Politik Migas (1)

Nasionalisme Migas Skema Energy Security

0
172

Nusantara.news – Kita berharap Pertamina menjadi besar dan kuat di pentas dunia, dan menjadi bagian dari strategi Ketahanan Energi (Energy Security) ketika cadangan minyak semakin menipis. Bahwa minyak dan gas (migas) sebagai hajat hidup orang banyak sesuai perintah Konstitusi, dapat dimaknai sebagai upaya meniti keseimbangan antara pemenuhan jangka pendek dan membangun kesinambungan jangka panjang.

Migas sebagai komoditas strategis tak lepas dari pencaturan dunia, menjadi bagian dari proxy war, kaitannya dengan Energy and Food Security (Ketahanan Pangan dan Energi).

Politik migas bermain pada titik nasionalisme dan globalisasi bisnis. Kehadiran Seven Sisters sebagai pelaku utama, dan saat ini diramaikan oleh dua perusahaan migas Cina, yaitu CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) dan Petro China (Angola dan Russia’s Oil), menunjukkan bahwa kebutuhan energi suatu negara berbanding lurus dengan kemajuan negara tersebut. Contohnya kemajuan Cina telah melahirkan dua perusahaan migas kelas dunia.

Amat disayangkan, kondisi objektif Pertamina yang kalah dengan Petronas (Malaysia) yang lahir lebih belakangan. Pertamina lahir dikomandani Letjen Ibnu Sutowo, di saat itu kita memiliki cadangan Duri dan Dumai (Riau) sebagai cadangan minyak terbesar di dunia setelah Arab Saudi (1970-an). Petronas bahkan belajar dari ahli peminyakan Indonesia namun secara perlahan tapi pasti kini sudah menjadi pemain migas kelas dunia.

Ketersediaan energi seperti darah bagi manusia

Ketersediaan energi menentukan produktivitas, kemajuan, dan kemakmuran suatu bangsa. Amerika Serikat (AS) dengan kedigdayaan, dapat melakukan segalanya untuk menguasai stok migas fosil, sehingga saat ini AS mempunyai stok terbesar di dunia. Sebagai energi primer (minyak, gas, dan batubara) semua komoditi termasuk pangan sangat bergantung pada energi.

Migas sebagai komoditi sangat strategis menjadi perhatian negara-negara adidaya, sehingga negara kaya migas bisa memperoleh berkah seperti Arab Saudi atau menjadi musibah seperti di Irak, Suriah, Yaman, Libya, dan lain-lain. Negara tanpa ketahanan energi mustahil menjadi negara besar. Maka itu, Cina berupaya mengamankan energi, mengurangi ketergantungan, dengan membuka jalur distribusi khusus dengan skema OBOR (One Belt One Road) agar kebutuhan energi negara Cina aman dan terkendali.

Kebijakan presiden Joko Widodo untuk memutus Petral yang memonopoli ekspor dan impor migas di era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sangat positif. Bersamaan dengan itu, Petral diberi ruang yang menghalangi pembangunan kilang untuk memperkecil selisih produksi dari kebutuhan 1,2 juta barrel per hari.

Kilang Indonesia baru sanggup menutupi 70% kebutuhan. Kita bersyukur bahwa kedatangan rombongan Raja Salman Al-Saud dari Arab Saudi menghasilkan MoU pengembangan Kilang Cilacap senilai sekitar Rp 100 triliun. Semoga terus dikembangkan, baik kilang yang ada maupun pembangunan kilang baru.

Air, energi, dan pangan adalah sumber konflik dunia, diperkirakan pada tahun 2030 akan terjadi kelangkaan ketiga komoditi strategis tersebut.

