Negara Demokratis Berhati-hati Larang Hizbut Tahrir

0
198
Foto: standforpeace.org

Nusantara.news – Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Perppu bertujuan membubarkan organisasi-organisasi masyarakat yang dianggap radikal dan bertentangan dengan Pancasila.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kemungkinan menjadi target utama Perppu ini. Organisasi berbasis massa Islam ini disebut-sebut menentang Pancasila karena menginginkan berdirinya Khilafah Islamiyah. Benarkah begitu?

Organisasi lain yang serupa HTI, tentu juga bakal mendapat ancaman pembubaran dengan lahirnya Perppu Ormas ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Wiranto menegaskan akan membubarkan ormas HTI karena dianggap Anti Pancasila.

HTI merupakan organisasi global atau trans-nasional yang mengusung ‘Pan Islamisme’ dengan cita-cita ideal Khilafah Islamiyah. Di sejumlah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Turki, HTI  dilarang, karena organisasi apa pun di sana yang dicurigai melakukan gerakan politik melawan pemerintah pasti dilarang.

Tapi, di sejumlah negara demokrasi di Barat seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada Hizbut Tahrir justru tidak dilarang. Negara-negara demokratis menganggap pelarangan organisasi massa apa pun, termasuk Hizbut Tahrir dengan alasan ideologis apalagi agama tidak dibenarkan secara Konstitusi.

Pelarangan organisasi dianggap radikal atau ekstrem biasanya selalu dikaitkan dan dibuktikan keterlibatannya dengan gerakan ekstremisme atau terorisme. Negara-negara seperti AS misalnya, telah membuat daftar organisasi teroris karena terbukti terkait aksi terorisme. Begitu pula di Inggris dan Australia. Hizbut Tahrir, selama dianggap tidak pernah terbukti terlibat dalam gerakan ekstremisme dan terorisme, keberadaannya tidak boleh dilarang di negara-negara tersebut.

Oleh sebab itu, Human Rights Watch yang berbasis di New York, sebagaimana dikutip Washington Post, Rabu (12/7) mengutuk langkah yang dilakukan Pemerintah Joko Widodo dan menyebutnya sebagai “pelanggaran” atas hak kebebasan berserikat dan berekspresi meskipun Perppu itu didukung oleh kelompok-kelompok Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim terbesar di Indonesia.

Menurut catatan Islam Watch, Hizbut Tahrir dilarang di hampir semua negara Arab yang sebagian masih menganut sistem monarki, tapi tidak di negara Muslim yang lebih liberal. Negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Yordania, Suriah, Lebanon, Mesir, Tunisia, Libya, Turki, Pakistan, hingga Bangladesh semuanya melarang Hizbut Tahrir, baik dengan alasan ideologis maupun politis. Alasan pelarangan, biasanya karena Hizbut Tahrir dianggap ancaman, dan sudah merupakan puncak dari ekstremisme Islam.

Hizbut Tahrir juga dilarang di semua negara bekas Soviet di Asia Tengah, dan sejak Februari 2003 lalu dilarang di Rusia dan Jerman karena dianggap anti-Semitisme. Hizbut Tahrir juga akhirnya dilarang di Belanda sejak Maret 2003 karena dianggap akan menggunakan kekuatannya untuk tujuan politik, yakni Khilafah Islamiyah. Namun di Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Australia, organisasi tersebut tetap bebas beroperasi.

Di negara-negara dengan demokrasi yang sudah mapan, Hizbut Tahrir bisa saja dilarang jika memang terbukti terlibat aksi ekstremisme atau terorisme, yaitu dengan memasukkanya ke dalam daftar organisasi ekstremis berdasarkan undang-undang anti-terorisme atau undang-undang lainnya. Tapi selama masih sebatas ideologi, dan mereka tidak melakukan aksi kekerasan, mereka dilindungi oleh undang-undang kebebasan berserikat.

