Ekonomi Kerakyatan (1)

Negara Berpihak dalam Ekonomi, Rakyat Berdaulat

0
156
Ilustrasi: Petani menanam biji kacang hijau di lahan sawah Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Foto: ANTARAFOTO

Nusantara.news – Bicara mengenai Ekonomi Kerakyatan, tidak bisa dipisahkan dengan nama Prof. Mubyarto, Asisten Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 1993 -1998, Adi Sasono, Menteri Koperasi dan UKM era Habibie, dan Prof. Sritua Arief, ekonom yang menjadi partner Adi Sasono di Lembaga Studi Pembangunan (LSP). Lalu ada DR. Revrisond Baswir, pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), yang merupakan kader Prof. Mubyarto di UGM.

Lebih jauh ke atas lagi, ada Prof. Sarbini Soemawinata yang Sosialis. Pertanyaannya, apakah ekonomi kerakyatan itu merupakan sokoguru koperasi, sebagai garda terdepan sistem ekonomi Indonesia, terkait dengan ideologi Pancasila dengan azas kerakyatan, keadilan sosial, dan gotong royong sebagai landasan ekonomi tradisional, serta ekonomi pedesaan?

Kata “Ekonomi Kerakyatan” pertama kali diucapkan oleh Mohammad Hatta yang mengaitkan dengan koperasi dan azas kekeluargaan, serta gotong royong.

Inpres Desa Tertinggal

Di Bappenas Prof. Mubyarto menggagas Instruksi Presiden tentang Desa Tertinggal, yang kemudian menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; lalu menjadi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigasi (Kemendes PDTT) di era Joko Widodo. Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang direalisasikan pada 1 April 1994 (era Orde Baru) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang disebar di puluhan ribu desa miskin di Indonesia.

Mubyarto kemudian lebih dikenal dengan Sistem Ekonomi Pancasila, yakni ekonomi yang berkeadilan sosial berdasarkan sila-sila di Pancasila (bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial). Hanya saja, substansi kapitalisme berbanding terbalik dengan ekonomi Pancasila yang mengutamakan gotong royong, di mana ada toleransi jika partner mengalami masalah (manusiawi).

Adi Sasono menjelaskan dengan lebih kongkret lagi, ketika mendapat kesempatan sebagai Menteri Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) tahun 1999.

“Ekonomi dengan partisipasi rakyat melalui semangat kebersamaan, itulah yang cocok dengan Indonesia,” tutur Adi Sasono.

Aneh bagi Adi, jika ekonomi Indonesia tidak berbasis kerakyatan, karena ekonomi mikro (UKM) menguasai 88% tenaga kerja. Hal ini sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi, karena konglomerasi sudah terlalu jauh meninggalkan UKM.

Terbukti pada krisis tahun 1998, ternyata ekonomi rakyat dan ekonomi konsumsilah yang menyelamatkan Indonesia. Konglomerat yang diberi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) malah justru kabur dan utangnya dibayar oleh rakyat Indonesia melalui pajak. Ekonomi rakyat seharusnya diberdayakan untuk membangun posisi tawar dalam interaksi dengan modal besar dan didorong sebagai kekuatan ekonomi nasional.

Soeharto keliru ketika berharap konglomerat Indonesia seperti Chaebol di Korea Selatan yang sangat nasionalis ketika terjadi currency war (perang nilai mata uang asing) yang dilakukan pialang global George Soros, dkk. Terhadap negara-negara Asia pada tahun 1998. Lebih jauh, konglomerat seperti halnya Chaebol mampu membangun kelas menengah baru dengan merekrut karyawan sebagai profesional. Akhirnya, Soeharto kecewa karena terjadi diskriminasi di perusahaan-perusahaan konglomerat, profesional yang dibina menjadi eksekutif juga berasal dari etnis Cina dan pribumi, hanya strata tertentu dalam perusahaan-perusahaannya.

