Negara Mendadak jadi “Autopilot” Demi Jokowi-Ma’ruf

0
231
Sejumlah menteri, staf khusus presiden hingga wakil presiden memberi dukungan pada capres cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Kondisi ini membuat negara berpotensi terjadi kekosongan kekuasaan.

Nusantara.news, Jakarta – Menarik untuk dicermati pernyataan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang resmi dijabat Komjen (purn) Syafruddin. Dia menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Pilpres 2019.

“Ya semua ASN netral. Kalau nggak, kita tindak seperti saya di Polri, semua anggota Polri harus netral kalau tidak out!,” kata Syafruddin usai serah terima jabatan MenPAN-RB dengan Asman Abnur di Gedung KemenPAN-RB, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Namun bila menyimak pengakuan blak-blakan Mahfud MD dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne memaparkan dinamika politik terkait pemilihan calon wakil presiden (cawapres), ini seolah menunjukkan betapa massifnya upaya sejumlah menteri dan Staf Khusus Presiden yang bekerja sebagai kepanjangan tangan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan cawapres.

Oleh Mahfud, mata publik dibuka lebar-lebar betapa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan dilakukan ASN. Asumsi cawapres Jokowi dipilih sesuai kesepakatan antara presiden dengan partai politik pendukung, nyata adanya.

Diceritakan Mahfud peran aktif Mensesneg Pratikno, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Seskab Pramono Anung dalam proses komunikasi.

“Pada tanggal 1 Agustus pukul 23.00 malam, saya diundang oleh Menteri Sekretaris Negara Pak Praktikno, saya ditemui bersama Pak Teten Masduki lalu saya diberi tahu, ‘Pak Mahfud, sekarang pilihan sudah mengerucut ke Bapak, Bapak harap bersiap-siap, nanti pada saatnya akan diumumkan,’ oke,” ungkap Mahfud.

Sepekan kemudian, Rabu (8/8/2018), Mahfud kembali diundang ke kediaman Pratikno. “Ada Pak Teten, asisten Pak Pratikno, ‘Pak Mahfud besok akan diumumkan,'” ungkap Mahfud.

“Detail sudah diputuskan Pak Mahfud sekarang semua sudah disiapkan upacaranya nanti berangkat dari Gedung Joang, Pak Mahfud naik sepeda motor bersama Pak Jokowi. Pak Mahfud bonceng, Pak Jokowi yang di depan,” sambung Mahfud.

Persiapan deklarasi Jokowi-Mahfud pun sudah begitu detail. Sampai-sampai itu membuat Mahfud tersenyum jika mengingatnya. “Terus saya bilang kenapa tidak naik sama-sama saja, saya satu, Pak Jokowi satu, ‘Ndak, kata Pak Teten nanti nggak bagus tuh, kalau misalnya Pak Mahfud belok ke kiri, Pak Jokowi belok ke kanan, difoto sama wartawan jelek tuh,’ katanya. he-he-he…. Jadi sudah detail begitu, sudah detail,” terang Mahfud.

Pada Kamis, 9 Agustus pagi, Mahfud dimintai CV (curriculum vitae) oleh Seskab Pramono Anung sebagai persiapan untuk deklarasi. Ditambah lagi ia diminta mengukur baju. “Lalu pagi Kamis-nya pagi saya ditelepon Pak Pramono Anung, ‘Pak Mahfud saya minta CV-nya.’ ‘Untuk apa CV?’ Ini untuk nanti deklarasi kan namanya harus persis berdasar CV yang ada yang resmi. Oke, saya bilang, pada saat yang bersamaan saya ditelepon asisten ajudan pribadi Presiden, ‘Bapak ke sini, mau ukur baju’,” ungkapnya.

Namun mendekati hari H pengumuman cawapres, ternyata Mahfud batal diumumkan jadi cawapres karena ada sejumlah manuver di last minutes. Pratikno sempat mengontak Mahfud memberi tahu soal perubahan rencana ini. Akhirnya yang diumumkan Kiai Ma’ruf Amin.

Tak lama, Mahfud bertemu Jokowi pasca diumumkannya Ma’ruf Amin sebagai cawapres. Di sini Mahfud membeberkan perihal kejanggalan proses pemilihan nama Ma’ruf Amin. Mantan Ketua MK ini menyebut, ada tekanan diterima Jokowi di detik terakhir sehingga dipilihlah sang Rais Aam PBNU tersebut.

