Nasihat Deaton dan Kegelisahan Jokowi Soal Pertumbuhan Ekonomi

0
569
Presiden Jokowi seperti gundah gulana lantaran kinerja pertumbuhan ekonomi tidak kunjung naik signifikan. Adakah kegundahan Jokowi terkait dengan riset Prof. Angus Deaton, bahwa semakin besar utang semakin rendah pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Nusantara.news, Jakarta – Pemenang Nobel Ekonomi (Nobel Prize of Economic) Prof. Angus Deaton melakukan riset terkait hubungan Jumlah Utang Negara dengan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Berkembang. Hasil studinya, makin tinggi jumlah hutang makin rendah pertumbuhan ekonomi negara.

Mencengangkan memang hasil riset Deaton di atas, karena menjawab kegelisahan beberapa pimpinan negara. Termasuk Presiden Jokowi yang belakangan uring-uringan karena pertumbuhan ekonomi tak pernah beranjak jauh, naik turun, di kisaran 5%.

Adakah stagnasinya pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tumpukan utang yang terus menggunung itu?

Laporan Bank Dunia (World Bank), pada Juni 2019 menyebutkan pos pengeluaran pemerintah pusat (expenditure) mulai tahun 2017, 2018 dan 2019, ada pola kesamaan. Polanya, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga utang (interest payment) lebih besar dibandingkan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur.

Hasil riset Angus Deaton ini tentunya ada pola yang terjadi pada politik utang di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang manambah keterpurukan ekonomi. Karena mestinya antara utang dan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ini terkait dengan politik ekonomi kreditor terhadap klien yang memberikan syarat yang ketat sehingga pinjaman tidak bisa digunakan secara maksimal, belum lagi jika ada korupsi didalamnya lewat selisih bunga (interest rate).

Era pemerintah saat ini sebagai contoh, utang dan investasi dari China yang mensyaratkan keterlibatan kontraktor dan tenaga kerja dari China jelas sangat merugikan Indonesia. Apalagi banyak proyek yang tak memiliki feasibility study yang kuat, yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri.

Kegelisahan Presiden Jokowi soal pertumbuhan ekonomi yang kembali melandai mencuat saat membuka Sidang Kabinet di Istana Bogor.

Apa yang membuat peningkatan konsumsi masyarakat tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan? 



Jawaban atas hal ini mungkin bisa ditemukan dari kemarahan Presiden Jokowi tadi pagi. Jokowi kembali mengungkapkan kekecewaan yang belum kunjung terobati. 



"Kita perlu melihat betul angka-angka yang telah didapat oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Ini hati-hati. Ekspor Januari-Mei 2019 YoY (year-on-year) turun 8,6%. Impor Januari-Mei turun 9,2%. Neraca dagang Januari-Mei ada defisit US$2,14 miliar," tegas Jokowi. 


Ini dia biang keladinya. Net ekspor Indonesia sepertinya belum juga mampu berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Pada kuartal I-2019, PDB dari ekspor adalah Rp699 triliun sementara impor menjadi pengurang sebesar Rp708,7 triliun.

Net ekspor bukannya menambah PDB, tetapi malah defisit Rp9,7 triliun. Dengan data-data BPS terkini, ada kemungkinan sumbangsih net ekspor pada kuartal II tidak akan berbeda jauh. Atau bukan tidak mungkin malah lebih jeblok. Itu artinya pertumbuhan ekonomi bakal melandai kembali.

Apalagi Gubernur BI Perry Warjiyo membawa kabar yang kurang sedap. Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2019 melandai alias tidak jauh dibandingkan kuartal sebelumnya. 

"Melandai itu pertumbuhan ekonomi secara year-on-year hampir sama degan kuartal I-2019. Kurang lebih 5,07% atau kalau dibulatkan 5,1%," ungkap Perry. 


