Islam dan Kebangsaan (1)

Nasionalisme Islam “Perlawanan terhadap Reklamasi”

1
237
Ilustrasi: Kampanye Anies Baswedan: Tolak Reklamasi. Foto: Antarafoto

Nusantara.news – Kalangan Pribumi bangkit di Indonesia pada awal abad ke-20, karena mereka mulai terdidik dan organisasi kebangsaan mulai berdiri, seperti Budi Utomo (1908), Serikat Islam/SI (1911), Muhammadiyah dan Persis (1912), Nahdlatul Ulama/NU (1926), sehingga kesadaran berbangsa mulai bangkit. Di ruang publik muncul hasrat dan visi nasionalisme berbasis Islam dan kebangsaan untuk kemerdekaan Indonesia.

Kolonialis Belanda berupaya mengurangi etos kebangsaan yang bangkit kala itu. Semakin besar usaha Kolonialis melarang Islam dalam konteks gerakan, Islam semakin identik dengan kepribumian dan kebangsaan. Kita lalu menyebutnya ‘Nasionalisme Islam!’

Pidato Anies Baswedan saat pelantikan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 mengingatkan kita pada gerakan Islam dan kebangsaan tahun 1920-an, sebelum lahirnya Sumpah Pemuda. Inilah dampak dari pembelaan yang berlebihan Pemerintah terhadap proyek reklamasi. Apalagi dengan disahkannya Perppu tentang Ormas, menjadikan ‘Nasionalisme Islam’ sebagai gerakan yang terkait dengan anti-reklamasi.

Saat ini, tentu kolonialis diartikan sebagai oligarki politik bersama Taipan untuk mempertahankan 17 pulau reklamasi yang akan dibatalkan izinnya oleh Anies – Sandi sesuai janji kampanyenya. Diperkirakan, politik akan kembali eskalatif karena Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan “ngotot” mempertahankan pembangunan reklamasi setelah mencabut moratorium pada 17 pulau reklamasi tersebut. Padahal salah satu pulau (Pulau G) sangat mengganggu pipa PLN dan gas.

Prabowo Subianto memfasilitasi pertemuan Anies dengan Tomy Winata, Richard Halim (putra dari Sugianto Kusuma-Aguan) pengembang beberapa pulau reklamasi. Konon, untuk sekadar foto bersama dengan Richard Halim di akhir pertemuan, Anies menolak secara halus. Dan pertemuan pun berakhir tanpa ada kesepakatan.

Napas pidato saat pelantikan menjadi penekanan Anies, sang gubernur, yang mempertegas dikotomi pribumi dan non-pribumi yang bagi sebagian orang, dikonotasikan sebagai politik sektarian dan rasisme.

Apakah Gerakan Islam 4/11 (4 November 2016) dan 2/12 (2 Desember 2016) sebagai gerakan sektarian politik karena ada unsur PKS, HTI dan FPI di dalamnya? Bukankah gerakan kemerdekaan dimulai dengan Resolusi Jihad dari KH. Hasyim Asy’ari (pendiri NU) di Surabaya, 10 November 1945, yang kemudian menggugah rakyat melawan Jenderal Aubertin Walter Sothern (A.W.S.) Mallaby tentara NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang “diboncengi” Belanda yang tidak rela dengan kemerdekaan Indonesia? Setiap gerakan politik di Indonesia pasti ada unsur nasionalisme Islam.

Di Indonesia, 87% rakyatnya pemeluk agama Islam dan merupakan faktor pendorong lahirnya Nasionalisme Islam. Bisa dikatakan bahwa Nasionalisme Indonesia awalnya dimulai dengan Nasionalisme Islam yang disosialisasikan bapak bangsa kita Tjokroaminoto, pada awal abad ke-19 dengan berdirinya Serikat Islam (1911) dan Budi Utomo (1908).

Gerakan Nasionalisme Indonesia bermula dari berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa, seperti Muso, Semaun, Alimin, dan Tan Malaka (Komunis), Haji Agus Salim, Mohammad Natsir, dan Hamka, serta Kartosoewirjo (Islam) di rumah Tjokroaminoto. Saat itu, isunya hanya satu yakni Kemerdekaan Republik Indonesia.

