Reuni Gerakan 212

Nasionalisme Islam atau Sentimen Primordial?

1
262
Ilustrasi: Reuni 212 di Kawasan Monas Jakarta, 2 Desember 2017. (Foto: ANTARAFOTO)

Nusantara.news – Aksi 212 (2 Desember) 2016 tercatat sebagai salah satu gerakan sosial terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, yang diikuti jutaan manusia dan direspon oleh rakyat Indonesia, serta mengejutkan publik dunia. Pada tanggal 2 Desember 2017 lalu mereka melaksanakan reuni. Apakah ini gerakan politik atau sekadar nostalgia romantik dari para aktivis 212 dalam rangka pemanasan Pemilu 2019?

Aksi 212 sebagai social movement (gerakan sosial) terbentuk karena adanya akumulasi “rasa” marah, jengkel, bahkan terhina oleh sikap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta saat itu. Dari mulai sikap Ahok terhadap etnis Betawi, melakukan penggusuran kaki lima, Kalijodo, Kampung Aquarium untuk reklamasi, penggusuran penghuni aset DKI, yang terkesan anti rakyat kecil dan sebaliknya pro-taipan. Puncaknya adalah kasus Surat Al-Maidah: 51 yang berbuntut kasus hukum berupa penistaan agama. Ahok pun diberhentikan dari jabatannya sebagai gubernur guna menjalani hukuman penjara sampai saat ini.

Sentimen primordial atau gerakan sosial?

Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial dimaknai sebagai usaha kolektif untuk mengejar kepentingan bersama (dalam hal ini menggugat Ahok) atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama atau juga gerakan bersama melalui tindakan kolektif di luar lembaga mapan. Gerakan 212 memenuhi persyaratan di atas dari seluruh unsur karena GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penyelenggara aksi adalah institusi spontan dan reaksioner bukan lembaga mapan (mainstream).

Aksi 212 lebih tepat digolongkan sebagai gerakan sosial berbasis religius karena sentimen primordial dikaitkan dengan fokus massa untuk menggugat penistaan agama. Substansinya memang massa kelompok umat Islam mengincar figur Ahok, yang dinilai arogan dan sering menghina umat Islam saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Sentimen itu berbaur dengan sikap voluntary (ikhlas) massa kelompok Islam. Kita lihat misalnya, masyarakat Ciamis yang rela berjalan kaki pada aksi 212 tahun 2016 lalu, yang diulang kembali pada reuni 212 tahun 2017 ini. Sentimen tersebut mengarah pada primordialisme karena selain agama, ada unsur suku dan etnis (Cina) yang ditolak untuk menjadi pemimpin DKI Jakarta.

Gerakan 212 memiliki militansi dan menjadi solidaritas sosial yang berdampak pada keinginan para “alumni” aksi 212 untuk melakukan reuni, hal ini didorong oleh dua hal: Pertama, adanya respon negatif Pemerintah yang berlebihan dengan menerbitkan Peratutan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Peppu) tentang pembubaran Ormas. Lazimnya Perppu, seharusnya ada unsur kegentingan yang memaksa dituduhkan terhadap ormas radikal. Padahal banyak agenda Pemerintah yang lebih penting seperti krisis APBN karena pajak tidak tercapai dan jauh dari target sehingga ruang fiskal bermasalah?

Kedua, dilatarbelakangi sentimen primordial berbasis politik sektarian serta merupakan respon atas tuduhan kelompok intoleran. Soal “Rasa” dan ketersinggungan publik mengenai sikap dan perilaku Ahok serta keberpihakannya terhadap reklamasi teluk Jakarta membuat kelompok Islam bersatu dan melawan. Apakah ini bisa kita sebut nasionalisme Islam? Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi jika dikatakan sebagai “sentimen primordial” pasti akan ditolak oleh aktivis Gerakan 212.

Situasi ini diperburuk ketika POLRI justru seolah berpihak dengan mengkriminalisasi para aktivis Islam yang teribat dalam Gerakan 212, seperti: Muhammad Alkhathath, Ustaz Alfian Tanjung, Habib Rizieq Shihab, Andi Kobar, Ustaz Bachtiar Nasir, dan Amien Rais. Belakangan, Asma Dewi dan Ahmad Dhani yang ditersangkakan dengan kasus penyebaran ujaran kebencian. Beberapa orang lainnya dituduh makar walaupun kasusnya tidak berlanjut ke pengadilan seperti: Rachmawati, Sri Bintang Pamungkas, Hatta Taliwang, dan Kivlan Zen.