Rasanya agak aneh melihat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2019 nyaris sama dengan kuartal sebelumnya. Bukan apa-apa, pada kuartal II terjadi puncak konsumsi rumah tangga yaitu Ramadan-Idul Fitri. Belum lagi kalau bicara Pemilu 2019, yang juga menggerakkan konsumsi masyarakat. Tapi mengapa lagi-lagi pertumbuhan ekonomi justru landai.

Patut diduga, kue ekonomi yang ada habis hanya untuk membayar pokok dan bunga utang. Sehingga likuiditas yang ada tidak sempat digunakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, menggerakkan roda ekonomi, karena harus habis tertiup angin, habis untuk membayar utang.


Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, terungkap pada 2019 rencana pembiayaan APBN melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp825,70 triliun. Tentu saja itu angka yang tidak sedikit, kalau dibagi dalam setahun 365 hari, maka dalam sehari Kemenkeu menerbitkan SBN hingga Rp2,26 triliun. 

Rencana penerbitan SBN tersebut terdiri dari SBN netto sebesar Rp388,96 triliun, untuk kebutuhan pembayaran utang jatuh tempo sepanjang 2019 sebesar Rp382,74 triliun, dan berupa SBN cash management sebesar Rp54 triliun.

Sementara menurut catatan peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra dalam lima tahun terakhir utang pemerintah mengalami kenaikan sebesar 8% per tahun. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi hanya mentok di 5% per tahun. “Karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan utang kita tidak produktif, pertumbuhan ekonomi di bawah minus 3% pertumbuhan utang,” menurut dia.

Gede juga menggarisbawahi bahwa utang pemerintah yang dicetak melalui SBN sangat memberatkan APBN. Sebab utang itu berbunga 7,9%. Termasuk yang tertinggi di Asia Pasifik dan yang tertinggi di Asia Tenggara. 

Sebagai gambaran betapa mencekiknya beban utang yang terus meningkat setiap tahun, pada APBN tahun 2019 ini, utang pokok yang harus dilunasi mencapai Rp409 triliun. Sementara bunganya yang harus dibayar tahun 2019 mencapai Rp280 triliun.

“Jadi total pokok dan bunga utang yang harus dibayar tahun 2019 mencapai Rp689 triliun. Ini adalah rekor baru dari beban utang di APBN Indonesia, selamat ya Ibu Menkeu Sri Mulyani, anda layak menjadi Ratu Utang Sejagat,” ujarnya.

Apalagi Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa SBN domestik yang kuasai  asing mencapai Rp991,06 triliun. Surat utang yang dapat diperdagangkan (tradeable) itu tercatat sebanyak 38,9% dibandingkan total surat utang sebesar Rp2.547,69 triliun.

Sementara itu, kepemilikan SBN tradeable oleh domestik sebanyak Rp1.556,63 triliun dimiliki oleh perbankan sebanyak Rp646,09 triliun, institusi negara sebesar Rp107,11 triliun, dan non-bank sebesar Rp803,44 triliun. 

Hanya saja, kepemilikan asing di dalam SBN ini tumbuh signifikan. Kepemilikan asing di dalam SBN tradeable tumbuh 19,51% dibanding posisi yang sama tahun lalu, yaitu Rp829,22 triliun secara tahunan (year on year). 

Padahal, tahun lalu, pertumbuhan SBN tradeable yang digenggam asing hanya tumbuh 7,67% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp770,14 triliun. 

Di sisi lain, pertumbuhan SBN yang dipegang domestik tercatat tumbuh lebih rendah, yakni 13,73% dibandingkan posisi tahun lalu sebesar Rp1.368,7 triliun. 

Dengan gambara di atas terlihat bahwa utang semakin mengepung kita, itu artinya peluang utang menggembosi pertumbuhan ekonomi masih akan berlanjut. Bahkan dengan risiko yang lebih besar, pertumbuhan ekonomi semakin digerogoti oleh utang.

Sudah saatnya Pemerintah Jokowi mawas diri, menahan diri untuk terus-terusan berutang. Karena ancaman nyata sudah terlihat, sebelum terlambat, tahan nafsu membangun dengan utang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here