Negara tanpa Data

0
186

KETIKA membuka di Rakornas Perpustakaan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Senin (26/3/2018) kemarin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berharap Perpusnas dapat menjadi big data Indonesia. Tak hanya dapat berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan segala informasi, tapi juga menyediakan platform data dan analisis.

Menko PMK tidak menjelaskan lebih rinci tentang harapannya itu. Tetapi, dalam hemat kita, ini soal penting. Harus ada satu lembaga yang berfungsi menjadi big data, atau mahadata itu. Mahadata adalah sekumpulan data yang berukuran sangat besar, sangat beragam jenisnya dan tumbuh sedemikian cepat. Saking besar, cepat dan beragamnya, data itu tidak bisa lagi dikelola dengan cara-cara pengelolaan data yang konvensional.

Sebuah negara, apalagi sebesar dan seberagam Indonesia, jelas mempunyai data yang memenuhi kualifikasi terminologis big data itu –atau bahkan lebih, karena big data biasanya dikaitkan dengan perusahaan dan pasar saja.

Kita perlu mengapresiasi Puan Maharani membuka kembali perbincangan soal data itu. Sebab, negara kita sangat teledor dalam perkara ini. Coba simak kejengkelan Wapres Jusuf Kalla saat membuka KTT Ke-4 Keamanan Pangan Jakarta, di Jakarta, 8 Maret silam. Wapres mengatakan, hampir semua data pertanian tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga berpengaruh pada kebijakan pemerintah terkait pangan.

Saking jengkelnya, Wapres sampai berucap, “Sering saya katakan kepada Menteri Pertanian, produksi itu sama dengan konsumsi ditambah ekspor dikurangi impor.” Satu hal yang –dalam kondisi normal—tentuya tak perlu dijelaskan kepada seorang menteri yang membidangi bidang teknis.

Presiden Joko Widodo juga pernah memperlihatkan kekesalannya. Ketika membuka Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Merdeka, 26 April tahun itu, Presiden menceritakan, satu ketika dia pernah meminta data kemiskinan. “Tapi, data dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan BPS enggak ada yang sama,” ujarnya.

Di satu sisi, pernyataan Wapres dan Presiden tersebut melegakan. Sebab, itu menunjukkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, menyandarkan diri pada data yang akurat. “Dari data yang akurat, akan keluar kebijakan yang efektif,” ujar Presiden.

Tetapi, di sisi lain, fakta yang diungkapkan Presiden dan Wapres tersebut bahwa ada perbedaan data antara sesama instansi pemerintah tersebut, sungguh merisaukan. Itu baru satu sub-sektor, yakni soal kemiskinan dan pangan. Subsektor kemiskinan ini tentu ada lagi variabelnya, seperti jumlah penduduk miskin, sebaran penduduk miskin, di provinsi atau kota mana saja, di pedesaan atau di perkotaan, dan sebagainya.

Mungkin itulah jawabnya mengapa selama ini  berbagai program bantuan untuk rakyat miskin sering tidak tepat sasaran. Mungkin itu pula sebabnya mengapa kita berpolemik tentang perlu tidaknya impor beras.

Belum lagi data dari sektor-sektor lain, seperti perdagangan, pekerjaan umum, pendidikan dan lain-lain, yang di dalamnya terdapat pula belasan atau puluhan subsektor. Besar kemungkinan sama-sama centang-perenang kondisinya.

Soal akurasi data memang menjadi salah satu persoalan pelik di negeri ini. Jangankan data tentang jumlah penduduk miskin, atau data tentang sektor lain, yang tentunya sangat njelimet karena menyangkut angka jutaan. Untuk jumlah yang lebih sedikit saja, pendataannya simpang-siur.

Sebab data adalah bagian terpenting dalam proses perencanaan untuk menentukan kebijakan pembangunan. Ketiadaan data yang akurat –seperti diistilahkan Presiden tadi—membuat perencanaan pembangunan selama ini praktis hanya bersandar pada asumsi. Padahal asumsi bisa meleset.

Bagi manajemen negara, kondisi ini berbahaya. Bagaimana negara merencanakan suatu program yang pembiayaannya dipikul APBN, tetapi sasarannya sangat asumtif? Ini membuat pijakan akuntabitas pemerintahan menjadi sangat rentan. Karena perencanaan kebijakan tidak berdasarkan data-data faktual yang rasional. Input data yang salah dalam merumuskan perencanaan akan menghasilkan perencanaan yang salah pula.

Bagaimana pemerintah hendak merumuskan kebijakan di bidang pertahanan, misalnya, jika di meja pengambil kebijakan tidak tersedia data akurat mengenai luas tanah berdasarkan jenis, kepemilikan dan aneka statusnya, peruntukannya, atau geologis dan morfologisnya.

Atau apa dasar yang logis bagi pembangunan pendidikan kalau tidak ada data dengan presisi yang tinggi tentang, umpamanya, berapa jumlah lembaga pendidikan negeri dan swasta lengkap dengan penjurusannya, berapa jumlah anak didik berdasarkan tingkatan Pendidikan dan penjurusan, berapa jumlah guru sesuai bidang dan kompetensi, dan bagaimana peta penyebaran lembaga pendidikan.

Demikian juga dengan bidang lain. Kalau kekesalan Presiden dan Wapres di atas bisa dilihat sebagai indikasi kepedulian terhadap pentingnya data, itu sesuatu yang sangat berarti. Apalagi kalau gagasan Menko PMK tentang pusat big data Indonesia diwujudkan, kita bisa berharap akurasi pelaksanaan pembangunan semakin presisi.

Kita berharap pemerintah membangun sebuah lembaga pusat data nasional yang mengkoordinasikan semua pusat-pusat data yang ada, atau setidaknya memaksimalkan fungsi lembaga yang ada, entah Badan Pusat Statistik, Perpusnas atau yang lain.

Dengan ketersediaan fasilitas teknologi saat ini, mestinya tidak ada lagi kalimat Presiden di atas, yang “meminta data” tentang kemiskinan. Sebab, seyogianya, semua data harus tersedia secara virtual reality di meja Presiden.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here