Seolah-olah persepsi publik digiring bahwa pemerintahan Joko Widodo anti-Islam, khususnya kelompok Islam “garis keras”, bahkan menyeret juga sebagian besar kelompok umat Islam (yang moderat). Mereka tersentak rasa keadilannya karena Pemerintah ketika itu seolah-olah membela Ahok dan taipan reklamasi. Sikap keberpihakan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) misalnya, menjadi salah satu pemicu yang justru memancing kebangkitan Aktivis 212 dalam konteks pembelaan mereka terhadap Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI baru yang tetap menolak proyek reklamasi dilanjutkan.

Nasionalisme Islam

Setelah fusi partai terjadi pada tahun 1977 karena kebijakan pemerintahan Soeharto untuk pemantapan stabilitas nasional maka unsur-unsur partai Islam melakukan penyatuan dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Unsur partai NU (Nahdlatul Ulama), Masyumi, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), PPTI (Partai Politik Tarikat Islam) melebur dengan setengah terpaksa. Rezim Soeharto memang khawatir, khususnya pada partai NU dan Masyumi yang besar pengaruhnya di era Orde Lama. Untuk mengamankan Golkar dan stabilitas nasional fusi dipaksakan sebagai kebijakan politik saat itu, dan perlawanan juga terbatas karena TNI ketika itu sangat pro Soeharto.

Publik lalu menganggap Orde Baru Islam-phobia, dan persepsi pun dibentuk bahwa partai Islam merupakan sentimen primordial dan sektarian politik. Dibuat kesan bahwa Islam (agama) tidak layak dan tidak patut dijadikan elemen strategis dalam berpolitik (1977–1997).

Menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin nasionalisme di Indonesia tanpa Islam? Jelas, analisa politik tentang kekhawatiran Soeharto terhadap partai Islam memang masuk akal, namun zalim karena setelah fusi 1977 dengan label PPP pun, partai Islam lumayan besar dan bahkan di DKI memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1982 PPP mulai dikendalikan secara internal dan terjadilah konflik.

Jika Gerakan 212 adalah ‘Nasionalisme Islam’ berarti gerakan ini ingin mendapat legitimasi politik berdasarkan persamaan agama. Indonesia yang 87 persennya umat Islam wajar saja jika ada Gerakan Sosial  berbasis Nasionalisme Islam, karena merasa bahwa parpol Islam yang ada tidak mampu mewakili kelompok Islam dalam arti luas.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) partainya warga NU, tapi tidak semua warga NU merasa terwakili, sehingga muncul Gerakan NU Kultural yang dipimpin oleh Alm. K.H. Hasyim Muzadi dan Gus Salahuddin Wahid. Ekses dari Muktamar NU yang dipolitisir untuk memaksakan Said Aqil Siradj sebagai Ketua Umum PB NU, meski ditolak sebagian besar warga NU yang dipimpin dua tokoh NU Kultural di atas.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan Amien Rais, faktanya tidak bisa dijadikan representasi umat Muhammadiyah karena hanya sebagian yang memilih PAN. Kekosongan itu diisi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menargetkan kalangan Islam terdidik dan berusia muda karena berbasis di kampus. Namun persepsi publik, partai ini digolongkan Islam radikal, eksklusif, dan dituduh berbau Wahabi. Faktanya, kelompok Islam moderat memang belum terwakili, karena anggota DPR dari partai Islam tidak menunjukkan diri sebagai representasi umat Islam sehingga kegelisahan itu dimanfaatkan oleh penggerak Aksi 212.

Sebaliknya, jika Gerakan 212 dianggap ingin mengusung politik Khilafah, ini jelas lebih keliru, karena kerangka NKRI sudah final, dan Indonesia bukan negara Islam sudah disepakati ketika para pendiri bangsa mengusung Pancasila dan UUD 1945 sebagai Dasar Negara.

Mengenai kebhinnekaan juga sudah selesai. Tapi jika yang diperdebatkan adalah soal rasa nasionalisme, maka etnis Cina justru seharusnya dipertanyakan tentang bagaimana sikap dan hati mereka soal rasa kebangsaan. Sangat tidak adil jika mayoritas Islam (pribumi) justru yang diminta beradaptasi dengan minoritas, sementara sebagian besar dari mereka (yang minoritas itu) justru diragukan nasionalismenya. Maka dibuatlah seolah-olah Gerakan 212 adalah kelompok intoleran, yang tidak toleran terhadap Ahok.

Rasa keadilan muncul dengan adanya Gerakan 212, dimana sebagian etnis Cina masih ingin dan berupaya untuk memperoleh status dwi-kewarganegaraan. Suatu ketika seorang taipan Sukanto Tanoto di TV Cina menyatakan bahwa, Indonesia adalah ibu tiri dan Cina adalah ibu kandungnya. Harus dipertanyakan, seberapa banyak etnis Cina yang menolak opini dan sikap seperti Sukanto Tanoto?

