Natsir, Teladan Nyata Etika Politik dan Kenegarawanan

0
766

Nusantara.news, Jakarta – Berpolitik itu adalah aktivitas mengagregasi kepentingan umum dalam wadah permusyaratan bangsa. Tapi, masihkah politik Indonesia saat ini berada dalam koridor itu? Banyak yang bilang, tidak. Aktivitas politik kenegaraan sudah sepenuhnya diwarnai kepentingan kelompok, atau bahkan pribadi. Etika politik luluh lantak. Persaingan, kontestasi dan perbedaan pendapat selalu dibaca sebagai permusuhan. Galibnya musuh, tentunya harus dihancurkan.

Politisi, atau orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai pemimpin, Indonesia saat ini sudah waktunya berkaca, tidakkah sepak terjang mereka sudah menihilkan kepentingan bangsa. Cermin yang paling jernih adalah sejarah. Banyak tokoh politik masa lalu yang sedemikian jelas menunjukkan bagaimana seharusnya berpolitik. Salah satunya adalah Mohamad Natsir.

Natsir, pemimpin Partai Islam Masjumi, adalah teladan nyata tentang etika politik. Hampir separuh hidupnya, pria kelahiran Lembah Gumanti, Sumatera Barat, 17 Juli 1908 (wafat di Jakarta 6 Februari 1993) ini, dicap sebagai musuh pemerintah, baik di era Soekarno maupun Soeharto.

Di zaman Presiden Soekarno, dia sempat menjadi Perdana Menteri. Itulah karir kenegaraan tertingginya sebagai politisi. Dia dilantik sebagai perdana menteri kelima pada 17 Agustus 1950, tapi belum sampai setahun menjabat, dia mengundurkan diri pada 26 April 1951. Kabinet Natsir inilah kabinet yang terpendek umurnya dalam sejarah Indonesia.

Penyebab mundurnya Natsir adalah perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno.  Dia tak mau bertahan, karena ketidaksesuaiannya dengan Soekarno pasti akan mengganggu jalannya pemerintahan.

Ini pelajaran etika politik pertama dari Natsir. Coba lihat fenomena saat ini: Banyak kepala daerah yang tak sejalan dengan wakilnya, tapi mereka memaksakan bertahan. Akibatnya pasti buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tidak jarang pula, mereka saling menggunting dalam lipatan.

Tapi, Natsir tidak begitu. Baginya kepentingan bangsa lebih utama. Jika dia memaksakan diri bertahan, rakyat juga yang akan sengsara.

Sejak mereka masih muda, kedua tokoh besar ini memang tidak begitu akur, kendati mereka sangat saling menghormati. Di tahun 1940, mereka terlibat polemik tajam tentang hubungan agama dan negara. Sebagai nasionalis-sekuler (jika memakai dikotomi Deliar Noer), Soekarno menganggap agama dan negara harus dipisahkan. Natsir, yang dianggap golongan nasionalis-Islam, berpendapat jika agama dipisahkan dari negara, maka negara akan kehilangan dimensi etisnya.

Inilah satu dari sedikit debat tulisan paling bermutu sepanjang sejarah negeri ini. Sebelumnya, tahun 1935, juga pernah ada polemik berkualitas serupa, yakni Polemik Kebudayaan, antara Ki Hajar Dewantara, Sutan Takdir Alisjahbana, Dr. Sutomo, Sanusi Pane, Poerbatjaraka, Tjindarboemi, Adinegoro, dan  kawan-kawan. Sampai detik ini, belum ada debat tulisan yang bisa menyamai kualitas dua polemik legendaris tersebut.

Maka ketika Presiden Soekarno menunjuk Natsir sebagai Perdana Menteri, banyak yang menduga jabatan itu tak akan lama diemban Natsir. Sebab, perbedaan pandangan keduanya sangat tajam dan substansial.

Tapi, kedua tokoh ini memang saling menghormati. Penunjukan Natsir sebagai perdana menteri bisa dipandang sebagai pengakuan dan penghormatan Bung Karno kepadanya. Bahkan Bung Karno sampai dua kali menolak permohonan Natsir untuk berhenti. “Bung cobalah kembali,” ujar Soekarno. Tapi, Natsir bersikukuh.