Perlakuan diskriminatif seperti ini kita tidak ributkan, padahal sudah terjadi sejak Cina di era Kolonial Belanda, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Orde Reformasi. Kenapa kita tidak ribut? Lalu, ketika Anies Baswedan berpidato tentang kebangkitan pribumi, semua orang seperti “kebakaran jenggot”, dan berteriak bahwa pidato itu diskriminatif.

Ekonomi rakyat adalah ekonomi partisipatif masyarakat dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi nasional.

Soeharto lalu memanggil para konglomerat taipan ke Tapos pada tahun 1993, kemudian dia meminta kontribusi sosial 2,5% dari keuntungan para taipan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan itu, Soeharto juga sempat menegur Sofyan Wanandi, “Kamu kaya karena saya dan Indonesia, tahun 1966 kamu hanya aktivis berjaket kuning.”

Kemudian lahirlah kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility). Tapi apa yang dilakukan para taipan? CSR diakali untuk mengurangi pajak, lalu dijadikanlah pengeluaran kantong kiri ke kantong kanan. Kita bisa melihat partisipasinya dalam olahraga, pendidikan (perguruan tinggi), dan kesehatan (membangun rumah sakit) yang tetap berazaskan komersial. Seharusnya, rumah sakit yang mereka dirikan dari program CSR menjadi lokomotif pelayanan BPJS. Tapi kenyataannya?

Kesenjangan Ekonomi

OXFam International menilai fakta bahwa empat orang konglomerat terkaya di Indonesia asetnya setara dengan 100 juta orang miskin. Untuk mengatasi kesenjangan, Pemerintahan Joko Widodo  lalu mendistribusikan aset, berbagi tanah berupa sertifikat kepada rakyat. Tapi faktanya, hal tersebut berbenturan dengan konsep kehutanan sosial, di mana programnya sudah berjalan antara Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan, terkesan kontra produktif.

Lalu, digenjotlah ekonomi desa dan UKM di Kementerian Desa yang cukup berjalan dengan baik. Hanya saja, Kementerian Koperasi dan UKM merupakan salah satu Menteri di Kabinet Joko Widodo yang sangat tidak berprestasi dan juga jarang muncul di media. Tapi selalu aman dari reshuffle, karena berasal dari partai pengusung utama Joko Widodo pada Pilpres 2014.

Daya beli masyarakat turun, walaupun dibantah Pemerintah. Meski fakta menunjukan, bahwa tutupnya gerai 7 Eleven dan sebagian gerai lainnya, dari mulai Hero, Ramayana, Matahari, dan menyusul gerai-gerai kelas ritel premium seperti Sogo dan Debenhams Department Store, ini tidak bisa dibantah. Konon, industri ritel anjlok baru saat ini terjadi karena kebutuhan primer dan sekunder ada di gerai mereka. Jadi, apa Pemerintah tetap membantah daya beli masyarakat stabil?

Arief Budiman pernah menyatakan dalam salah satu tulisannya di era Adi Sasono menjadi Menteri Koperasi dan UKM, bahwa ada tiga pasar yang bersaing ketat:

  1. Ekonomi Pasar, yang didukung oleh IMF dan Bank Dunia yang dianut oleh sebagian ekonom neolib. Mengutamakan persaingan pasar dan menentang campur tangan Pemerintah. Cenderung ke arah liberalisme ekonomi. Sistem ini cenderung anti rakyat dan menyingkirkan UKM dalam perputaran ekonomi dan sebagai representasi dari konglomerat Liem Sioe Liong dkk.
  2. Ekonomi Nasionalis, yang dianut oleh banyak pribumi (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia [HIPPI] dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia [HIPMI]), dan sebagian anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang menginginkan campur tangan Pemerintah. Hal ini kemudian mendorong lahirnya Ginandjar Boys: Arifin Panigoro (migas), Aburizal Bakrie (pertambangan), Jusuf Kalla (energi), Ponco Sutowo (pariwisata), Abdul Latief (ritel), Kodel (Fahmi Idris, dkk.) di perdagangan dan Iman Taufik (HIPPI), Wiwoho Basuki Tjokronegoro (kontraktor migas), Setiawan Djodi (perkapalan), Hasjim Djojohadikoesoemo (kayu dan energi), dan lain-lain.
  3. Ekonomi Kerakyatan menentang ekonomi pasar yang anti kerakyatan. Dimotori oleh Koperasi dan UKM saat Adi Sasono sebagai Menteri Koperasi dan UKM berbulan madu dengan Pemerintah, sehingga media-media internasional menganggap Adi Sasono manusia paling berbahaya di Indonesia. Posisi Adi Sasono langsung menjadi musuh bersama konglomerat, walau menjabat hanya satu tahun karena Habibie sebagai Presiden ditolak pertanggungjawabannya di DPR, padahal ekonomi makro mulai membaik kala itu.