Dalam rangka energy, food, and mineral water security belum terlihat adanya langkah dan kebijakan strategis dalam hal ini. Air, dibiarkan swasta yang mendominasi kepemilikannya. Energi, Pertamina belum bisa menjadi tuan rumah blok-blok migas di Tanah Air. Blok Mahakam yang diserahkan kepada Pertamina, justru belum terlihat tanda-tandanya, bahkan Presiden Prancis, Francois Hollande melobi Pemerintahan Joko Widodo agar perusahaan Prancis Total E&P, bersama Inpex (Jepang) tetap sebagai pengelola blok tersebut. Bahkan, Blok Masela juga demikian, alasan klasik soal ketersediaan dana investasi menjadi kendala.

Di bidang pangan lebih fatal lagi, karena kebijakan pertanian justru tidak terlihat, baik perbaikan waduk, pengairan, pupuk, modal petani, dan teknologi. Selama rezim SBY (2004–2014) kita terjebak dalam rezim ekspor.

Pada era Joko Widodo juga sama, bahkan kartel pangan berani memboikot agar harga tinggi dan kita dipaksa mengimpor.

Ketahanan Energi sebagai Ketahanan Nasional

Energy Security mengharuskan stok energi (BBM) Nasional 1,5 bulan stok. Sekarang ini Pertamina dan pemerintah baru mampu menyediakan stok 3 minggu saja. Energi migas fosil masih diperebutkan, AS selain stok-nya terbesar juga sudah memiliki energi alternatif non-fosil, yaitu Shale Gas. Jika kita lihat kebutuhan dan penggunaan industri di AS sudah menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti nuklir dan Shale Gas.

Indonesia berpotensi untuk melakukan pemenuhan EBT, karena energi panas buminya terbesar di dunia, sebagai negara tropis juga sangat potensial dengan energi surya, angin dan nuklir. Namun, karena kendala eksplorasi dan belum diperolehnya biaya keekonomian yang layak, energi-energi di atas baru sebagai isapan jempol belaka. Sementara crude oil (minyak mentah) dari energi fosil, kita justru ekspor mentahnya sebelum diolah (hilirisasi) dari kilang sendiri.

Cengkeraman kartel saat ini mengganggu kebijakan energi dan kemandirian serta kedaulatan energi nasional.

Merujuk pendapat Thomas Dixon tentang migas di Indonesia, ada 4 hal yang perlu dicermati:

Pertama, cadangan minyak bumi yang semakin menipis karena rendahnya reserve replacement ratio;

Kedua, akibat cadangan yang semakin menipis, maka kemampuan produksi juga menurun, sementara konsumsi terus meningkat;

Ketiga, bauran energi masih tergantung migas sumber energi utama;

Keempat, daya beli masyarakat rendah dan BBM terbiasa disubsidi.

Dengan kondisi di atas, migas Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia, yang 5 tahun terakhir harganya relatif menurun. Pemerintah pada awal reformasi mengembangkan kemandirian energi dengan konsep 3A, yaitu:

Availability (mengurangi ketergantungan impor dengan meningkatkan produksi dalam negeri, yakni mengoptimalkan kilang yang ada, dan membangun kilang baru);

Accessibility (membangun dan memperbaiki infrastruktur migas sehingga sumber-sumber produksi mudah dijangkau oleh konsumen);

Affordability (peningkatan daya beli dengan mengarahkan subsidi hanya untuk masyarakat bawah).

Kebijakan energi nasional

Dewan Energi Nasional (DEN) menekankan 3 hal, yaitu: diversifikasi (dari BBM ke gas), efisiensi energi (konversi), dan optimalisasi energi terbarukan.

Keberadaan DEN pasif karena tanpa arti dan daya sehingga cenderung diabaikan Pemerintah, program pun tidak bersifat implementatif.

Problem utama kita adalah rendahnya realisasi kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan baru, banyak terkendala oleh persoalan tumpang tindih lahan, masalah perpajakan dan gangguan masyarakat di sekitar lokasi ladang migas. Sementara, ladang dikuras dengan ratio berlebihan dan tidak diimbangi dengan hilirisasi.