Di kubu nasionalis ada Soekarno dan Tjokroaminoto, mereka berdialektika mengenai kebangsaan dan nasionalisme. Kubu komunis, karena pengaruh Revolusi Sosial Rusia tahun 1917 sedang hangat dibicarakan pada masa itu. Karl Marx, Vladimir Lenin, Lev Trotski sangat populer kala itu sehingga Semaun, Alimin dan Darsono yang awalnya ‘SI merah’ pada tahun 1926 berontak atas nama Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap Belanda  untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

Sementara, kubu Islam sebagian mendirikan Partai Islam. Kartosoewirjo “ngotot” mendirikan negara Islam DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Tasikmalaya Jawa Barat. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927, dan Tjokroaminoto mendirikan PSI (Partai Serikat Islam). Gerakan Kebangsaan bermetamorfosa menjadi Gerakan Kemerdekaan.

Gerakan kebangsaan

Sesungguhnya Pancasila lahir adalah kompromi kelompok Islam (mayoritas) dengan minoritas (non-lslam) karena sadar bahwa Indonesia bukan hanya Islam, karena rakyat di Indonesia Timur kala itu mayoritas non-Muslim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa (tauhid) sebagai Sila Pertama tentu saja sudah memperlihatkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara Khilafah. Perdebatan itu sudah berakhir ketika kemerdekaan, saat perumusan Dasar Negara dan Pancasila di tahun 1945 yang kita kenal dengan Piagam Jakarta.

Jadi, tidak perlu juga jika ada gerakan berbau Islam dicurigai ingin mendirikan khilafah, karena hanya akan menimbulkan sekularisasi politik (faksionalisme politik). Gerakan kebangsaan muncul jika ada ancaman yang sifatnya sektarian. Isu ‘pulau reklamasi’ dan introoder Cina telah menggiring isu tersebut ke arah SARA.

Pilkada DKI Jakarta 2017 ibarat memunculkan luka baru di bekas luka lama terkait sentimen terhadap Cina yang identik dengan kekuasaan dan kapitalisme. Anies – Sandi ketiban pulung sehingga memperoleh dukungan optimal, dengan hasil akhir berselisih 16%, Ahok – Djarot terpaksa mengaku kalah.

Isu kriminalisasi Anies – Sandi mencuat sebelum pelantikan karena menolak pembangunan reklamasi, ini merupakan ancaman bagi stabilitas Jakarta yang akan berekses nasional. Konon, akan muncul Gerakan 212 jilid II (pada 2 Desember 2017) untuk memproteksi Anies – Sandi, dan menentang pembangunan reklamasi. Sentimen Nasionalisme Islam efektif sebagai jembatan rasa persatuan dan kesatuan.

Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) memang rawan, oleh karena itu tabu di era Orde Baru. Secara matematis empiris kelompok marginal/miskin di era kapitalisme ini mayoritas adalah kelompok Islam, sehingga muncul ratio dari Oxfam bahwa 4 orang terkaya sama dengan 100 juta orang miskin (kelompok mayoritas).

Kesenjangan sosial yang terbuka mudah dipicu karena dalam perspektif ideologis menguaknya hegemoni taipan pada ekonomi Indonesia telah menggoyahkan sendi kehidupan masyarakat miskin.

Jika toleransi sosial dan kohesi sosial tidak dijaga maka situasi ini akan bersifat dekonstruktif dan mudah memicu kerusuhan SARA seperti pada persistiwa Mei 1998.

Islam akan muncul sebagai simbol pemulihan identitas dan jati diri bangsa. Dalam Bahasa Anies, “pribumi menjadi tuan rumah di negeri sendiri”, tentu berekses ke telinga taipan yang menjadi “panas”. Semakin menguatnya fragmentasi sosial membutuhkan landasan filosofis dan praksis bagi upaya perlawanan dan persatuan masyarakat, dalam persaingan dan ketidak-adilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Seharusnya Pemerintah, termasuk Anies – Sandi menjadi fasilitator kohesi sosial  masyarakat, jangan justru menjadi provokator. Termasuk “pemihakan” Istana saat Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 yang membuat Ahok terkesan arogan dan akhirnya tergelincir isu penistaan agama (kasus al-Maidah: 51).