“Saya dipanggil Pak Jokowi di Istana. Ia menjelaskan peristiwanya dihadapkan pada situasi serba sulit. Pak Jokowi mengatakan, kemarin sore diperintahkan Pak Mahfud, tapi tiba-tiba partai-partai datang mengajukan calon-calon yang berbeda. Saya tidak bisa kemudian menolak. Saya kan bukan ketua partai, sementara koalisi harus ditandatangani. Saya katakan, bapak tidak salah, kalau saya jadi Pak Jokowi mungkin saya lakukan hal yang sama,” ungkapnya.

Langgar UU ASN

Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik menyebut Jokowi harus bertanggung jawab atas pelanggaran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pasalnya posisi Pratikno, Teten, dan Pramono tergolong ASN.

“Setiap orang yang bekerja atas dasar kontrak dengan instansi pemerintah dan karena pekerjaannya mendapat gaji adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri dan Staf Khusus Presiden termasuk ke dalamnya,” ujarnya, Rabu (15/8/2018).

Pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mewajibkan netralitas ASN. Hal tersebut, kata Rachland, dikuatkan oleh Pasal 9 dalam Undang-Undang yang sama, yang menegaskan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik.

Disebutkan dalam undang-undang No 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, bahwa seorang menteri harus memimpin kementerian negara untuk urusan negara guna mencapai tujuan negara. Presiden harus menindak tegas menterinya yang tidak fokus dalam bekerja di kementerian, karena aktif terlibat dalam pemenangan capres. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kewenangan kementerian negara malah digunakan untuk berpolitik praktis.

Keterlibatan langsung pejabat negara dalam tim sukses kandidat sebenarnya bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kecuali, pejabat negara itu mengundurkan diri dari jabatannya. Tata cara pengunduran diri pejabat negara yang terlibat dalam kegiatan politik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2013.

Pasal 9 ayat (1) Permintaan cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diajukan dengan ketentuan: a. menteri dan pejabat setingkat menteri kepada Presiden; b. gubernur dan wakil gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Presiden; dan c. bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan peraturan kampanye ini juga tertuang pada Pasal 63 Peraturan KPU (PKPU) 4. Pada bab VII tentang Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara. Dalam lampiran permohonan cuti tersebut harus diserahkan paling lambat tiga hari sebelum pelaksana kegiatan kampanye. Dalam PKPU ini, ada beberapa jabatan yang diharuskan mengajukan melampirkan permohonan cuti, yakni mulai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, hingga Wakil Wali Kota. Selain itu, ada pula anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga pejabat negara lainnya.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 71 ayat 1 disebutkan Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat ASN, Anggota TNI/Polri, dan Kepada Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dengan mendukung salah satu capres, maka dianggap akan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pasalnya pejabat yang bersangkutan akan menggunakan fasilitas milik negara.

Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu presiden dan wakil presiden, dijelaskan tentang aturan pembatasan penggunaan fasilitas milik negara dalam kegiatan tersebut.

Pemerintah juga menuangkannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemilu oleh pejabat negara. Dalam UU dan PP tersebut disebutkan, pejabat negara tidak diizinkan memakai sarana perkantoran, radio negara, sandi telekomunikasi milik pemerintah dan peralatan lainnya.

Sudah jelas aturannya, setiap pegawai ASN dilarang memihak, dipengaruhi kepentingan politik siapapun. Selain itu, pegawai ASN juga dilarang menjadi bagian dari kepentingan politik manapun, termasuk kepentingan Jokowi sebagai capres.

“Beberapa waktu lalu kita mendengar kabar pemerintah mewajibkan pegawai ASN netral, bahkan melarang me-‘like’ berita di media sosial yang berbau kampanye politik. Bandingkan itu dengan pegawai ASN yang menjadi kepanjangan tangan politik seorang calon presiden. Terima kasih pada Pak Mahfud, publik kini mengetahui bahwa standar ganda telah dilakukan Istana. Dan Undang-Undang yang seharusnya dijaga, dipatuhi, dan dijalankan Presiden, telah ia langgar,” ulas Rachland.

Jokowi, dia melanjutkan, sepatutnya menyadari politik dan negosiasi politik bukan wilayah pekerjaan ASN. Harusnya Jokowi mempercayakan itu sepenuhnya pada pengurus partai politik yang ada di sekelilingnya.

