Negara Bubar?

0
213

MUNGKINKAH negara ini bubar? Kalau menurut Prabowo Subianto, sangat mungkin. Dalam pidatonya yang menjadi viral itu, Prabowo mengatakan Indonesia akan bubar pada 2030. Alasannya, antara lain, lemahnya kedaulatan negara. Menurut dia, dari 80 persen tanah seluruh negara, hanya 1 persen yang dikuasai rakyat Indonesia. “Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi,” ujar Prabowo yang terinspirasi dari novel berjudul A Novel of The Next World War: Ghost Fleet karya P.W. Singer dan August Cole.

Pernyataan ini ditanggapi banyak pihak. Bahkan Presiden Joko Widodo ikut angkat bicara. “Kita memandang ke depan itu harus dengan rasa optimisme. Kita memandang ke depan itu harus juga memberikan harapan yang lebih baik kepada anak-anak muda kita, kepada rakyat kita,” kata Jokowi.

Tanggapan yang bijak disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres menilai ucapan Prabowo itu adalah fiksi semata. Meski demikian, menurut Jusuf Kalla, apa yang dikatakan Prabowo itu bisa saja terjadi jika persatuan dan kesatuan Indonesia tak dijaga. Wapres mengatakan, sudah banyak contoh negara terpecah karena perang saudara.

Nah, di sinilah terletak substansi masalahnya. Karena itu, mengingat yang disinggung adalah soal penting –perkara eksistensi negara—barangkali ada baiknya tidak cepat berburuk sangka terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Tak ada salahnya mengurai sejumlah kemungkinan yang bisa saja mengantarkan Indonesia ke malapetaka itu.

Negara bubar, tentu tidak dalam pengertian adanya faktor eksternal berupa serangan militer dari negara lain untuk menganeksasi negara ini secara fisik. Praktek kolonialisme primitif seperti itu kecil kemungkinan terjadi dalam konstalasi dunia sekarang. Tapi, bagaimana dengan faktor internal? Apakah kita sudah mempunyai ketahanan yang cukup untuk mengeliminasi dan mengatasi potensi disintegrasi nasional?

Masalahnya kita mempunyai banyak faktor rentan yang bisa mempengaruhi integrasi negara. Kondisi geografis kita yang mempunyai belasan ribu pulau, misalnya. Pembangunan di setiap pulau itu sangat timpang. Jangankan membangun secara merata di semua pulau, nama-nama pulau itu pun sebagian besar belum ada. Mendagri Tjahjo Kumolo pernah mengatakan, sampai hari ini baru 40 persen pulau di wilayah negara ini yang sudah diberi nama. Jika pembangunan tidak merata, maka jurang kesejahteraan rakyat juga sangat lebar.

Masalah kesejahteraan sosial juga belum selesai. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin September 2017 menurun 0,52 persen dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 10,64 persen. Sementara jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,58 juta dari sebelumnya Maret 2017 sebesar 27,77 juta.

Memang ada penurunan jumlah orang miskin. Tetapi, soal kemiskinan lebih dari sekadar angka statistik. Sebab kemiskinan menyangkut kemampuan rakyat untuk bisa menjadi manusia seutuhnya atau tidak. Kemiskinan juga menyangkut negara ini gagal atau berhasil mewujudkan cita-citanya “memajukan kesejahteraan umum”.

Belum lagi faktor demografi kita. Jumlah penduduk yang besar namun tidak diikuti oleh kualitas SDM yang jangankan untuk berkompetisi secara global, untuk bertahan hidup pun terengah-engah. Lonjakan jumlah tenaga kerja, umpamanya, belum diiringi pertumbuhan lapangan kerja. Ini jelas benih ketidakpuasan terhadap negara. Apalagi di saat yang sama kita juga terpaksa menerima sekian banyak buruh asing akibat aneka perjanjian pasar bebas.

Lihat juga di bidang politik. Praktek demokrasi yang sangat liberal, kasar dan egois sangat berpotensi menyeret bangsa ini ke dalam konflik horizontal yang massif. Apalagi dibumbui dengan kemuakan publik yang merata terhadap praktek perilaku koruptif  para penyelenggara negara yang sudah sampai di zona merah.

Soal ideologi, jangan tanya lagi. Semakin hari semakin berkurang orang yang paham tentang idelogi negara. Pemerintah memang sudah membentuk badan baru, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kedudukannya setingkat menteri, tapi kita belum bisa menilai apakah badan ini bisa bergerak cepat mengejar erosi ideologi yang terus terjadi.

Tanpa harus berpikir pesimistis, neraca negatif juga bisa ditemui di faktor-faktor lain, baik ekonomi, hukum, budaya dan sebagainya.

Prabowo sendiri beralasan apa yang dikemukakannya itu merupakan peringatan. “Agar kita waspada, jangan anggap enteng persoalan-persoalan seperti itu. Dari awal lahirnya republik kita, banyak negara lain yang iri dengan kekayaan kita. Selalu kita didatangi dan kekayaan kita dirampok. Ini untuk kita waspada, jangan kita anggap enteng. Kita jangan terlalu lugu,” ungkapnya.

Nah, Pemerintah, ketimbang membantah pernyataan Prabowo yang barangkali memang fiksi itu, lebih baik memikirkan cara yang lebih cepat membereskan bengkalai pekerjaan yang bisa memicu disintegrasi itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here