Negara yang Memalukan

0
424

NEGARA ini sejatinya kaya raya. Namun memalukan. Bagaimana tidak,  jutaan anak-anak balitanya mengalami kurang gizi. Untuk balita yang mengalami stunting saja, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, jumlahnya mencapai 37 persen dari anak balita Indonesia. Itu berarti 9 juta anak balita yang bakal kerdil!

Stunting adalah kondisi anak balita yang pertumbuhan tinggi badannya di bawah rata-rata. Keadaan ini disebabkan tidak mencukupinya asupan gizi, dan terjadi dalam waktu yang lama. Akibatnya tidak hanya menghambat pertumbuhan tubuh, tapi juga memperlambat perkembangan otak. Dalam jangka panjang, anak yang mengalami keadaan seperti ini berpotensi mengalami keterbelakangan mental, rendahnya kecerdasan sehingga membuat kemampuan belajar menjadi sangat terbatas. Belum lagi mereka jadi rentan terhadap ancaman serangan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, maupun kegemukan yang tidak proporsional.

Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin (12/3/2018) mengingatkan lagi soal ini ketika berada di Solo. Wapres mengatakan, kondisi stunting di Indonesia sudah termasuk dalam kategori kritis.

Kondisi ini jelas memalukan negara. Mungkin sebutan ini kurang pantas, tetapi ini istilah Presiden Joko Widodo sendiri, ketika membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 2017 lalu.  “Memalukan kalau masih ada kasus gizi buruk. Hal ini harus segera diselesaikan. Mau ada satu orang pun, dua orang pun, tiga anak pun, harus secepatnya diselesaikan. Apalagi kalau sampai lebih dari itu,” kata Presiden.

Presiden mengatakan waktu itu, dirinya tidak bisa menerima hal-hal seperti itu terjadi di Indonesia, karena hal ini sebenarnya bisa diselesaikan. “Kita ini sudah berada pada posisi pendapatan menengah. (Soal gizi buruk) ini seharusnya sudah kita tinggalkan, sudah masa lalu kita. Tetapi kenapa masih ada?” ujar Presiden Jokowi.

Semua masalah yang disebutkan Presiden dan Wakil Presiden itu memang benar adanya. Bahkan tanpa mereka sebutkan pun, orang sudah tahu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah lama memberi peringatan keras kepada Indonesia mengenai ancaman stunting terhadap anak-anak balita ini.

Memang, angka stunting Indonesia menurun, dari 29 persen pada 2015 menjadi 27.6 persen tahun 2016. Persentasenya memang cenderung terus menurun. Tahun 2013, anak-anak yang menjadi penderitanya mencapai 37,2 persen. Tetapi, kendati ada perbaikan, jumlah itu masih di atas batas normal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 persen. Kondisi Indonesia jauh lebih buruk dari negara tetangga.  Vietnam hanya 23 persen, Malaysia 17 persen, Filipina 20 persen dan Thailand 16 persen.

Memang ada perbaikan. Tapi, lagi-lagi kita merujuk pada pernyataan Presiden tadi, walaupun hanya satu orang atau dua orang, tetap tidak pantas. Kemiskinan itu bukan soal angka! Kemiskinan itu soal hidup dan mati. Kemiskinan itu soal bagaimana seseorang bisa menjadi manusia seutuhnya atau tidak. Kemiskinan itu menyangkut apakah negara ini berhasil atau gagal. Bahkan, jika hanya tersisa satu orang miskin saja, dan orang itu mati kelaparan di tengah saudaranya yang kaya, maka kita harus mengatakan bahwa kita gagal dalam memerdekakan negeri ini dari ketergantungan.

Ada dua masalah besar di sini.

Pertama, ini perkara masa depan bangsa. Entah bagaimana masa depan negara ini jika ada jutaan anak mudanya mengalami pertumbuhan fisik dan mental yang tidak normal. Padahal, Menkeu Sri Mulyani ketika berbicara pada Seminar International on Human Capital as a New Driving Force of Economy di Bali, 1 Februari lalu, mengatakan nilai investasi untuk bidang kesehatan tidak seberapa jika dibandingkan besarnya manfaat yang diperoleh. Sebab, menurut perkiraan Bank Dunia, kalau masalah stunting ini dapat diatasi, maka pada saat mereka memasuki dunia kerja nanti,  negara akan memiliki PDB sekitar 7 persen. Itu angka yang besar. PDB Indonesia tahun 2017 kemarin, menurut catatan Badan Pusat Statistik ( BPS), baru 5,07 persen.

Kedua, soal pertanggungjawaban pemerintah melaksanakan cita-cita dan tujuan bernegara. Cita-cita nasional bangsa ini ialah Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dengan negara yang demikian, bangsa ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Pencapaian tujuan itu adalah tanggungjawab pemerintah, karena merekalah yang mengelola negara. Pemerintah harus bertanggung jawab melindungi seluruh warga dan segenap tanah tumpah darah negeri ini.

Pemerintah negara yang tidak mampu memajukan kesejahteraan umum, bisa disebut telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebab kalau berhasil, tentu anak-anak yang kurang gizi tak akan mencapai jumlah sebanyak tadi.

Kalau tujuan bernegara tidak tercapai, artinya Indonesia gagal bernegara. Kita tak perlu berdebat mengenai kriteria dalam kategorisasi Robert Rotberg tentang negara kuat (strong states),  negara lemah (weak states),  negara gagal (failed states), dan negara rubuh (collapse states), karena kriterianya sudah jelas tertera Preambule konstitusi kita.

Jadi, kalau Presiden menggunakan istilah “memalukan”, memang ini sangat memalukan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here