Bung Karno mengakui jasa Natsir mengembalikan bentuk negara Indonesia dari federasi menjadi negara kesatuan. Adalah Mosi Integral Natsir yang menjadi pemicu kembalinya negara kesatuan Indonesia. Mosi Integral itu adalah judul pidato Natsir sebagai Ketua Fraksi Masyumi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat (DPRS RIS) pada tanggal 3 April 1950.

Pidato tersebut bersumber dari kegundahan Natsir melihat kondisi negara saat itu. Konferensi Meja Bundar di Den Haag menghasilkan keputusan, yakni (1) Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat setuju membentuk uni yang longgar antara Belanda dan RIS dengan Ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis; (2) Soekarno dan Hatta menjabat Presiden dan Wakil Presiden, dan antara 1949-1950 Hatta merangkap Perdana Menteri RIS; (3) Irian Barat tidak ikut dalam RIS sampai ada perundingan lebih lanjut; dan (4) Pemerintah RIS menanggung seluruh utang pemerintah Hindia-Belanda sebesar 4,3 miliar Gulden. Lalu, pada 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia.

Sejumlah daerah keberatan dengan hasil KMB itu. Begitu juga beberapa tokoh pergerakan. Natsir adalah salah satunya. Dia menolak masuk Kabinet RIS. Natsir merasa reaksi daerah terhadap hasil KMB itu bagai api dalam sekam. Benar saja, selang seminggu kemudian, pada 4 Januari 1950, DPRD Malang di Negara Bagian Jawa Timur memisahkan diri dari Negara Bagian Jawa Timur dan menginduk langsung dengan RI di Yogyakarta. Beberapa hari kemudian, 30 Januari 1950, Sukabumi juga keluar dari Negara Bagian Pasundan. Di Sumatera Timur bahkan pecah kerusuhan.

Melihat situasi berbahaya itu, Natsir berpendapat harus ada jalan keluar. Dia melobi sejumlah fraksi di parlemen, dan menemui pemimpin RI di Yogya. Kepada mereka Natsir mengatakan, Indonesia harus dipersatukan.

Caranya seperti apa? “Kita perangi mereka. Kalau mereka sudah kalah, kita persatukan. Atau, kita tak perlu berperang. Kita ajak mereka membubarkan negara-negara bagian itu untuk bersatu dengan RI,” jawab Natsir.

Lalu, apa kekuatan kita untuk menekan daerah-daerah itu? Natsir tegas menjawab, “Kita punya Soekarno-Hatta, negara-negara bagian itu tidak!”

Singkatnya, pidato Natsir itu kemudian menjadi keputusan parlemen RIS. RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. NKRI saat ini adalah buah inisiatif Natsir.

Kalimat “Kita punya Soekarno-Hatta, negara-negara bagian itu tidak!” yang diucapkannya itu adalah wujud pengakuan dan penghormatan tinggi Natsir kepada Soekarno, yang notabene adalah seteru abadinya sejak muda.

Ini, lagi-lagi, pelajaran berharga tentang etika politik.

Sejak mengundurkan diri dari kursi perdana menteri, Natsir tetap berpolitik. Dia berjuang di Konstituante agar Islam menjadi dasar negara. Perjuangannya ini semacam lanjutan dari pertikaiannya dengan Soekarno sejak muda tentang posisi agama dan negara. Soekarno pengagum sekularisme Kemal Attaturk. Sementara Natsir justru menilai pemimpin Turki itu keliru, karena tidak memahami Islam dengan benar.

Puncak perselisihannya dengan Soekarno adalah ketika Natsir memutuskan bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958. PRRI sebenarnya lahir dari kegelisahan para politisi sipil dan sejumlah pemimpin militer melihat perkembangan politik nasional kala itu. PKI, yang meraih posisi keempat dalam Pemilu 1955, makin berkuasa dan dekat dengan Bung Karno. Dan salah satu yang dianggap melanggar konstitusi adalah ketika Presiden menunjuk Ir. Djuanda sebagai Perdana Menteri. Itu dianggap menyalahi UUD Sementara 1950, karena dalam sistem parlementer, perdana menteri harus diangkat oleh parlemen, bukan oleh presiden.

Dalam pertemuan di Padang, 10 Februari 1958, Letkol Achmad Husein mengultimatum Pemerintah Pusat: (1) Dalam waktu 5×24 jam Kabinet Djoeanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Djoeanda, (2) Presiden menugaskan Drs. Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengkubowono IX untuk membentuk Zaken Kabinet, (3) Presiden kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional.