Program hemat energi baru sebatas retorika politik belaka, program pembangunan tidak sinergi dengan program Hemat Energi Nasional (HEN). Kebijakan sistem transportasi nasional berfokus pada pembangunan jalan tol, bukan pada sistem transportasi massal (MRT, bis khusus, IRT, dan sebagainya). Kurang sinerginya pembangunan juga terlihat di sektor hulu, tumpang tindihnya lahan dengan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan batubara menjadi hambatan yang sangat serius.

Hal ini terjadi karena dihapuskannya lex specialis industri migas, karena tidak lagi menjadi sokoguru dalam penerimaan APBN.

Kewenangan Pertamina dengan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, menjadi tersebar dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ini buah reformasi yang tanpa sadar mengganggu kedaulatan energi nasional. Profesionalitas dan penguatan kualitas kelembagaan yang menangani penyelenggaraan kegiatan usaha energi dan mineral, serta persamaan visi dan misi dari stakeholder bersifat penting.

Tumpang tindih aturan sering membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Bagaimanapun, Indonesia dengan potensi bisnis migasnya masih dilirik investor. Dalam posisi geopolitik, energy security adalah komoditi strategis yang diperebutkan negara-negara besar dunia. Bagi negara besar, ketahanan energi sudah menjadi bagian dari ketahanan nasional.

Melakukan efisiensi atau menambah cadangan baru?

Indonesia tidak melakukan kedua-duanya, karena kebijakan energi nasional belum jelas arahnya, kalau tidak disebut disorientasi. Masih gamang, orientasi pada EBT atau energi nuklir? EBT belum ada yang punya nilai keekonomian sebagai alternatif BBM. Sementara, energi nuklir memperoleh perlawanan dari masyarakat seperti di Muria (Jawa Tengah). Kebijakan juga ada di wilayah “abu-abu”, antara pro-lingkungan atau pro-pertumbuhan.

Cadangan baru energi migas banyak di lokasi yang sulit (laut dalam), sehingga biaya dan risiko teknis lebih besar. Kegiatan eksplorasi yang penuh dengan risiko kegagalan finansial semakin diperberat oleh biaya bea masuk penyewaan alat-alat berat yang tinggi. Indonesia saat ini sudah menjadi net importer of oil, pada gilirannya, akan mengganggu ketahanan nasional.

Kebijakan yang paling penting adalah agar subsidi tepat sasaran, namun BBM digunakan untuk kegiatan kurang produktif alias dikonsumsi. Kita salah satu konsumen energi terbesar dunia, setelah Cina, India, dan AS.

Keberhasilan ekonomi Cina dan India yang berpenduduk besar menjadi motor pemicu peningkatan permintaan energi dunia.

Harga minyak mentah yang turun, beban pengeluaran APBN juga turun, karena subsidi juga turun, namun juga menurunnya produksi dan aktivitas mencari cadangan baru. APBN akan tertekan ruang fiskalnya, karena pemasukan berkurang akibat anjloknya harga minyak dunia.

Seyogyanya pencarian ladang migas baru tetap menjadi perhatian agar ketahanan energi menjadi perhatian khusus, karena dengan meningkatnya produksi akan menghemat devisa. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah utama bagi Indonesia, karena ketergantungan terhadap energi berbasis minyak bumi (fosil) sangat tinggi.

Proyeksi pengamat energi dunia bahwa dunia akan mengalami kelangkaan energi ketika stok BBM berbasis fosil mulai menipis di tahun 2030. Dengan sendirinya harga akan menjulang tinggi dan berdampak pada seluruh sektor industri termasuk pangan. Jika itu terjadi, diperkirakan akan terjadi depresi ekonomi dunia karena daya beli dan kelangkaan pangan serta energi menimbulkan gejolak harga.

Sudahkah Indonesia mempersiapkan diri jika hal itu terjadi? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here