Nasib Mengenaskan Buruh Sawit, Sudah Bergaji Rendah Diancam Ular Kobra Pula

0
1512
Sejumlah pekerja kebun kelapa sawit memilah dan mengangkut hasil panen di kawasan Kalidoni Palembang, Sumsel, Rabu (22/3). Sebagai salah satu provinsi dengan lahan kelapa sawit yang cukup luas yaitu sekitar satu juta Ha, Sumatera Selatan mampu mengekspor 70 persen hasil panen dan 30 persen lainnya untuk kebutuhan domestik. ANTARA FOTO/Feny Selly/ama/17

Nusantara.news, Jakarta – Buruh perkebunan kelapa sawit asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kalimantan Tengah, selain upahnya rendah juga mengalami kekejaman yang luar biasa. Bahkan ada yang digigit ular kobra yang sengaja dilepaskan pemilik perusahan di areal perkebunannya sebagai pembasmi hama.

Kenyataan tragis itu diungkap Peneliti Institute of Ecosoc Rights, Sri Palupi dalam diskusi bertajuk “Perkebunan Kelapa Sawit dan Hak Azasi Manusia”di Sekretariat IRSGC, Kupang, Minggu (26/3) kemarin.

Bayangkan saja, para buruh kasar yang sebagian besar berasal dari NTT mesti bekerja 7-12 jam sehari dengan upah Rp48.000 hingga Rp65.000 per hari dengan resiko kerja yang bahkan mengancam keselamatan jiwanya.

“Mereka hidup berjejal di barak penampungan yang sangat tidak layak huni. Jauh dari fasilitas umum dan kesehatan yang memadahi,” tuding Sri Palupi.

Satu-satunya sumber air bersih, beber Sri, adalah sungai yang mengalir di sekitar perkebunan yang sudah banyak tercemar.

Hasil gambar untuk Sri Palupi

Sri Palupi

Setelah didalami, lanjut Sri, ratusan buruh asal NTT itu juga tidak mendapatkan perlindungan kerja seperti jaminan sosial dan jaminan kesehatan dari perusahaan. Sebagian besar di antara mereka bahkan masih berstatus buruh harian lepas (BHL) meskipun sudah bekerja bertahun-tahun.

Dengan status BHL itu, lanjut Sri, tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana tercantum dalam UU Ketenagakerjaan.

Bukan hanya itu, buruh perempuan acap kali menjadi korban perbudakan. Sebut saja, saat hamil para buruh perempuan harus tetap bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu pun tanpa dibekali peralatan kerja yang memadahi.

“Keselamatan mereka juga terancam karena adanya kebijakan perusahaan kelapa sawit untuk melepas ratusan ular kobra untuk mengatasi hama di wilayah perkebunan,” terang Sri.

“Ada buruh yang kerja lima tahun tapi status tetap Buruh Harian Lepas (BHL). Belum lagi 100 ular kobra dilepas untuk 100 hektar lahan bahkan ada buruh NTT yang tersengat ular kobra di bagian mata saat memotong dahan sawit tapi perusahaan berdalih kalau ular tumbuh dan berkembang biak secara alami,” ucap Sri prihatin.

Ada juga kesaksian banyak buruh atau keluarganya asal NTT yang meninggal dunia karena tidak mendapatkan pengobatan yang memadahi dari pihak perusahaan. Alasannya klise, mereka berstatus BHL.

“Baru satu setengah tahun ia bertugas tapi sudah mengurus delapan orang warga buruh PT KDP, terdiri dari dua buruh dan enam anak-anak buruh. Mereka meninggal karena sakit dan tak mendapatkan pengobatan memadai. Mereka adalah buruh dengan status harian lepas,” sebut Sri Palupi.

Para buruh itu tidak menyadari statusnya sebagai BHL meskipun sudah satu tahun bekerja di PT KDP. “Dia baru tahu statusnya sebagai BHL saat mengurus anaknya yang meninggal dunia dan minta bantuan perusahaan untuk membawa jasad anaknya ke kampung halaman,”papar Sri.

Ternyata pihak perusahaan hanya memberi uang Rp250 ribu dengan alasan statusnya sebagai BHL. Informasi itu justru didapat Sri dari pastor yang ikut mengurus jenasahnya.

Sistem BHL itu, imbuh Sri, secara luas diterapkan di perkebunan kelapa sawit dan itu sudah menghilangkan hak-hak buruh untuk bebas dari kerja paksa. Kondisi geografis perkebunan yang terisolir semakin menyuburkan praktik itu.

“Para buruh harian lepas yang datang atau didatangkan dari daerah lain sepenuhnya bergantung hidup pada perusahaan. Betapa pun mereka menghadapi kondisi kerja buruk, mereka akan tetap bertahan demi mendapatkan upah,” tandas Sri.

Hasil gambar untuk syahganda nainggolanDr. Syahganda Nainggolan 

Menanggapi paparan Sri Palupi, Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC) yang juga pemerhati perburuhan, di tempat terpisah, menyebutnya sebagai bentuk perbudakan yang mestinya sudah menjadi cerita lama yang tidak boleh lagi ada.

“Kalau data-data itu betul terjadi, ini suatu bentuk perbudakan yang mestinya sudah tidak ada lagi di Republik ini,” kecam Dr. Syahganda Nainggolan yang meraih gelar doktor ilmu kesejahteraan masyarakat di Universitas Indonesia tahun lalu.

Untuk itu Syahganda berharap Kementerian Tenaga Kerja tidak tinggal diam, bahkan lebih pro-aktif menelusuri kejadian serupa sekaligus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perussahaan yang sengaja mengabaikan hak-hak dasar buruhnya.

Perbudakaan terhadap buruh kelapa sawit di Kalimantan Tengah, tambah Syahganda, bahkan lebih kejam dari perlakuan pemerintah Hindia Belanda pada era tanam paksa. “Ïni sudah kejahatan kemanusiaan yang sangat serius,” tudingnya.

Terlebih, imbuh Syahganda, tidak sedikit pengusaha perkebunan kelapa sawit yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. “Mestinya mereka tidak memperlakukan buruhnya secara semena-mena,”tandas Syahganda. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here