Kebijakan ekonomi yang membela ekonomi rakyat berseberangan dengan arus utama, karena di tahun sebelumnya Soeharto menandatangani 50 butir prasyarat IMF/Bank Dunia sebelum mengucurkan BLBI sebesar Rp 670 triliun. Seluruh presiden pasca Soeharto harus tunduk pada kesepakatan tersebut dan yang menentang dijatuhkan, seperti Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (2000-2002). Di era Megawati Soekarnoputri, Menko Perekonomian Kwik Kian Gie juga dilengserkan karena menentang kebijakan IMF dan Bank Dunia.

Dalam 17 bulan kekuasaan Habibie, tidak terbantahkan itu pencapaian terbaik ekonomi hingga saat ini, setelah hampir 20 tahun Orde Reformasi. Tercatat, kurs Rupiah dari Rp 16.000 per Dollar Amerika Serikat menjadi Rp 6.500 per Dollar Amerika Serikat.

Suku bunga Bank Indonesia dari 70% kembali ke angka 13%. Cadangan Devisa dari USD 19 miliar menjadi USD 26,9 miliar. Indeks Harga Saham Gabungan dari 200 menjadi 560. Inflasi turun drastis dari 65% ke 0,5% dan Pertumbuhan Ekonomi dari -13,2% menjadi 0,2%.

Suatu pencapaian yang fantastis dengan gerakan ekonomi kerakyatan yang langsung menyentuh lapisan terbawah, dipimpin oleh Adi Sasono.

Hakikat Ekonomi Kerakyatan

Secara sederhana, ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang pelaksanaannya, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonominya dapat dinikmati oleh masyarakat. Rezim yang menginginkan intervensi negara untuk kesejahteraan masyarakat, seperti negara-negara Scandinavia, di mana negaranya sejahtera karena konstitusi menginginkan subsidi langsung pada kesejahteraan rakyat (Welfare State) Denmark, Finlandia, Swiss, Swedia, dan lain-lain, berhasil untuk itu.

Bung Karno ingin berdikari dan menyejahterakan rakyatnya melalui Trisakti, namun di era kepemimpinannya negara sedang mencari sistem politik yang tepat, sehingga dia terjebak dalam sistem demokrasi terpimpin. Penguasaan hidup orang banyak seperti tuntutan Pasal 33 UUD 1945, seharusnya migas, air, dan sumber daya alam harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Negara akan mengintervensi untuk kepentingan rakyat yang kurang mampu dalam perekonomian seperti dalam pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial.

Rakyat berdaulat secara ekonomi, gerak konglomerasi seharusnya ditahan karena pertumbuhan kekayaan konglomerat seperti deret hitung, sementara sebagian rakyat berjuang untuk bertahan hidup demi kebutuhan sehari-hari. Sudah baik jika kesenjangan ekonomi diukur hanya dari pengeluaran masyarakat, jika diukur dari pendapatan masyarakat tentu, Gini Ratio kita bukan 0,39 seperti yang digembar-gemborkan Pemerintah, melainkan bisa 0,70 padahal dalam posisi 0,50 saja suatu negara sudah runtuh (collaps).