Tapi tuntutan itu dijawab dengan operasi militer oleh pemerintah pusat. Dan sejak itu, Natsir dapat embel-embel “pemberontak”. Dia dijebloskan ke penjara.

Tapi, berkurangkah cintanya kepada negara? Tidak.

Setelah pemerintahan Bung Karno jatuh, Soeharto naik ke panggung kekuasaan. Salah satu agenda Orde Baru adalah menormalisasi hubungan dengan Malaysia. Hubungan Indonesia-Malaysia rusak gara-gara politik “Ganyang Malaysia” Presiden Soekarno.

Untuk menjajaki pemulihan hubungan, Pejabat Presiden Soeharto mengutus Ali Moertopo dan Benny Moerdani menemui PM Malaysia, Tengku Abdul Rahman. Tapi Tengku menolak menerima dua utusan itu. Dia mendadak meninggalkan Kuala Lumpur agar ada alasan tak menemui dua perwira TNI-AD tersebut.

Mendengar kedua utusannya pulang dengan tangan hampa, Soeharto memutar otak. Dia mengutus anak buahnya di Kostrad, Letkol Sofyar, menemui Natsir. Sofyar memang ada hubungan keluarga dengan mantan perdana menteri itu. Setelah menjelaskan duduk masalahnya, Natsir spontan berkata, “Baiklah saya akan berkirim surat kepada Tengku.”

Surat itu ditulisnya seketika itu juga. Dan, surat itu ditulis Natsir di balik jeruji penjara Keagungan, di daerah Kota, Jakarta Barat, dalam statusnya “pemberontak” yang ditahan!

Surat bertulisan tangan Natsir itulah yang dibawa ke Kuala Lumpur. Surat Natsir itulah yang membuat Tengku Abdul Rahman mau menerima utusan Jakarta. Sejak itu, hubungan Indonesia-Malaysia pulih kembali.

Tak hanya itu, kebijakan pembangunan ekonomi Orde Baru juga dibantunya. Pembangunan ekonomi membutuhkan modal asing, sebab Indonesia tak punya devisa karena terabaikan selama era “politik sebagai panglima”-nya Soekarno. Salah satu yang diharapkan adalah bantuan Jepang. Tahun 1971, Soeharto berkunjung ke Jepang untuk meyakinkan pemerintah dan pengusaha Jepang agar mau berinvestasi di Indonesia. Tapi usaha itu gagal.

Lagi-lagi Natsir datang sebagai penyelamat. Ditemuinya para pemimpin Keidanren (KADIN-nya Jepang). Diyakinkannya pula Menteri Keuangan Jepang Takeo Fukuda, yang memang bersahabat baik dengannya. Alhasil, sejak itu, Jepang menjadi investor nomor satu di Indonesia. Apalagi setelah Fukuda terpilih menjadi perdana menteri Jepang. Ketika Natsir meninggal, Fukuda mengirim utusan ke Jakarta, dan disebutnya berita kematian Natsir lebih dahsyat daripada bom Hiroshima.

Natsir memang tak pernah berhenti membela negaranya. Meski sepenuh hati membantu Orde Baru, tapi sikap kritisnya tak lekang. Dia ikut menandatangani Petisi 50 bersama Ali Sadikin dan kawan-kawan, sebagai koreksi terhadap pemerintah Soeharto. Akibatnya, Natsir dilarang ke luar negeri. Padahal, jaringannya di dunia teramat luas.

Di dunia internasional, khususnya di negara-negara Islam, Natsir amat dihormati. Dia terlibat dalam organisasi Islam, seperti Majelis Ta’sisi Rabitah Alam Islami dan Majelis Ala al-Alami lil Masjid yang berpusat di Mekkah, Oxford Centre for Islamic Studies di Inggris, dan World Muslim Congress Pakistan.

Dengan segala keterbatasan ruang gerak itu, toh Natsir tetap berbuat untuk bangsa dan negaranya. Sepanjang hidupnya Natsir identik dengan pengabdian kepada negara dan hidup bersahaja. Ketika menjadi perdana menteri dia menolak berbagai hadiah. Jas yang dipakainya pun lusuh, tapi toh tak sedikit pun menggerus wibawanya.

Inilah keteladanan yang sempurna tentang sikap kenegarawanan. Sayang, di tengah krisis sikap kenegarawanan sekarang ini, jangankan meneladani Natsir, bahkan namanya pun mungkin sudah sirna dari kepala para politisi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here