“Dengan mayoritas partai politik berkumpul di belakang Jokowi, kita tak bisa berharap DPR berani bersikap kritis pada pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan Jokowi. Tapi publik harus tahu dan mencatat ini di dalam memorinya,” pungkasnya.

Pemerintahan autopilot

Tidak hanya menteri dan Staf Khusus Presiden yang melanggar UU. Wakil presiden Jusuf Kalla (JK) juga berpotensi melanggar UU. Terhitung sejak namanya didaftarkan ke KPU sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Banyak pihak menilai, sangat tidak elok jika JK sebagai wapres ikut menjadi ketua tim pemenangan.

Partai Gerindra khawatir terjadi pemerintahan autopilot. “Kita tidak ingin negara ini jadi negara autopilot. Kalau Pak Jokowi cuti nanti kan Pak JK yang menggantikan tugasnya. Kan nggak elok ketika Pak Jokowi cuti lalu Pak JK sibuk jadi ketua tim pemenangan. Saya minta Pak JK berpikir ulang lagi untuk menjadi ketua tim pemenangan,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, Rabu (15/8/2018).

Andre juga mengingatkan JK untuk tidak terlibat politik praktis. Dia tak ingin kepentingan bangsa dikorbankan hanya demi kekuasaan. Apalagi dalam aturan telah jelas disebutkan soal keterlibatan pejabat negara dalam mendukung salah satu calon presiden, yakni wajib cuti. Apabila presiden dan wakil presiden cuti, lantas siapa yang memegang kendali negeri ini?

Peneliti Senior Formappi Lucius Karus mengatakan jika JK dipilih atau dimasukan sebagai tim pemenangan Jokowi-Ma’aruf, maka akan bertentangan dengan fatsun atau etika politik. Sebab JK masih merupakan wakil presiden.

“Wakil Presiden tidak pantas untuk menjadi timses Jokowi atau pasangan Jokowi-Ma’aruf Amin bukan karena melanggar UU atau PKPU, tapi ada fatsun politik yang membuat jabatan wapres tidak mudah untuk kemudian diklaim secara politik oleh pasangan capres atau cawapres,” terang Lucius.

Dalam hal ini, fungsi JK sebagai wapres sangat penting di masa-masa menjelang Pilpres 2019. Ketika Jokowi mengajukan cuti untuk melakukan kampanye, JK sebagai wakil harus menggantikan tugas dan fungsi kepala negara. Sebaliknya bila keduanya sama-sama cuti, maka terjadi kekosongan kekuasaan.

“Kepentingan bangsa yang diletakan di jabatan presiden dan wakil presiden akan terganggu ketika kemudian mereka sibuk dengan kepentingan memenangkan capres dan cawapres tertentu,” terang Lucius.

Presiden dan wakil presiden cuti kampanye pernah terjadi pada tahun 2009. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakil presiden Jusuf Kalla bertarung di Pilpres. Selaku duet pucuk Pemerintahan RI, baik SBY dan JK sama sekali tidak diperkenankan untuk cuti pada waktu yang bersamaan. Hal ini untuk menghindari kekosongan kekuasaan. Sehingga penyelenggaraan negara dan azas pemerintahan pada 2009 tetap berjalan dengan baik meski pemimpin negara cuti.

Tentunya situasi 2009 berbeda dengan 2019. Pada Pilpres 2019, JK tidak dalam kondisi mencalonkan presiden alias hanya menjadi ketua tim pemenangan, sebuah jabatan yang sama sekali tidak penting bila dibandingkan dengan tugas wapres mengurus negara. Kondisi JK sebagai ketua tim pemenangan juga dinilai tidak terlalu mendesak sehingga bisa diwakilkan oleh siapapun termasuk ketum parpol koalisi. Secara etika, JK sebenarnya bisa menolak menjadi ketua tim pemenangan dan tetap melanjutkan jabatannya, termasuk menggantikan Jokowi saat cuti kampanye nanti. Tapi hal itu tidak dilakukan. Ini membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK telah banyak menabrak aturan hanya demi melanggengkan kekuasaan. Potensi conflict of interest sangat besar. Birokrasi menjadi lahan kepentingan politik, begitu pula sebaliknya. Apabila tabrak menabrak aturan diteruskan, akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here