Negara Diazab Bencana

0
102

TAHUN 2018 akan tenggelam di balik ufuk sejarah. Dan umat manusia mencatat banyak kejadian, baik dan buruk, bahagia atau nestapa. Bangsa ini pun harus punya catatan itu. Memori kolektif anak negeri ini harus merekam segenap kejadian sepanjang tahun ini, agar bisa berkaca dan menerangi jalan ke depan.

Perjalanan Indonesia sepanjang tahun ini memang penuh warna. Ada warna gelap, dan ada warna ceria. Warna gelap terlihat dengan musibah yang seolah tak pernah putus. Bencana alam terjadi di hampir semua daerah. Puluhan warga tewas tersapu banjir, puluhan rumah musnah rata dengan tanah.

Tahun 2018 seperti makin menegaskan bahwa negara ini benar-benar berkubang bencana. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun ini tercatat 2.426 bencana alam terjadi. Sebanyak 2.350 di antaranya tergolong bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung. Sedangkan 76 lainnya berupa bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami.

Tahun lalu, Indonesia bahkan dilamun 2.862 kali bencana. Sedangkan di 2016, terjadi 2.306 musibah.

Jumlah korban nyawa dan hilang mencapai 4.231 jiwa, luka-luka 6.948 orang, dan yang mengungsi 9.956.395 orang. Itu belum termasuk jumlah korban akibat tsunami Selat Sunda kemarin. Jumlah korban tahun ini memang luar biasa banyak. Tahun 2016 tercatat 578 korban nyawa, dan pada 2017 dilaporkan 378 meninggal.

Itu korban nyawa manusia akibat alam yang murka. Belum lagi korban yang terenggut hidup mereka akibat keangkaramurkaan manusia lain. Terorisme, misalnya. Kapolri Tito Karnavian dalam rilis akhir tahun Polri (27 Desember 2018) mengatakan, tahun ini jumlah aksi teror tercatat 17 kali, lebih banyak dari tahun lalu yang hanya 12 kasus.

Kasus yang paling menggugah perhatian antara lain aksi teror sepanjang bulan Mei silam. Dari tanggal 8 hingga 16 Mei 2018, Indonesia seperti diserbu teroris. Mulai dari sekelompok napi terorisme yang membuat kerusuhan di Rutan Mako Brimob, Depok, serangan teror oleh sekeluarga inti (ayah, ibu dan anak-anak) di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan, Markas Polrestabes Surabaya sampai serangan di pintu masuk Markas Polda Riau.

Terhadap semua itu pemerintah memang tidak tinggal diam.

Untuk menanggulangi kasus bencana alam, pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah untuk memperbaiki kerusakan. Begitu pula  menghadapi kasus-kasus terorisme. Polisi tak henti-hentinya menangkapi para terduga teroris di tempat paling tersembunyi sekalipun.

Itu betul. Tetapi, toh, korban sudah terlanjur berjatuhan. Nyawa yang meregang ditelan bencana alam,  dalam genangan banjir, di bawah longsoran tanah, terlalu berharga untuk dihitung dengan dana santunan. Nyawa mereka terlalu berharga untuk ditebus dengan keberhasilan pengungkapan.

Mencegah, itulah yang harus dipikirkan. Tetapi, nyatanya, meski kita sering memikirkan ini, perbuatan kita justru sebaliknya. Pemerintah, sebagaimana kita singgung beberapa hari lalu, tidak terlalu siap siaga memitigasi bencana. Contoh kecil saja, seperti diungkapkan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Indonesia belum memiliki alat peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh longsor bawah laut dan erupsi gunung. Itulah sebabnya, tidak ada peringatan dini saat tsunami Selat Sunda menerjang pada Sabtu malam lalu.

Kita juga tak punya alat pendeteksi gelombang tsunami atau Buoy. Semula ada 22 unit Buoy yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Tapi hanya sembilan unit yang punya Indonesia, sisanya kepunyaan  Jerman, Malaysia, dan Amerika Serikat. Kini semua alat itu tidak ada yang berfungsi. Mengapa? “Tidak ada biaya pemeliharaan,” kata ujar Sutopo.

Belum lagi bencana banjir dan tanah longsor yang disebabkan hilangnya hutan sebagai tempat peresapan air hujan. Pemerintah tidak pernah konsisten memberantas penebangan liar, karena ada oknum-oknum penguasa yang terlibat di dalamnya, dan kemudian membagi uang hasil penjarahan hutan itu kepada para penegak hukum. Akibatnya, penebangan liar terus terjadi tak kenal henti, dan banjir dan longsor terus pula terjadi tak kenal henti.

Dalam  menghadapi terorisme pun begitu. Polisi kita dipuji dunia karena berhasil mengungkap berbagai kasus teror. Tahun ini saja jumlah teroris yang ditangkap sebanyak 396 orang, naik lebih dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya 176 orang.

Tetapi, itulah, tidak pernah ada usaha terpadu untuk mencegahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa terorisme adalah gejala internasional, koordinasi nasional kita sangat lemah menghadapinya.

Jika para pelaku teror dan kelompoknya  bahkan bisa tinggal berbulan-bulan di tengah masyarakat, tanpa ada yang mencoba mempertanyakan, tentu ada yang salah di sistem hubungan sosial kita. Apakah masyarakat kita sudah sebegitu  egoistis, sehingga tidak peduli lingkungan sosialnya? Sudah hilangkah keharusan “tamu wajib lapor” di tingkat RT/RW atau dusun? Kalau iya, berarti ini problem serius. Apakah sudah ada upaya sistematis menyelesaikan problem ini?

KTP, paspor, dokumen-dokumen lain sangat mudah diperoleh di negara ini karena diperdagangkan oleh aparat-aparat yang korup. Ini juga problem tidak ringan. Bagaimana kita mau mencegah terorisme, kalau pelakunya bebas berkeliaran di tengah kita dengan identitas asli tapi palsu yang mereka beli dari aparat.

Jadi, kalau tahun 2018 diwarnai bencana dan terorisme, jangan menyebutnya dengan musibah. Sebab, dia datang karena kesalahan kita sendiri. Jadi, sebetulnya, segenap bencana itu sesungguhnya adalah azab. Kita kerap lupa membedakannya.

Selamat tahun baru.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here