Sebagai misal, di Amerika pada tahun 1866 ada organisasi rasis dan brutal bernama Ku Klux Klan (KKK). Organisasi ini didirikan oleh para veteran pasukan konfederasi, tujuan utamanya mempertahankan superioritas dan kemurnian ras kulit putih. Kelompok ini akan “menghabisi” kelompok orang yang tidak setuju dengan perjuangan mereka. Musuh mereka tidak hanya kulit hitam tapi juga Yahudi, orang Asia bahkan Katolik.

KKK dengan ideologi seperti itu tetap dibiarkan hidup bebas oleh pemerintah Amerika. Aturan mainnya, KKK boleh meyakini pemikiranya selama tidak mengekspresikanya dalam bentuk tindakan. Kata kuncinya adalah tindakan. Selama anggota KKK hanya mengungkapkan keyakinannya secara verbal, mereka dilindungi UU. Tapi, begitu mereka melakukan tindakan fisik, polisi berhak menghentikan dan menghukum pelakunya. Dengan begitu, organisasi semacam Hizbut Tahrir tetap bebas di Amerika.

Di Inggris, pasca bom London 7 Juli 2005, PM Inggris ketika itu, Tony Blair mengumumkan niat pemerintah Inggris untuk melarang Hizbut Tahrir menggunakan sebuah undang-undang baru. Namun, Blair menunda larangan tersebut setelah mendapat informasi dari kepolisian dan badan intelijen serta kelompok kebebasan sipil bahwa Hizbut Tahrir adalah organisasi tanpa kekerasan. Melarang Hizbut Tahrir justru akan menjadi bumerang bagi Inggris. Hizbut Tahrir di Inggris juga tidak terbukti telah melakukan kekerasan atau gerakan ekstremis sehingga tidak bisa dibubarkan.

Di Asia Tenggara basis terkuat Hizbut Tahrir adalah Indonesia, selain juga di Malaysia. Sebelumnya, kedua negara mayoritas Muslim ini tidak pernah mengganggap Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang. Bahkan di Indonesia, pada Agustus 2007 walaupun HTI sudah berani unjuk gigi dengan menghadirkan puluhan ribu orang ke Stadion Senayan Jakarta dan menyatakan dukungan terhadap khilafah, tetap dibiarkan karena semata mengemukakan pendapat.

Hizbut Tahrir diperkenalkan ke Indonesia tahun 1983 oleh seorang keturunan Jordania-Lebanon, Abdurrahman al-Baghdadi. Tahun 2004 organisasi ini dipimpin oleh Muhammad Ismail Yusanto, yang semula murid Al-Baghdadi. Hizbut Tahrir dimulai sebagai gerakan kampus bawah tanah, dan hingga sekarang tetap berbasis kampus dengan kegiatan dakwah sistem halaqah, rapat umum dan demonstrasi tanpa ada larangan dari Pemerintah.

Pelarangan Hizbut Tahrir di beberapa negara, karena memang organisasi ini telah terbukti melakukan aksi, baik politik maupun ekstremisme. Di Bangladesh misalnya, Hizbut Tahrir dibubarkan sejak 22 Oktober 2009 ikut melakukan upaya kudeta. Di Mesir dilarang setelah dugaan keterlibatan organisasi itu dalam upaya kudeta 1974. Di Kazakhstan tahun 2005, karena terlibat gerakan terorisme. Di Rusia pada 2003 Hizbut Tahrir dimasukkan dalam daftar organisasi teroris karena mendukung kubu pemberontak rezim Rusia.

Pemerintah Indonesia, jika mau membubarkan organisasi Hizbut Tahrir atau yang lainnya, juga harus bisa membuktikan bahwa organisasi ini telah terbukti secara meyakinkan melawan pemerintahan yang sah, melawan ideologi negara, atau menjadi bagian dari kelompok ektremis, bukan sekadar dugaan. Jika tidak, Pemerintah dapat dianggap melanggar konstitusi tentang kebebasan berserikat yang dijamin oleh undang-undang. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here