Nasib Pasar Tradisional di Tengah Serbuan Ritel Asing

0
425

Nusantara.news, Surabaya – Hingga saat ini keberpihakan Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya) terhadap pasar tradisional terus diuji. Pasar tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat menengah ke bawah perlahan-lahan tergusur perannya dan tergantikan oleh pusat-pusat perbelanjaan modern atau ritel asing yang dimiliki oleh konglomerasi dan korporasi bermodal raksasa.

Dominasi asing tampaknya semakin tak terbendung dalam perekonomian nasional. Selain menguasai hampir semua sektor ekonomi strategis (keuangan, perbankan, energi, pangan dan lain-lain), asing juga menguasai pasar perdagangan lokal. Fakta menunjukan, perkembangan pangsa pasar ritel modern yang mayoritas dimiliki asing meningkat signifikan setiap tahun. Survei juga menunjukkan, pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sementara pasar tradisional justru menurun 8% setiap tahun.

Serupa dengan nasib pasar tradisional, toko/warung eceran milik masyarakat kampung pun  merana karena semakin jarang dikunjungi pembeli karena minimarket-minimarket telah berdiri ‘di sebelah’ atau ‘berhadap-hadapan’ dengan toko/warung mereka. Padahal mereka berharap banyak toko/warungnya dapat memberikan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang, bukan tambahan penghasilan yang mereka dapatkan, melainkan kerugian yang harus mereka terima.

Zonasi rasio jumlah penduduk perlu juga dipertimbangkan dalam pemberian ijin pasar modern. Tidak adanya zonasi ini, mengakibatkan di wilayah tertentu cenderung menjadi area konsentrasi pasar modern, sehingga tidak sebanding dengan pangsa pasar yang ada. Secara  otomatis mematikan pangsa pasar tradisional yang lebih dulu ada. Proporsi rasio dapat dilakukan misalnya, dalam setiap jumlah penduduk 500 ribu jiwa hanya dapat dibangun 1 super/hypermarket dan 2 ritel swalayan. Tidak seperti yang terjadi saat ini, dalam 1 kecamatan dapat berdiri 4 super/hyper-market dan 10-15 minimarket, padahal penduduknya tidak lebih dari 350 ribu jiwa.

Zonasi jarak atau radius minimal sangat penting diterapkan, agar tidak terjadi penumpukan pasar modern di wilayah tertentu, yang hanya akan merugikan pengelola pasar dengan modal dan pengelolaan terbatas. Misalnya dalam radius 5 km dari pasar tradisional tidak boleh didirikan pasar modern.

Pengamatan NUSANTARA.NEWS proses peminggiran dan pemusnahan terhadap pasar tradisional sesungguhnya telah berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan dengan sangat kompak oleh koalisi strategis antara pemilik modal dan oknum birokrasi. Bagai buah simalakama, di satu sisi, masuknya peritel asing itu akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional, baik dalam bentuk pendapatan pajak maupun penyerapan tenaga kerja, namun di sisi lain, hal tersebut sangat berpotensi mematikan pasar tradisional.

Kehadiran pasar modern, dengan sistem waralaba (franchise) yang sudah merambah hingga perkampungan, sangat berpotensi meminggirkan keberadaan pasar tradisional, bahkan tidak mustahil bila saatnya nanti akan memusnahkan eksistensi pasar tradisional. Sedikitnya ada dua modus operandi yang selama ini telah digunakan oleh koalisi strategis itu dalam melakukan upaya peminggiran dan pemusnahan terhadap pasar tradisional serta kebijakan pemerintah dalam menetralisir menjamurnya ritel modern.

Modus pertama, “pengambilalihan” secara paksa sejumlah pasar tradisional untuk digantikan dengan pasar modern, seperti hipermarket dan supermarket. Dalam pengambilan paksa tersebut pedagang pasar tradisional tidak bisa berkutik sama sekali menghadapi tekanan dari pihak koalisi strategis, sehingga mereka harus rela terpinggirkan.

Modus operandi kedua adalah “pengepungan” terhadap pasar tradisional dengan pendirian mall, supermarket, dan mini market waralaba di sekeliling pasar tradisional. Akibat pengepungan tersebut, jumlah pengunjung pasar tradisional semakin menurun secara drastis, lantaran berpindah belanja ke pasar modern.

Dampak negatif pertumbuhan ritel modern yang tumbuh semakin pesat belakangan ini, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, mulai dirasakan oeh banyak pedagang tradisional. Kesan kumuh, becek, dan semrawut sepertinya masih melekat di pasar tradisional. Kondisi ini menyebabkan pembeli pun menjadi enggan untuk  datang dan berbelanja. Bahkan ada sebagian besar pasar tradisional sudah tidak layak huni serta sudah tidak beroperasi sejak lama. Uluran tangan negara untuk membina pasar tradisional agaknya tak kunjung datang.

Jumlah pasar modern di Surabaya dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Tercatat di tahun 2015 jumlah pasar modern sebanyak 625 unit. Jumlah ini berbeda jauh dengan jumlah pasar tradisional. Tercatat selama 2014 dan 2015 tidak ada penambahan jumlah pasar tradisional. Jumlah pasar tradisional yang ada di Surabaya hanya sebanyak 67 unit.

Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Achmad  Zakaria yang dikenal sangat kritis menanggapi maraknya ritel modern, mendesak pemerintah kota untuk segera menertibkan minimarket yang melanggar Perda 8 Tahun 2014 tentang Toko Modern yang tidak mengantongi izin. “Harusnya taat azas, jika melanggar Perda tentang izin gangguan atau HO selesaikan,” tuturnya.

Mantan Sekretaris DPD PKS Surabaya ini menilai penanganan terhadap minimarket yang tak berizin tak jelas. Kalangan dewan akan mempertanyakan penegakkan perda Toko modern pada pemerintah kota. Dengan nada khawatir ia menyatakan, “jangan sampai Perda dan Perwali yang ada hanya macan ompong.”

PD Surya sebagai pengelola pasar tradisional di Surabaya seyogyanya segera dibenahi dan bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan pasar tradisional di Surabaya, agar bukan sekedar bisa bertahan tetapi mampu bersaing dengan pasar modern.

“Tanggung jawab besar sekarang berada di tangan Walikota Surabaya untuk segera meng-operasionalisasi-kan perlindungan pasar tradisional tersebut ke dalam peraturan-peraturan daerah yang lebih detail dan aplikable,” pungkasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here