Negara tanpa Playmaker?

0
255

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah bisa diibaratkan sebuah tim sepakbola. Semua pemain harus bergerak di posisinya masing-masing, namun terkoordinasi secara harmonis agar bisa memenangkan pertandingan. Untuk kesebelasan sepakbola, memenangkan pertandingan artinya memasukkan gol ke gawang lawan, dan mencegah bola masuk ke gawang sendiri. Sementara bagi pemerintah, memenangkan pertandingan artinya mewujudkan target-target pembangunan yang telah disusun.

Kata kunci utamanya adalah memenangkan pertandingan. Untuk memenangkan laga itu, dalam sepakbola moderen dikenal istilah playmaker, pemain yang berfungsi sebagai pengatur serangan. Dialah yang membagi aliran bola, dia yang mengatur tempo permainan, dan dia yang membuka peluang assist maupun gol yang tercipta.

Dalam tim pemerintahan, fungsi playmaker ini juga semestinya ada. Berbeda dengan sepakbola, playmaker pemerintahan seharusnya adalah kapten kesebelasan dan sekaligus berfungsi sebagai manajer tim, yakni kepala pemerintahan atau presiden. Pemain-pemainnya adalah para pembantu presiden, baik menteri atau pejabat lain setingkat menteri.

Pola permainan kesebelasan pemerintah adalah total football. Semua pemain harus punya kemampuan menyerang (untuk mencapai target yang ditetapkan) dan kemampuan bertahan (agar dapur birokrasi tidak kebobolan praktek salah-kelola).

Sebab, kalau pun pemain (baca: menteri-menteri kabinet) mampu mencetak banyak gol, tapi gawangnya juga berkali-kali kebobolan, bisa-bisa dia kalah selisih gol. Artinya, dia gagal memenangkan pertandingan.

Presidenlah yang seyogianya memimpin serangan menciptakan gol, mengatur tempo permainan, dan sebagainya. Sebagai playmaker, Presiden tak perlu bikin gol. Toh skor akhir pertandingan akan dinisbahkan ke catatan presiden. Makanya presiden tak perlu terlalu lama menggiring bola. Cukup distribusikan saja ke posisi-posisi tertentu secara terarah dan akurat. Jika umpan matang sudah diberikan, kiper lawan sudah mati langkah, ruang tembak pun terbuka lebar, tetapi gol gagal dicetak, berarti striker-nya tidak becus atau main mata dengan tim lawan. Sebagai manajer tim, dia harus bertindak dengan mengganti pemain tersebut.

Makanya independensi dan hak prerogatif manajer tak terbantahkan dalam sepakbola moderen. Dia berhak mengganti pemain kapan pun dia suka tanpa perlu bertanya kepada pemilik klub.

Apakah pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah seperti kesebelasan yang memainkan sepakbola moderen?

Di beberapa sisi, harus dikatakan, belum. Untuk memilih skuad-nya saja, Presiden Joko Widodo harus banyak menerima nama-nama yang diusulkan pemilik klub (atau partai-partai yang berkoalisi mendukung dirinya). Sudah berkali-kali Presiden menyatakan kritiknya terhadap kinerja menteri, tapi Presiden tak kunjung mengganti menteri yang tak produktif itu. Alasannya, masih dilakukan evaluasi. Tapi, kalau evaluasi terlalu lama, pertandingan di pemerintahan tidak mengenal injury time, apalagi perpanjangan waktu.

Pengaturan tempo permainan pun kurang apik. Rencana Polri membentuk Densus Antikorupsi adalah salah satu contoh pengaturan timing yang tidak cantik. Secara normatif, rencana tersebut mungkin baik. Sebab, semakin banyak lembaga yang memberantas korupsi, di atas kertas, pemberantasan korupsi akan makin kuat. Tetapi, pada saat KPK sedang mendapat simpati khalayak dan dukungan opini publik yang massif, pembentukan Densus Antikorupsi itu bisa kontraproduktif dalam wacana opini publik. Opini publik memang bisa saja lahir dari manipulasi, perencanaan atau sebab-sebab rekayasa lain. Tetapi, ketika dia sudah terbentuk, opini publik adalah kekuatan dahsyat tak terlihat yang tak boleh disepelekan.

Dalam konteks ini, adagium klasik sepakbola bahwa menyerang adalah pertahanan terbaik (attack is the best defence) tidak boleh dipahami mentah-mentah. Sebab, menyerang di saat yang tidak tepat, bisa membuka celah pertahanan sendiri. Di sinilah semestinya Presiden Jokowi mampu mengatur tempo.

Lihat juga misalnya soal pengenaan biaya isi ulang uang elektronik yang menimbulkan polemik di masyarakat. Di satu sisi, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik ketika bertransaksi di beberapa layanan publik, seperti jalan tol, kereta api commuter line Jabotabek, dan sebagainya. Ketika masyarakat mematuhi itu (dengan terpaksa, karena tidak ada alternatif lain), pemerintah semestinya memberi insentif.

Tetapi yang terjadi adalah disinsentif, karena masyarakat yang tak punya pilihan itu dibebani dengan biaya isi ulang. Bank Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional yang mengatur biaya isi ulang itu.

Bank Indonesia memang independen yang bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Tetapi, toh itu tidak menutup pintu bagi presiden untuk berkomunikasi dengan BI. Melalui komunikasi informal, bisa saja Presiden meminta BI menunda sementara keputusan tersebut, dengan alasan timing.

Karena, ketika suatu kebijakan dirasa memberatkan oleh rakyat, mereka tidak perlu mengklarifikasi itu kebijakan BI atau lembaga apa pun. Rakyat hanya tahu, negara ini diurus presiden. Dan ketika negara dianggap mempersulit hidup mereka, yang dianggap bertanggungjawab adalah presiden.

Jadi, lagi-lagi, Presiden memang harus membuktikan dirinya memang mampu berperan sebagai playmaker, kapten sekaligus manajer tim yang baik. Jika tidak, sulit dia memenangkan pertandingan. Kalaupun banyak program yang berhasil, tapi jika gawangnya sering kebobolan, Presiden akan “kalah agregat”.

Sebab, berbeda dengan masa Orde Baru yang minus-kompetitor, dalam lapangan demokrasi Indonesia saat ini, skuad pemerintah punya pesaing, yakni DPR dan partai-partai yang menyebut diri mereka oposan –walaupun tidak terlalu sesuai dengan terminologi oposisi yang sebenarnya. Karena ada lawan, maka ini memang layak disebut pertandingan.

Dalam sepakbola moderen, untuk memenangkan pertandingan, persentase penguasaan bola (ball possession) menjadi syarat kemenangan. Oleh sebab itu, Presidenlah yang harus menabuh gendang, agar orang lain menari sesuai irama yang dilantunkan. Maka Presiden harus memproduksi wacana-wacana besar dan strategis, dan menjauhi hal-hal sepele.

Namun, berapa pun skor saat ini, pertandingan sudah lebih dari setengah main. Sedikit lagi peluit panjang berbunyi. Di situlah nanti ditentukan, apakah kesebelasan ini bisa melaju ke babak kedua atau tidak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here