Mungkin ini ekspresi jujur dari hatinya. Celakanya, pernyataan tersebut terdengar sampai ke rakyat Indonesia, padahal kita mengetahui usaha kayu kehutanan, dengan pabrik pulp and paper, Grup Raja Garuda Mas (RGM) yang dimilikinya di Indonesia berekses pada lingkungan dan dianggap menyebabkan terjadinya pendangkalan Danau Toba, yang memperoleh perlawanan kuat Porsea Sumatera Utara, sehingga dia terpaksa memindahkan usahanya ke Riau lalu mengubah nama Holding dari RGM ke RGE (Raja Garuda Emas).

Belum lagi kasus penggelapan pajak triliunan Rupiah yang dilakukan oleh anak perusahaannya, PT Asian Agri, apakah mereka sudah melunasi denda pajak atau belum? Publik tidak mengetahui secara pasti.

Nasionalisasi Islam dengan Gerakan 212, awalnya hanya gerakan bersifat sentimen primordial dipicu oleh ketidakadilan karena pemerintah yang pro-taipan, menjadi developer reklamasi teluk Jakarta, didukung Ahok. Baru-baru ini pembelaan LBP  pada pembangunan Kota Meikarta milik Lippo Grup juga telah memperburuk citra pemerintahan karena proyek tersebut belum memiliki izin sesuai dengan protes dari Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.

Keberpihakan semacam ini akhirnya menjadi pemicu persatuan dan nasionalisasi Islam karena pemerintah tidak adil, tidak peka dan bijak, melihat persoalan sesungguhnya.

Gerakan 212 berubah menjadi gerakan politik?

Jika ormas Islam yang dianggap radikal karena tidak sesuai dengan Pancasila terus dilakukan tindakan membubarkan, tapi Victor Laiskodat yang disangkakan melakukan penistaan agama malah di-SP3 oleh POLRI, serta masih terjadinya kriminalisasi terhadap aktivis Islam, maka sangat rentan Gerakan 212 akan bermetamorfosa menjadi gerakan politik.

Toh, pada saat Gerakan 212 2016 (GNPF) dituduh berbau politis, disangkakan ada faktor SBY/Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), Prabowo Subianto (Gerindra), Amien Rais (PAN), fakta menunjukkan situasi lebih pada pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017 saat itu, karena momentumnya berkait langsung.

Saat ini, karena Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 tinggal 15 bulan lagi, wajar jika ditumpangi oleh kepentingan politik. Dalam konteks politik, harus bisa memanfaatkan momentum tersebut dan pemerintah seharusnya merespon secara cerdas.

Akar masalah munculnya Reuni Gerakan 212 lebih diawali dengan kekhawatiran umat Islam yang tidak mau dipimpin oleh non-muslim, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan diamandemennya UUD 1945 pasal 6, dimana dulu salah satu syarat menjadi Presiden RI adalah harus orang Indonesia asli (pribumi), sekarang syaratnya hanya  WNI (Warga Negara Indonesia), kata ‘Asli’ dihilangkan. Sehingga kemunculkan “Ahok” menjadi “ancaman” bagi umat Islam, mereka tidak rela dipimpin oleh non-muslim.

Salah satu motivasi terselenggaranya Reuni 212 adalah nasionalisasi (persatuan dan kesatuan Islam) dengan membangun organisasi massa Islam berbasis sentimen primordial. Pada akhirnya, akan diperoleh kader pemimpin Islam seperti halnya munculnya Tayyip Recep Erdogan di Turki.

Gerakan Nasionalisasi Islam juga belakangan muncul di Arab Saudi dengan dipenjarakannya pangeran-pangeran, menteri, dan mantan pejabat tinggi negara yang dituduh korupsi. Padahal kita mengetahui bahwa negara itu adalah sekutu Yahudi dan negara Barat yang hidup dan menjadi partner strategis dalam politik serta bisnis.

Tokoh nasionalisme di Arab Saudi adalah sang Pangeran yang menjadi putra mahkota, yakni Mohammad bin Salman yang ingin negaranya menjauh dari paham Wahabi dan bergeser ke Islam moderat. Padahal lahirnya Kerajaan Arab Saudi sendiri adalah bentukan Barat yang disponsori elite Yahudi. Terjadinya nasionalisasi oleh Pangeran berusia 32 tahun, sang putra mahkota itu, tentu saja atas restu Raja Salman, dan sangat revolusioner perubahan yang dilakukannya.

Gerakan 212 sebaiknya kita baca sebagai kebangkitan Nasionalisme Islam yang ingin aspirasi politiknya mendapat tempat yang sejajar di mata elite (pemerintah dan DPR). Ketidakpercayaan pada partai politik Islam membuat gerakan ini memperoleh simpati dan mendapat tempat di kalangan umat Islam.

Oleh sebab itu, fenomena Gerakan 212 sangat menarik jika dilihat dalam perspektif politik, di saat partai politik yang ada telah kehilangan kepercayaan publik. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here