Pemerintah berkewajiban menghalangi setiap usaha bangkitnya politik sektarian karena sangat berbahaya jika dikembangkan secara politik karena akan menjurus masalah rasisme.

Pada era Belanda Snouck Hurgronje yang membenturkan adat istiadat dengan Islam, agar nasionalisme Islam mengecil seperti yang terjadi pada Perang Padri (Tuanku Imam Bonjol, 1821-1837) dan Pangeran Diponegoro (1825–1830). Kita menyebutnya, asosiasi secara kultur karena budaya (adat istiadat) kuat di Indonesia. Kekuatan budaya akan meredakan Nasionalisme Islam agar tercipta elite yang menjadi katalisator kohesi sosial. Namun sayang, elite di negeri ini berubah bentuk menjadi oligarki politik dengan kepentingan sempit.

Islam dan negara

Masyarakat madani, adanya rakyat, wilayah dan pemerintahan yang mampu menjaga dan melindungi rakyatnya dalam konteks Nation State (Negara Bangsa). Negara harus tunduk pada hukum alam, seperti Indonesia yang mayoritas adalah umat Muslim itu kenyataan yang bersifat illahiah. Jika menentang hukum alam, akan menghancurkan diri sendiri, Islam di Indonesia harus diterima sebagai suatu keniscayaan.

Ada enam falsafah Islam untuk bernegara, yaitu: 1. Keadilan, “Berlaku adillah kalian karena adil itu lebih dekat kepada taqwa,” (QS. 5-8); 2. Musyawarah, “…urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka,” (QS. 42–38); 3. Menegakkan Kebaikan Mencegah Kemungkaran. “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menganjurkan yang baik (ma’aruf), dan mencaegah yang munkar (buruk),” (QS. 3:110); 4. Perdamaian dan Persaudaraan (QS. 49:10), sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara mereka, dan bertakwalah kepada Allah yang memberi rahmat; 5. Keamanan (QS. 2:126), Dan ingatlah ketika Ibrahim AS: “Ya Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa.”; 6. Persamaan (equal) QS. 16: 97, 40:40: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.”

Jika dilihat butir-butir yang ada pada Pancasila, mengacu pada 6 falsafah tersebut dan nilai ini mulai dari Keadilan (justice), Musyawarah (demokrasi), Kebaikan (goodness), Perdamaian (peace) dan persaudaraan (brotherhood), keamanan (security), sampai dengan Persamaan (equality) adalah nilai-nilai universal yang diakui dunia. Hanya tidak banyak negara yang mencantumkan tauhid sebagai dasar dan ideologi negaranya. Pancasila sudah dianggap sempurna namun sulit diterapkan sehari-hari, karena realitas sosial berbanding terbalik dengan ideal substansi butir-butir dari Pancasila.

Indonesia mengakui bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan (kedaulatan illahi), kita mengenalnya dengan istilah teokrasi. Namun Indonesia menolak tegas negara berdasarkan Syariat Islam. Agama membutuhkan negara karena dengan begitu agama berkembang seiring sejalan, bukan saling bertabrakan.

Dipastikan Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara secara diametral. Dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem ketatanegaraan dengan agama.

Kita menganut hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia dimensi individual. Oleh karena itu, dalam politik kebangsaan kepentingan negara adalah prioritas nasional. Saat ini sulit kita memisahkan kepentingan pribadi atas kepentingan kelompok dengan kepentingan negara.

Kasus Setya Novanto (Setnov) yang urusannya pribadi dikaitkan dengan kepentingan Partai Golkar, lalu kepentingan legislatif (rakyat) sehingga dibentuk Pansus. Apa hubungannya pidana Setnov dengan kepentingan rakyat Indonesia?

Reklamasi: Pribumi vs. NonPribumi?

