Negara (tak) Bisa Punah

1
85

MUNGKINKAH negara ini musnah? Kalau kata Prabowo, bisa. “Kalau kita kalah (dalam pemilu), negara ini bisa punah,” kata Prabowo di Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat pada Senin (17/12). Dia beralasan, ada getaran besar dari masyarakat yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Rakyat juga menginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sementara itu, elite Indonesia selalu mengecewakan dan gagal menjalankan amanah rakyat.

Namanya juga musim kampanye, pernyataan itu langsung ditanggapi sinis kubu yang berseberangan dengan Prabowo.  Cawapres Ma’ruf Amin menanggapi, “Indonesia tak akan punah, emangnya hewan purba.” Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan berkomentar senada. “Punah apa? Emang barang mau dipunah-punahin? Yang benar sajalah, jangan asal ngomong,” katanya.

Jawaban yang agak sejuk diberikan oleh Menko Polhukam Wiranto. Dia mengatakan, belum ada dalam sejarah modern dalam pemilihan umum yang demokratis, seorang tokoh kalah lantas negara itu bubar atau punah. Sebab, negara akan punah tidak mungkin tiba-tiba, mesti ada gejalanya atau ada eskalasi sangat serius yang mengancam eksistensi negara itu.

Artinya Wiranto tidak frontal membantah pernyataan Prabowo. Sebab, Wiranto sendiri juga pernah bicara ancaman yang bisa membuat negara punah. “Banyak negara yang runtuh, punah karena adanya ancaman baik dari luar maupun di dalam. Indonesia juga bisa saja. Oleh karena itu, kelestarian negara tergantung bagaimana kita menghadapi ancaman tersebut,” ungkapnya saat mensosialisasikan Inpres Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 di Sidoarjo, 29 Oktober 2018 lalu.

Artinya, kedua mantan tokoh militer ini sepakat adanya ancaman kepunahan negara. Sebelumnya Prabowo juga pernah bicara tentang negara ini akan bubar tahun 2030. Alasannya, antara lain, lemahnya kedaulatan negara. Menurut dia, dari 80 persen tanah seluruh negara, hanya 1 persen yang dikuasai rakyat Indonesia. “Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi,” ujar Prabowo yang terinspirasi dari novel berjudul Ghost Fleet karya P.W. Singer dan August Cole.

Waktu itu ada tanggapan yang bijak dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres menilai, apa yang dikatakan Prabowo itu bisa saja terjadi jika persatuan dan kesatuan Indonesia tak dijaga. Sebab sudah banyak contoh negara terpecah karena perang saudara.

Nah, di sinilah terletak substansi masalahnya. Karena itu, mengingat yang disinggung adalah soal penting –perkara eksistensi negara—barangkali ada baiknya tidak cepat berburuk sangka terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Tak ada salahnya mengurai sejumlah kemungkinan yang bisa saja mengantarkan Indonesia ke malapetaka itu.

Negara punah atau bubar tentu tidak dalam pengertian adanya faktor eksternal berupa serangan militer dari negara lain untuk menganeksasi negara ini secara fisik. Praktek kolonialisme primitif seperti itu kecil kemungkinan terjadi dalam konstalasi dunia sekarang.

Tapi, bagaimana dengan faktor internal? Apakah kita sudah mempunyai ketahanan yang cukup untuk mengeliminasi dan mengatasi potensi disintegrasi nasional?

Masalahnya kita mempunyai banyak faktor rentan yang bisa mempengaruhi integrasi negara. Kondisi geografis kita yang mempunyai belasan ribu pulau, misalnya. Pembangunan di setiap pulau itu sangat timpang. Jangankan membangun secara merata di semua pulau, nama-nama pulau itu pun sebagian besar belum ada. Mendagri Tjahjo Kumolo pernah mengatakan, sampai hari ini baru 40 persen pulau di wilayah negara ini yang sudah diberi nama. Jika pembangunan tidak merata, maka jurang kesejahteraan rakyat juga sangat lebar.

Masalah kesejahteraan sosial juga belum selesai. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin September 2017 menurun 0,52 persen dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 10,64 persen. Sementara jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,58 juta dari sebelumnya Maret 2017 sebesar 27,77 juta.

Memang ada penurunan jumlah orang miskin. Tetapi, soal kemiskinan lebih dari sekadar angka statistik. Sebab kemiskinan menyangkut kemampuan rakyat untuk bisa menjadi manusia seutuhnya atau tidak. Kemiskinan juga menyangkut negara ini gagal atau berhasil mewujudkan cita-citanya “memajukan kesejahteraan umum”.

Belum lagi faktor demografi kita. Jumlah penduduk yang besar namun tidak diikuti oleh kualitas SDM yang jangankan untuk berkompetisi secara global, untuk bertahan hidup pun terengah-engah. Lonjakan jumlah tenaga kerja, umpamanya, belum diiringi pertumbuhan lapangan kerja. Ini jelas benih ketidakpuasan terhadap negara. Apalagi di saat yang sama kita juga terpaksa menerima sekian banyak buruh asing akibat aneka perjanjian pasar bebas.

Lihat juga di bidang politik. Praktek demokrasi yang sangat liberal, kasar dan egois sangat berpotensi menyeret bangsa ini ke dalam konflik horizontal yang massif. Apalagi dibumbui dengan kemuakan publik yang merata terhadap praktek perilaku koruptif  para penyelenggara negara yang sudah sampai di zona merah.

Soal ideologi, jangan tanya lagi. Semakin hari semakin berkurang orang yang paham tentang idelogi negara. Pemerintah memang sudah membentuk badan baru, Badan PIP yang kedudukannya setingkat menteri, tapi kita belum bisa menilai apakah badan ini bisa bergerak cepat mengejar erosi ideologi yang terus terjadi.

Tanpa harus berpikir pesimistis, neraca negatif juga bisa ditemui di faktor-faktor lain, baik ekonomi, hukum, budaya dan sebagainya.

Nah, ketimbang membantah atau mendukung pernyataan Prabowo yang barangkali terdengar hiperbolik tentang punahnya negara, lebih baik memikirkan cara yang lebih cepat membereskan bengkalai pekerjaan yang bisa memicu disintegrasi itu.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here