hanya Bank Mandiri yang menderita kerugian. BCA juga senasib. Dana senilai Rp200 miliar yang dibobol PT SNP telah memasuki masa kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) dengan kolektabilitas 5 atau macet.

Nilai kredit yang diajukan ke BCA di-markup dari nilai sebenarnya. Ini dilakukan oknum internal SNP Finance. Hal ini disampaikan Direktur BCA Rudi Susanto. Menurutnya, NPL kolektabilitas 5 tersebut terjadi sebelum awal Juni 2018. Dia pun menganggap dana Rp200 miliar tersebut sulit untuk pulih.

“SNP Finance Rp200 miliar, kami masuk di NPL 5 sebelum Juni. Reserve kami udah full di sana. Kalau finance company sulit dapat recovery (pemulihan),” ujar Rudi, beberapa waktu lalu.

Rudi juga mengatakan, perseroan tak menargetkan besaran dana pemulihan untuk memulihkan kredit macet tersebut atau coverage ratio. “Coverage ratio per bulan, kami nggak ada target coverage ratio. Kami ambil langkah konservatif untuk cadangan ini,” jelasnya.

Diketahui, PT SNP mulai mengajukan kredit ke BCA sejak Juni 2016. Besaran kredit berjenjang hingga November 2017 nilainya mencapai Rp545 miliar. Semula, PT SNP mengangsur secara rutin. Sisa kewajiban PT SNP terus berkurang hingga menjadi Rp210 miliar.

BCA memberikan kepercayaan untuk menyalurkan kredit kepada SNP Finance lantaran perusahaan pembiayaan Grup Columbia itu memiliki kinerja keuangan yang sehat.

Namun ujung-ujungnya, PT SNP mulai mangkir dari kewajibannya membayar utang kepada BCA dan beberapa bank lainnya. Bagi Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja kasus tersebut merupakan penyelewengan penggunaan kredit.

Pada kasus yang ditangani Ditipideksus Bareskrim Mabes Polri, kepolisian telah menangkap dan menahan tujuh orang tersangka dari PT SNP. Masing-masing atas nama Wahyu Handoko (Supervisior Treasury dan Bank Relation), Donni Satria (Direktur Utama), Rudi Asnawi (Direktur Keuangan), Leo Chandra (Komisaris Utama), Sie Lieng (Manager Keuangan), Anita Sutanto (Asisten Manajer Keuangan), Christian D. Sasmita (Manager Akuntansi), dan Andi Paweloi (Direktur Operasional).

Selain menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, polisi juga melakukan pemblokiran terhadap rekening PT SNP di 14 bank dimaksud. Tidak tanggung-tanggung, PT SNP telah menimbulkan kerugian sekitar Rp14 triliun.

SNP resmi pailit 

Sejak mencuatnya kasus pembobolan 14 bank, saat ini PT SNP resmi menyandang status pailit. Status tersebut resmi diberikan melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Jumat (26/10) lalu.

Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sunprima Irfan Aghasar menyampaikan, dalam rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian Sunprima, hasilnya dari jumlah kreditur yang hadir, kreditur konkuren (tanpa jaminan) 100% menyetujui perdamaian, sementara kreditur separatis (dengan jaminan) yang hendak berdamai hanya 39%. Sisanya 61% ingin PT SNP pailit.

Sesuai pasal 281 ayat (1) UU 37/2004, perdamaian PKPU atawa homologasi musti punya suara 51% dari tiap kategori kreditur yang memberikan suara. Makanya, Sunprima pailit sebab 61% separatis enggan berdamai.

Suara separatis yang menolak berdamai berasal dari Bank Mandiri, BCA, dan Bank Panin. Ketiga bank ini memang punya tagihan yang besar. Tagihan Mandiri Rp1,40 triliun, BCA Rp210,09 miliar, dan Panin Rp141,06 miliar.

Sementara beberapa bank lain yang punya tagihan ke SNP adalah Bank Woori Rp16,70 miliar, Bank Capital Rp30,59 miliar, Bank Sinarmas Rp9,51 miliar, Bank JTrust Rp55,89 miliar, Bank Nobu Rp33,74 miliar, Bank BJB Rp25,82 miliar, Bank Nusantara Parahyangan Rp46,92, Bank CTBC Indonesia Rp50,13 miliar, Bank Ganesha Rp77,98 miliar, Bank Resona Perdania Rp74,35 miliar, Bank Victoria Rp55,63 miliar.

Adapun tagihan terpisah lainnya berasal dari 340 pemegang Medium Term Notes (MTN) PT SNP yang nilainya mencapai Rp1,85 triliun. Ditambah dengan adanya tagihan bunga dan denda dari separatis senilai Rp17,02 miliar, dan tagihan konkuren (tanpa jaminan) senilai Rp338 juta nilai tagihan PKPU SNP mencapai Rp4,09 triliun.

Sementara atas putusan ini, Corporate Secretary PT SNP Ongko Purba Dasuha menyatakan menerima. Selanjutnya ia menyerahkan proses pemberesan harta kepailitan kepada kurator.

“Iya kami menerima putusan, selanjutnya itu kewenangan kurator untuk melakukan pemberesan aset. Sudah bukan kewenangan kami, lagipula kami juga belum menerima salinan putusan,” kata Ongko.

Dari catatan AJ Capital, konsultan keuangan dalam PKPU, Sunprima memang masih punya aset yang ditaksir senilai Rp1,15 triliun. Sayangnya, mayoritas aset memang berasal dari piutang konsumen yang berumur tua sehingga sulit dilakukan penagihan.

Sementara perinciannya Rp1,13 triliun berasal dari piutang (account receivable) konsumen, saldo kas senilai Rp25,04 miliar, dan beberapa aset tetap yang nilai likuidasinya sejumlah Rp4,06 miliar. Nilai piutang senilai Rp1,13 triliun didominasi piutang tua dan sebesar Rp543,40 miliar merupakan piutang lebih dari lima tahun. Bahkan senilai Rp974,97 miliar piutang berumur lebih dari satu tahun.

Dari hitung-hitung AJ Capital, jika pailit besaran pengembalian utang PT SNP ke kreditur memang sangat kecil, hanya 1,8%-3,7% atau senilai Rp73,57 miliar hingga Rp150,68 miliar dari total tagihan PKPU Sunprima senilai Rp4,09 triliun.

Komisaris Utama PT SNP Leo Chandra.

Karena itu, kurator Kepailitan Sunprima sudah mengambil ancang-ancang membidik harta Komisaris Sunprima Leo Chandra jadi bekal pengembalian utang.

Irfan selaku kurator kepailitan PT SNP mengatakan, “Kalau sudah ada personal guarantee (jaminan pribadi) dari Leo Chandra ke kreditur separatis (dengan jaminan), kami mempersilakan separatis untuk eksekusi aset. Sesuai UU 37/2004 separatis punya waktu 60 hari, setelahnya bisa dibereskan kurator,” katanya, Rabu (7/11) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Proses pemberesan memang akan langsung dilakukan setelah pengurus selesai merekapitulasi tagihan kreditur yang masuk. Sebab, PT SNP pailit akibat gagal berdamai dalam proses PKPU yang dijalani sebelumnya.

Sebelumnya dalam rencana perdamaian PKPU yang disusun, Leo juga berencana memberikan jaminan kepada seluruh kreditur. Sayangnya, PKPU PT SNP berakhir kepailitan, sehingga ikhtiar tersebut pupus.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here