Anies, tentu tidak bermaksud bahwa seolah yang akan menyerangnya merupakan kelompok non-pribumi. Hal ini terjadi karena desakan publik tentang janji kampanyenya mengenai moratorium reklamasi. Menjadi vulgar, karena LBP secara berlebihan  melakukan percepatan pencabutan moratorium izin 17 pulau reklamasi, seolah terkait dengan pelantikan Anies – Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Apakah pengembang reklamasi (taipan) dianggap non-pribumi dan rakyat yang menolak dianggap pribumi?

Perlawanan terjadi karena nelayan Pantai Utara Jakarta merasa reklamasi merusak habitat ikan, kalangan pecinta lingkungan hidup menganggap merusak lingkungan, rakyat sekitar protes karena digusur. Lalu reklamasi menguntungkan siapa, kecuali hanya untuk kepentingan taipan?

Hal ini diperburuk dengan isu adanya soal kepentingan politik negara Cina dan Kelompok China’s Overseas karena diiklankan di kota-kota besar di Cina. Percepatan perizinan 17 pulau dan pemberian sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 3,12 juta meter persegi di Pulau D sangat berkaitan dengan pelantikan Anies – Sandi. Isu reklamasi menjadi politis karena kelompok nasionalis merasa reklamasi lebih banyak kepentingan komersial dan terkait negara Cina dengan segala isu negatifnya.

Anies mendapat dukungan penuh dari alumni 212, yang konon akan bergerak melindungi Anies – Sandi dan menolak reklamasi dengan gerakan 212 jilid II tahun 2017 (2 Desember 2017).

Timbulnya rasa nasionalisme yang menentang reklamasi karena adanya perasaan yang timbul dari pengorbanan bersama di waktu lampau (Pilkada DKI Jakarta tahun 2017). Perilaku sebagian non-pribumi yang direpresentasikan Ahok, yang merupakan aspek solidaritas sosial, karena nasionalisme juga dapat diartikan anti-imperialisme dan kapitalisme.

Penunjukkan jati diri bangsa yang didominasi ‘Islam’ karena melawan kesewenangan yang diperlihatkan Negara atas pembelaannya terhadap pengembang reklamasi. Gerakan Islam penentang reklamasi akan menjadi semen perekat solidaritas sosial yang sepaham tentang hal tersebut seperti yang kita baca di media sosial. Advokasi terhadap ketidakadilan akan menjadi popular karena ada bekal historis dan menang ketika Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sekali lagi, Pemerintah harus mencegah politik sektarian dengan berlaku adil dan tampil sebagai fasilitator dan katalisator, jangan justru LBP menjadi provokator. Anies dan LBP memperlihatkan perilaku politik yang buruk, bukan sebagai negarawan yang mementingkan National Interest di atas segala-galanya. Pada gilirannya, rakyat akan melawan tirani dari oligarki politik. Anies mendapat pembelaan kembali dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Pertunjukkan kekuasaan yang memamerkan kekuasaan politik seperti yang dilakukan LBP dan Setnov menjadi catatan hitam dalam kehidupan berdemokrasi. Sesungguhnya kekuatan itu ada batasan waktunya, dan rakyat akan lebih bijak jika kekuasaan (hal-hal) berlaku secara objektif dan adil.

“Sesungguhnya yang alergi dengan kekuatan pribumi hanyalah penjajah Asing dan budak Asing,” (Charles de Gaulle, Pemimpin Militer dan negarawan Perancis 1890 – 1970).

Oleh karena itu, idiom Pribumi terkait dengan politik kebangsaan dan nasionalisme, keliru besar jika Pemerintah Pusat menganggap persoalan reklamasi hanya masalah ekonomi, hukum, sehingga diterjemahkan dengan kekuasaan.

Proyek reklamasi telah dipersepsikan menjadi kepentingan nasional yang anti-rakyat. Jika Pemerintah Pusat memaksakan kehendak maka akan berbenturan, seperti halnya kasus Ahok terkait penistaan agama, karena gerakan alumni 212 akan menjadi kohesi sosial perlawanan rakyat Jakarta terhadap arogansi taipan. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here