Adakah mimpi saat ini yang mendorong lahirnya ekonomi kerakyatan? Karena hal itu berbasis kekuatan ekonomi rakyat seperti yang ada di desa. UKM dan ekonomi di desa masih memiliki faktor toleransi, barter, faktor moral dalam kebijakan harga, gotong royong dalam berusaha, jauh dari sistem kapitalisme yang berakar di kota (urban).

Konvensi International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional No. 169 (tahun 1989) mengenai Masyarakat Hukum Adat, memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Jadi, aneh jika Badan Usaha Milik Masyarakat Desa (BUMDES) yang kapitalistis didorong sebagai pengganti koperasi untuk ekonomi desa.

Ekonomi desa terkait dengan sistem ekonomi turunan seperti: berburu, nelayan, berkebun, berternak, kerajinan tangan, dan industri rumahan. Artinya, hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup.

Teori pertumbuhan dengan skema Trickle Down Effect (pemerataan) sudah gagal digadang-gadang oleh IMF/Bank Dunia, dan kapitalisme sebagai prinsip dasarnya tidak menginginkan negara berkembang menjadi negara maju. Seperti Indonesia pada awal tahun 1990-an yang menjadi “Macan Asia” dan ingin lepas landas dari utang, tapi pada tahun 1998 Soeharto dijatuhkan dengan alasan otoriter dan tidak demokratis.

Kapitalisme global berusaha menghancurkan negara berkembang di Asia di tahun 1998 dengan currency war, seperti Cina, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, India, Pakistan, Filipina. Berbeda dengan Indonesia, Cina karena devisanya besar malah menantang Gerorge Soros kala itu; Malaysia dengan Mahathir Mohamad mematok Dollar Amerika Serikat (USD); Korea Selatan dengan Chaebol (konglomerat bersatu) untuk menyelamatkan ekonominya kala itu.

Prinsipnya, kapitalisme global tidak ingin negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia menjadi negara maju, karena mereka adalah sapi perah untuk ekonomi multi-national corporations (MNC).

Cina beradaptasi dengan kapitalisme lewat ‘One State Two Systems’ dan berhasil menjadi pemenang sebagai ekonomi Sosialis. Indonesia harus berkaca pada Cina dalam hal ekonomi dan kemandirian ekonomi namun tidak harus terjebak dalam politisasi Cina menghadapi AS dalam konteks proxy war. Saat ini, adalah momentum untuk netral tapi berpolitik aktif di kawasan, harus cerdas berinisiasi seperti Bung Karno bersama pimpinan negara Asia Afrika mencetuskan Konferensi Asia Afrika tahun 1955.

Bung Karno tampil menjadi pemimpin elite dunia dan sangat dihormati oleh Uni Soviet dan AS dalam masa perang dingin. Indonesia keluar dari Olipiade, lalu mensponsori Ganefo (Games of the New Emerging Forces/Pesta Olahraga Negara-negara Berkembang) tahun 1963, dan Uni Soviet menghibahkan pembangunan Senayan, jembatan Semanggi, serta Hotel Indonesia.

Pada tahun 1962, AS membantu pembebasan Irian Barat. Setahun sebelumnya, John F. Kennedy menyambut hangat kunjungan Bung Karno ke AS layaknya dua sahabat dan sangat membanggakan saat itu. Hanya saja, karena bandulan RI lebih ke Komunis, dengan politik Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) dan pemerintahan bersifat totaliter, Bung Karno dijatuhkan oleh AS dengan alasan demokrasi. Terjadilah peristiwa G-30-S PKI tahun 1965 dan demontrasi mahasiswa tahun 1966 yang disponsori AS ketika itu.

Indonesia jangan sampai terjebak untuk kedua kalinya, karena One State Two Systems didefinikan oleh Presiden Cina Xi Jinping sebagai Sosialis Ekonomi berbasis Negara. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here